Kembali kepada pengangkatan Perdana Menteri yang kali ini dipenuhi pro dan kontra. Ini bisa jadi dikarenakan demokrasi yang telah tumbuh subur atau memang dalam pelantikan itu sendiri tidak memenuhi syarat dan prosedur pengangkatan.
Seperti biasanya sebelum pengangkatan seorang pemegang kuasa atau amanah yang tertinggi, itu lazimnya melalui persetujuan dari berbagai pihak atau meskipun timbul kontroversial minimal diketahui oleh sesama faksi pejuang itu sendiri.
Dalam pelantikan tersebut terlihat tidak begitu serius dan cenderung menggunakan opini sendiri, bahkan tidak adanya sosialisasi dan undangan kepada masyarakat Aceh.
Padahal di tiga negara Skandinavia--Swedia, Denmark dan Norwegia--terdapat paling kurang 500 bangsa Aceh, sudah sepatutnya diajak kalau memang untuk kepentingan perjuangan Aceh Merdeka?
Nuansa keganjilan juga tercermin saat tiba-tiba adanya Qadhi dan Majelis negara Aceh yang telah terbentuk.
Dalam siaran pers yang tersiar katanya ada 13 wilayah di Aceh yang telah menyetujui dalam mengangkat Perdana Menteri Aceh Darussalam tersebut tetapi pada kenyataanya terlihat samar-samar.
