Menunggu Kepastian RUU Masyarakat Hukum Adat Disahkan di Indonesia

Hutan adat adalah skema perhutanan sosial yang memberi ruang kelola bagi perempuan adat dan komunitas.
Hukum adat
Foto Baihaqi ismail.

ACEHSATU.COM | BENER MERIAH — Hutan adat adalah skema perhutanan sosial yang memberi ruang kelola bagi perempuan adat dan komunitas.

Penguatan hak masyarakat adat termasuk perlindungan dan pengakuan terhadap eksitensi sejalan dengan advokasi RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) yang hingga kini belum di proses menjadi UU.

RUU MHA menjadi momentum politik yang diharapkan kepastian hukum bagi masyarakat adat sekaligus menjamin hak hak perempuan adat sebagai bagian masyarakat adat Indonesia.

Dalam rangkaian festival Ibu Bumi, The Asia faundation dan Genter focal point mengadakan webinar dan coaching cleninque, didampingi Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HaKA) di Home stay Mahperi Lungi, Bale Atu, Bener Meriah baru baru ini.

Acara Webinar tersebut diawali paparan guru besar Universitas Gajah Mada, Prof Dr. Maria S.W. Sumardjono SH, MCl, MPA dengan judul kepastian hak atas tanah sebagai wujud perlindungan dan pengakuan hak perempuan adat di Indonesia, yand ikuti secara zoom dan disiarkan langsung kanal youtube Beritabaruco dan aksisetapak.

Kemudian dilanjutkan talkshow yang dipandu Destariani dan Crisna Akbar sekaligus panitia dalam acara tersebut.

Acara yang bertema mendorong partisipasi dalam pengelolaan hutan adat Indonesia diikuti tiga desa yang mengusulkan hutan adat di Aceh diantaranya, Pining Gayo Lues, Aceh Jaya dan Pidie.

Hukum adat
Foto Baihaqi ismail.

Pun demikian dalam acara clening masing-masing daerah menceritakan pengalaman dan proses pengajuan advokasi yang dilakukan dalam pembentukan hutan adat diantaranya Aceh, Kalbar (Kalimatan Barat) dan Sumbar (Sumatra Barat).

Kepada ACEHSATU.com, Destariani mengatakan kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kritis perempuan terkait dengan regulasi pengelolaan hutan adat dalam skema perhutanan sosial di Indonesia.

Selain itu juga untuk menguatkan kapasitas kelompok perempuan terkait dengan strategi advokasi hutan adat  baik dalam tahapan pra maupun pascaizin serta menjadi wadah berbagi pengalaman dan gagasan sekaligus membangun kerjasama antar lintas kelompok perempuan dalam pengelolaan hutan adat.

Destariani berharap dengan diadakan webinar dan diskusi ini bisa meningkatnya pengetahuan perempuan mengenai proses bisnis pengusulan dan pengelolaan hutan adat sesuai dengan regulasi yang ada saat ini.

Kemudian juga untuk meningkatnya kapasitas kelompok perempuan terkait strategi advokasi hutan adat dalam upaya percepatan pengurusan izin dan agenda pasca izin; dan terdokumentasikannya pegalaman, gagasan dan rencana aksi kolaborasi kerjasama kelompok perempuan dalam skema pengelolaan hutan adat lintas wilayah di Indonesia.

Berbicara hutan adat, tak bisa terlepas dari peran perempuan di dalamnya yang banyak berperan dan melakukan aktivitas yang mesti dilindungi secara undang-undang. (*)