PEMILIHAN Calon Presiden Republik Indonesia digelar pada Rabu, 14 Februari 2024. Tiga pasangan capres (calon presiden) dan calon wakil presiden (cawapres) sudah mengikuti debat terbuka.
Dalam debat cawapres terakhir, publik masih belum puas dengan dengan visi misi para calon.
Debat tersebut belum menjawab secara konkret sejumlah problematika perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam dalam konteks hukum lingkungan.
Problem tersebut antara lain terkait penguatan regulasi Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) yang dapat mengatasi hambatan terwujudnya partisipasi publik.
Lalu terkait akses hukum masyarakat (hukum acara) terhadap sengketa iklim dengan mendorong pembentukan Undang-Undang Keadilan Iklim.
Selain itu, industrilisasi batu bara yang bertolak belakang dengan gerakan transisi energi melalui substansi Revisi UU Minerba dan Perppu Cipta Kerja.
Padahal hal ini untuk menjamin hak prosedural masyarakat, yakni hak akses partisipasi dan informasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kerangka perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap ada dugaan sumber dana kampanye Pemilu 2024 dari hasil tindak pidana, salah satunya pertambangan illegal.
Nilai transaksi yang mencapai triliunan dari tambang illegal itu diduga mengalir ke partai politik dan kontestan Pemilu 2024.
“Dugaan dana tambang illegal mengalir untuk biaya kampanye Pemilu 2024 itu, sesungguhnya fenomena lama yang cenderung dibiarkan. Keberadaan tambang illegal justru terorganisasi, dilindungi, bahkan tampak menjadi bancakan elit politik, aparat penegak hukum, dan ormas tertentu,” tulis Jaringan Anti Tambang, dalam laporannya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak dapat memutuskan aliran dana illegal dalam Pemilu 2024.
Permasalahan dana kampanye dalam setiap pesta elektoral sangat tertutup.
Apalagi, dalam sejarah Pemilu Indonesia, sumber dana kampanye yang illegal belum sampai pada membatalkan partisipasi pemilu, partai, atau orang.
Dari Laporan JATAM berjudul “JEJARING OLIGARKI TAMBANG & ENERGI Pada Pemilu 2024 ditemukan ada kaitan guritas bisnis kaum oligarki pada Pemilu 2024.
Pada pasangan capres cawapres nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar terdapat tujuh orang yang terafiliansi dengan usaha tambang.
Mereka di antaranya Surya Paloh (Ketua Dewan Pembina Timnas/Ketua Umum NasDem), Jusuf Kalla, Rahmat Gobel (wakil ketua DPR RI/Anggota Dewan Pertimbangan Timnas AMIN), Facrul Razi (Anggota Line Up Timnas AMIN), Muhammad Ali (Wakil Ketua Umum NasDem/Pelatih Kepala Timnas AMIN), Leontinus Alpha Edison (Co-Kapten Timnas AMIN), Jan Darmadi (Anggota Dewan Pembina Timnas AMIN), dan Susno Duadji (Calon Anggota DPR RI dari PKB/THN AMIN).
Pasangan capres cawapres nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terdapat 22 orang.
Mereka di antaranya, Hashim Djojohadikusumo (wakil ketua dewan pembina Gerindra/wakil ketua dewan pengaran TKN Prabowo-Gibran), Kaesang Pangarep (ketua umum PSI/Wakil Ketua Dewan Pengarah TPN), Rosan Roeslani (Ketua TKN/Wakil Menteri BUMN), Titiek Soeharto (Caleg DPR RI Gerindra/penasihat TKN), dan Bahlil Lahadalia (Menteri investasi/inisiator tim simpul Relawan Prabowo-Gibran).
Pasangan capres-cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terdapat sembilan pendukung yang berafiliansi dengan usaha tambang.
Mereka di antaranya Muhammad Asjad Rasjid (Ketua Umum KADIN 2021-2026/Ketua TPN Ganjar-Mahfud), Sandiaga Uno (Ketua Bapilu PP/Ketua Dewan pakar TPN), Puan Maharani (Ketua DPP PDIP/Ketua DPR RI/Dewan Penasehat TPN), dan Orius Petrus Moedak (Bendahara Umum TPN).
Kemudian, Harry Tanoe (Ketua Umum Perindo), Oesman Sapta Odang (Ketua Umum Hanura), Andi Ridwan Wittiri (Anggota DPR RI dari Sulawesi Selatan), dan Stevano Rizki Adranacus (Caleg DPR RI dari NTT).
