Hukum

Menteri ESDM RI, Dirjen Minerba dan Kepala BKPM RI Dilapor ke KPK, Terkait Tambang Beutong

Fachrul Razi mengatakan, dalam berkas tersebut ada 3 nama yang dilaporkan terkait terbitnya surat tersebut untuk diproses oleh KPK RI.

ACEHSATU.COM | JAKARTA – Menteri ESDM RI, Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI dilapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penerbitan izin tambang di Beutong Nagan Raya, Aceh.

Pelapornya adalah Senator DPD RI Dapil Aceh, H. Fachrul Razi, MIP.

Ia menyerahkan berkas berupa data perizinan tambang emas di Beutong, Nagan Raya langsung ke Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo usai rapat kerja DPD RI dan KPK RI di Ruang Rapat Pimpinan DPD RI, Lantai VIII, Senayan Jakarta, Rabu 10/10/2018).

Fachrul Razi mengatakan, dalam berkas tersebut ada 3 nama yang dilaporkan terkait terbitnya surat tersebut untuk diproses oleh KPK RI.

“Kami menduga ada indikasi korupsi dengan adanya surat izin penambangan emas yang melibatkan Menteri ESDM RI, Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, dan kami meminta agar KPK RI melakukan pengusutan lebih mendalam adanya laporan ini,” tegas Fachrul Razi.

BACA: Ternyata Surya Paloh Miliki 60 Persen Saham Proyek Tambang Emas Beutong

“Meskipun ancaman saya terima, dan kehilangan jabatan, saya siap berkorban demi memperjuangkan kasus ini agar harta Aceh tidak dirampas,” tegas Fachrul Razi

Menurutnya, ia memberikan dukungan kepada KPK RI untuk mengusut kasus ini karena melibatkan petinggi salah satu partai dan penguasa negeri ini.

“Kami yakin KPK RI mampu mengusut siapa siapa saja dibalik izin pertambangan ini,” tambah Fachrul Razi.

Seperti diketahui, proyek tambang emas di Beutong memiliki sumberdaya sebesar 93 juta ton, yang terdiri dari 1,24 miliar pounds tembaga, 373.000 ounces emas, 5,7 juta perak, plus sebanyak 20 juta pounds molibdenum.

Fachrul memaparkan, pada tanggal 9 Juli 2018, terbit pengumuman pemasangan tanda batas pada wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi PT Emas Mineral Murni (EMM) dengan luas area konsensi 10.000 Ha.

BACA: ESDM Diminta Selesaikan Polemik Izin Tambang PT EMM Agar tak Pengaruhi Elektabilitas Jokowi di Aceh

Lokasi izin berada di area penggunaan lain (APL) seluas 2.779 Ha berlokasi di hutan lindung 4.709 Ha.

Wilayah usaha terletak dalam kawasan Ekosistem Leuser (KEL) seluas 2.478 Ha yang terdiri dari 1.205 Ha di area penggunaan lain (APL) dan 1.273 Ha dalam kawasan hutan lindung.

Lokasi pertambangan emas PT. EMM berada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya dan Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah.

Agus Rahadjo dalam rapat kerja yang dipimpin Komite I DPD RI dan turut dihadiri ketua DPD RI Oesman Sapta, mengatakan bahwa KPK RI akan mempelajari dan memproses berkas ini.

“Indeks Korupsi di Indonesia masih rendah dan kita masih jauh dari Singapore dan Malaysia, namun KPK RI akan terus bekerja dalam mencegah praktek korupsi di Indonesia,” tegas Agus.

Rapat kerja DPD RI dengan KPK RI menghasilkan kesimpulan perlunya peningkatan kerja sama DPD RI dengan KPK RI dalam mencegah praktek korupsi di daerah.

“Kedepan akan dilaksanakan Raker rutin dan MoU antara DPD RI dan KPK RI dalam rangka melaporkan praktek korupsi di daerah,” jelas Fachrul Razi Senator asal Aceh yang juga Wakil Ketua Komite I DPD RI. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top