Mengulik “Perdana Menteri” Baru Aceh Darussalam

Kononnya beliau mengklaim telah dipilih oleh majelis Negara Acheh Darussalam (NAD) pada 22 Agustus 2020 lalu di Aceh.
Aceh Darussalam
Bukhari Raden. Foto HO/ACEHSATU.com

Mengulik “Perdana Menteri” Baru Aceh Darussalam

Oleh: Bukhari Raden

ACEHSATU.COMBila melihat kebelakang, semenjak perjuangan kemerdekaan yang di proklamirkan oleh Tgk Hasan di Tiro, paling tidak ada tiga atau empat kali ”pelantikan” kabinet Negara Aceh.

Pertama; kabinet yang langsung dilantik oleh Wali Negara sendiri di rimba Aceh.  Saat itu beliau terjun langsung bersama rakyat di Aceh.

Kedua; perubahan jabatan dari kabinet itu sendiri (Reshuffle).  Saat itu beliau bersama pengikutnya di Stavanger, Norwegia pada 19-21 Juli 2002. Ini merujuk kepada isi keputusan yang disebut “Deklarasi Stavanger”.

Ketiga; ”pelantikan” yang di klaim oleh sebahagian kecil kelompok pejuang kemerdekaan yang mengatasnamakan FPP (Forum Panitia Pelaksana) dan DPNAD (Dewan Pertahanan Negara Aceh Darussalam). 

Ini diketahui setelah membaca siaran pers Abu Arafah yang mengaku sebagai Biro Penerangan Komando Pusat Tentara Negara Aceh Darussalam. 

Intinya di situ tercantum bahwa Guru Rahman Sjeh Ismail telah ”diangkat” sebagai Perdana Menteri Negara Aceh Darussalam.

Keempat; baru saja mencuat yaitu pada 3 Desember 2020 lalu.

Dari sosial media diketahui bahwa ”terpilih” Perdana Menteri Negara Aceh Darussalam juga lainnya, namun sosok tersebut Yusra Habib Abdul Ghani.

Kononnya beliau mengklaim telah dipilih oleh majelis Negara Acheh Darussalam (NAD) pada 22 Agustus 2020 lalu di Aceh.

Dari narasi yang disampaikan, salah satunya untuk mengisi kekosongan kabinet yang telah di tinggalkan oleh kedua pimpinan GAM yaitu Malik Mahmud dan Zaini Abdullah.

Dengan kata lain, menggantikan jabatan Malik Mahmud yang telah menyerah.

Atas pelantikan Perdana Menteri baru Aceh Darussalam tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis artikel ini.

Aceh Darussalam
Bukhari Raden. Foto HO/ACEHSATU.com

Semoga menjadi acuan dan pemikiran kepada bangsa Aceh dalam memperjuangkan kemerdekaan Aceh kedepan.

Tersebutlah setelah penandatangan MoU Helsinki yang telah berjalan 15 tahun lebih tanpa ada titik terangnya.

Banyak yang bertanya-tanya kemana arah tujuan perjuangan kemerdekaan yang telah memakan puluhan ribu korban dan meninggalkan luka yang amat dalam itu.

Ini terutama bagi mereka seperti anak-anak syuhada yang sampai kini banyak tidak mengetahui keberadaan pusara orang tuanya.

Atas dasar itulah mungkin sebagian bangsa Aceh mulai tergerak hati untuk membuat lembaran baru sekaligus melanjutkan histori perjuangan yang hampir dapat dilumpuhkan oleh pembesar-pembesar militer Indonesia.

Peran Yusra Habib (Hal 2)