Mengulik “Perdana Menteri” Baru Aceh Darussalam

Kononnya beliau mengklaim telah dipilih oleh majelis Negara Acheh Darussalam (NAD) pada 22 Agustus 2020 lalu di Aceh.
Aceh Darussalam
Bukhari Raden. Foto HO/ACEHSATU.com

Bila melihat kepada pernyataan yang disampaikan oleh Yusra Habib Abdul Ghani bahwa pembentukan Perdana Menteri Negara Acheh Darussalam (PM NAD) salah satunya mengacu kepada hasil Deklarasi Stavanger.

Anehnya, hasil rapat yang disebut rapat Ban Sigom Dônja tersebut malah menunjukkan fakta lain:

– Dari hasil rapat tersebut tidak pernah diputuskan bahwa nama untuk negara Aceh adalah Negara Acheh Darussalam atau embel embel Darussalam. Salah satu poin yang sesuai adalah nama AGAM bertukar menjadi TNA (Tentara Negara Aceh).

– Pergantian kabinet atau lebih tepat promosi seperti dr Zaini Abdullah dari Menteri Kesehatan menjadi Menteri Luar Negeri. Sedangkan Malik Mahmud dipromosikan menjadi Perdana Menteri dan Wali Negara Tgk Hasan di Tiro tetap sebagai Head of State.

– Boleh jadi pergantian panglima Tgk Abdullah Syafi’i kepada Muzakir Manaf di Aceh itu pun menurut hemat saya suatu agenda yang terselubung.

– Dalam rapat tersebut tidak pernah mengemuka bila nama ASNLF sebagai salah satu motor perjuangan Tgk Hasan di Tiro sebelumnya (sebagai presidennya) konon katanya telah dibubarkan. Ini adalah tidak benar.

Bagaimanapun dalam rapat tersebut tidak semua kebijakan dapat di terima oleh semua elemen rakyat Aceh atau sesama pejuang itu sendiri.

Sebagai contoh hadirnya M Nur Juli yang sebelumnya di Malaysia terdengar samar bahwa pernah bersumpah untuk menghancurkan perjuangan kemerdekaan Aceh pimpinan Tgk Hasan di Tiro.

Sebab kehadiran beliau nyata sebagai stakeholder dalam rapat tersebut.

Sebagai bukti ketika terjadi akumulasi ketidaksetujuan, beliau tampil secara simpatik dan mengancam akan memboikot rapat dengan kata-kata bijaknya.  Semua yang hadir diam tak berkutik.

Pada hakikatnya dalam berbagai persetujuan kesepakatan rapat “Ban Sigom Dônja” tersebut tidak semuanya atas persetujuan Tgk Hasan di Tiro atau dari buah pikiran beliau sendiri.

Tentu saja kondisi beliau tidak sama seperti sebelum tahun 1997.  Sebelum beliau sakit, hampir semua kebijakan atas inisiatif beliau sendiri.

Kala itu beliau memang dihadirkan dalam rapat tiga hari tersebut dan tidak pernah melakukan intervensi.

Dalam membuat kesepakatan dan pengangkatan itu sendiri, sekali kali beliau ditanyakan. Lalu beliau mengangguk dan mengatakan “Yes”, yang bermakna ”setuju”.

Bila sesuatu hal hendak di ajukan, biasanya biro penerangan saat itu Bakhtiar Abdullah menyampaikan dengan menggunakan bahasa Inggris dan jawaban yang tentu saja sama ”Yes” dan tidak lebih dari itu.

Padahal yang hadir saat itu tidak satupun dari bangsa luar, hanya bangsa Aceh, dan tidak banyak yang mengerti bahasa Inggris. Padahal Tgk Hasan Tiro sendiri sangat mencintai bahasa ibunya, bahasa Aceh.

Dari hasil rapat tersebut dapat dilihat di sini bahwa:

Bila membandingkan pernyataan Yusra Habib Abdul Ghani tentu saja bertolak belakang, bukan hanya dengan hasil rapat “Ban Sigom Dônja” di Stavanger tapi juga bertolak belakang dengan apa yang telah Tgk Hasan di Tiro tetapkan sebelum beliau sakit.

Intinya, Head of State (Wali Negara) adalah beliau sendiri dan ASNLF adalah alat penggerak (motor) perjuangan.

Beliau tidak pernah menggunakan nama sebagai sebuah negara di kala menjalankan diplomasinya dengan berbagai pihak.

Salah satu alasannya kita belum terdaftar di dunia internasional sebagai sebuah negara.  Beliau selalu menggunakan nama ASNLF untuk melakukan lobi dengan pihak internasional.

Lebih jauh lagi bila mengacu kepada kesultanan Aceh, tentu saja bukan perdana menteri yang perlu di angkat melainkan harus di pilih seorang raja dahulu. 

Boleh jadi dari keturunan seorang raja yang bijak dan di angkat secara transparan oleh mayoritas bangsa Aceh. (*)

Penulis adalah salah seorang peserta rapat GAM di Stavanger, Juli 2002