Menyoal Public Financial Management Pemerintah Aceh dalam Mengelola Dana Otsus

Hamdani.

Oleh: Hamdani, SE.,M.Si

Polemik Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) masih terus berlangsung hingga saat ini. Silang pendapat terfokus pada pengelolaan dana yang dipandang oleh di publik masih bersifat amatiran oleh Pemerintah Aceh. Sehingga ribuan milyar dana tersebut tidak berbuah nikmat bagi kesejahteraan rakyat Aceh. Mengapa bisa demikian?

Sebelum kita membahas lebih jauh tentang dana otonomi khusus Aceh yang sangat besar itu tapi gagal melahirkan “Aceh Baru”, kita perlu pahami bersama dahulu bagaimana status kepemilikan dana otonomi khusus itu sendiri. Pertanyaan dasar adalah apakah milik rakyat atau milik penguasa?

Lho kenapa milik penguasa atau bukan nya disebut pemerintah? Dalam tulisan ini diksi pemerintah saya artikan berbeda dengan penguasa. Lalu apakah di pemerintahan ada penguasa? Nah itulah sasarannya, bisa jadi pemerintah memerankan dirinya sebagai penguasa.

Mari lihat kembali konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia UUD 1945. Arti secara langsung luas pemerintah adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

Dalam arti yang sempit, pemerintah adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan.

Dari uraian di atas jelas terlihat bahwa pemerintah adalah eksekutif, arti dari eksekutif yaitu sebagai pelaksana dari pemerintahan atau negara. Tujuan pemerintah adalah mencapai tujuan negara.

Pemerintah Indonesia memiliki sub-organisasi yang dinamakan pemerintah daerah. Hal itu ditegaskan dalam pasal 18 UUD 1945. Sebagai organisasi yang bertujuan nirlaba maka pemerintah diamanatkan untuk mengelola seluruh sumber daya hanya untuk melayani rakyat dalam rangka mencapai tujuan spesifik negara.

Pemerintah Aceh sebagai sub organisasi publik pada level local government dalam melaksanakan kewajibannya tidak boleh melenceng dari tujuan umum negara (purpose state) dalam mencapai tujuan utama daerah, bahkan sejatinya selaras dengan kepentingan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Kepentingan nasional pertama yang menjadi prioritas adalah terjaminnya pengelolaan keuangan negara sesuai dengan perintah perundang-undangan baik budgeter maupun non budgeter oleh pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan berimbang bukan hanya sebagai tuntutan good government juga sebagai bentuk pelayanan publik yang berkualitas.

Namun dalam praktiknya tentu saja ada banyak problematika terhadap masalah keuangan. Manajemen keuangan publik ini perlu perhatian serius terutama manajemen terhadap APBN dan manajemen APBD di pemerintah daerah.

Saat ini terdapat paket undang-undang di bidang keuangan negara yang menjadi dasar pengelolaan keuangan negara, UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Semua regulasi tersebut dilahirkan dengan maksud untuk menciptakan transparansi pengelolaan keuangan negara bagi kepentingan publik. Sehingga setiap satu rupiah uang yang dianggarkan dalam ABPN/APBD dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.

Pertanggungjawaban keuangan publik bukan hanya pada tataran yuridis normatif namun juga pada efektifitas penggunaan nya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Anggaran negara yang telah disusun dalam kerangka APBN/APBD diimplementasikan secara terukur guna mencapai output dan outcome.

Dalam konteks Dana Otonomi Khusus Aceh penulis melihat belum memberikan kesejahteraan sebagaimana diharapkan oleh rakyat Aceh. Bahkan dalam pengelolaan dana otonomi khusus ini pun tidak transparan sesuai dengan prinsip Good Government Governance (GGG).

Bahkan hasil kajian Kementerian Keuangan (Kemenkeu, 2019), dalam hal efektifitas dana otsus menyimpulkan Pemda Otsus (Aceh Papua, Papua Barat) kurang transparan dalam menyampaikan data output dan outcome dari penggunaan dana otsus.

Temuan Kemenkeu tersebut jelas terkonfirmasi pada beberapa faktor penting yang menjadi sasaran dana otsus. Diantaranya tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) penduduk miskin, dan pertumbuhan PDRB perkapita.

Menurut Kemenkeu rerata IPM periode 2011-2017 di Aceh 0,73 persen sedangkan rerata pertumbuhan IPM nasional 0,89 persen. Begitu pun tingkat pertumbuhan PDRB perkapita periode 2011-2017 di Aceh sebesar 3,34 persen bahkan lebih rendah dari Papua yang mencapai 6,25 persen. Sedangkan pertumbuhan PDRB perkapita nasional 8,80 persen.

Ini mengindikasikan ada yang tidak beres dalam pengelolaan DOKA. Fakta empiris terkait hal itu ditunjukkan oleh (Maulana, F at al.,2018), pengelolaan DOKA belum memenuhi prinsip Negara kesejahteraan, masih ada ketimpangan termasuk dalam perimbangan keuangan antara provinsi dengan kab/kota.

Akibatnya sektor pendidikan yang menjadi ujung tombak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia gagal terjadi pemerataan. Begitu juga akses kesehatan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi antar daerah semakin meningkat kan gap.

Padahal UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Anggaran sebagai instrumen kebijakan ekonomi berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Namun semenjak dana otonomi khusus Aceh digelontorkan pada 2008 dan terus meningkat jumlahnya secara progresif setiap tahunnya hingga 2019, Aceh masih terseok-seok dalam pembangunan dan bahkan terpuruk dalam kemiskinan dan angka pengangguran terbuka yang masih meninggi.

Dengan fenomena yang tampak terang benderang maka patut dicurigai bahwa pengelolaan dana publik tersebut telah melenceng dari tujuan bernegara.

Boleh jadi kegagalan DOKA melahirkan Aceh baru yang maju, cerdas, dan bermartabat disebabkan lemahnya fungsi pengendalian anggaran sehingga terjadi overspending, underspending, bahkan sala sasaran dalam pengalokasian pada bidang yang bukan prioritas.

Sebagai informasi dana otonomi khusus Aceh berlaku selama 20 tahun, artinya setelah 2027 Aceh tidak lagi menerima “asupan” DOKA sedang sisi lain Aceh sudah sangat bergantung dengan dana tersebut. Lantas bagaimana Aceh bisa lepas landas?

Sungguh sangat miris bila pemimpin Aceh saat ini akan meninggalkan generasi yang lemah dan mewariskan kemiskinan, kebodohan, di masa depan nanti. Sementara persaingan global terjadi peningkatan yang luar biasa dengan bangsa-bangsa di dunia. Dapat dibayangkan bagaimana posisi Aceh saat itu. (*)

(Penulis Adalah Dosen Manajemen Keuangan Sektor Publik, Politeknik Kutaraja, Banda Aceh)