Lantas siapa yang menguasai dana tambang Aceh?
Aliran dana dari tambang dan hutan Aceh ditemukan pada sosok tiga nama besar. Surya Paloh, Prabowo, dan Aburizal Bakrie.
Pertama ada nama Surya Paloh
Surya Paloh merupakan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem). Partai ini adalah partai pertama yang mengusung pasangan capres 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).
Surya menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Timnas AMIN pada Pemilu 2024.
Selain politisi, Surya Paloh dikenal sebagai pengusaha besar dan sukses.
Surya Paloh Mulai dari perusahaan media, hingga merambah ke sektor pertambangan.
Di Kabupaten Nagan Raya, ada PT Bara Energi Lestari (BEL), perusahaan tambang batubara yang memiliki luas konsesi 1.495 hektar.
Pemegang saham mayoritas PT BEL ini adalah PT Media Djaya Bersama (99,99%) dan Slamet Haryadi (0,01%) yang sekaligus menjabat sebagai Direktur Utama.
Nama-nama lain yang muncul adalah Ricky Nelson sebagai Direktur, Irsan Sosiawan menjabat Direktur, dan Hendri Naldi menjabat Komisaris.
Irsan Sosiawan juga merupakan Caleg DPR RI Partai NasDem dari Dapil Aceh 2.
Perusahaan berikutnya yang terafiliasi dengan perusahaan Surya Paloh adalah PT Media Djaya Bersama (MDB), perusahaan pengangkutan batubara.
Saham PT MDB ini dimiliki oleh PT Inti Murni Kencana dan PT Reswara Minergi Hartama, masing-masing 50%19.
PT Inti Murni Kencana merupakan anak perusahaan Media Group. Sementara PT Reswara Minergi Hartama merupakan anak usaha dari ABM Investama Tbk.
Reswara Minergi Hartama memiliki sejumlah anak usaha, di antaranya PT Mifa Bersaudara serta PT Bara Energi Lestari yang menambang batubara di Aceh Barat dan Nagan Raya, Aceh.
Luas konsesi tambang PT MIFA Bersaudara mencapai 3.134 hektar.
Kedua ada nama Prabowo Subianto
Prabowo Subianto, selain mencalonkan diri sebagai Capres yang berpasasangan dengan Gibran Rangkabumi Raka. Dia merupakan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Prabowo mempunyai daftar bisnis di berbagai bidang, mulai dari pertambangan dan energi, hingga perkebunan dan perhutanan.
Prabowo memulai bisnisnya sejak ia masih aktif di militer. Sumber harta kekayaan Prabowo berasal dari bisnis yang digelutinya, salah satunya adalah PT Nusantara Energy yang berdiri sejak tahun 2001.
Perusahaan ini bergerak di bidang tambang batubara, kelapa sawit, hingga perkebunan. PT Nusantara Energy kini menjadi perusahaan utama Prabowo yang membawahi 27 perusahaan yang bergerak di dalam maupun luar negeri.
Gurita bisnis Prabowo Subianto juga merambah ke sektor perkebunan, perhutanan, hingga pengolahan kertas. Prabowo tercatat sebagai pemilik PT Tusam Hutani Lestari (THL), yang beroperasi di Aceh Tengah, Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Utara, Provinsi Aceh.
PT THL memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) berdasarkan SK.556/KptsII/1997 dengan luas areal kerja 97.300 hektar. Izin perusahaan tersebut berakhir pada 14 Mei 2035.
Ketiga ada nama Aburizal Bakrie
Nama Aburizal Bakrie sudah tak asing lagi bagi publik.
Di Indonesia, Bakrie adalah figur yang kontroversial karena dianggap bertanggung jawab atas peristiwa semburan lumpur Sidoarjo.
Perusahaannya juga terlibat dalam kasus tender operator Sambungan Langsung Internasional (SLI), tunggakan royalti batu bara, dan kasus pajak bumi.
Pada Pemilu 2024, Aburizal Bakrie menjabat sebagai Dewan Pembina TKN Prabowo – Gibran. Selain berpolitik, Bakrie juga telah malang melintang dalam dunia usaha.
Di Kabupaten Aceh Tengah, Bakrie melalui PT Linge Mineral Resources Gold mengusaia konsesi 36.420 hektar untuk eksplorasi emas.
Saham perusahaan ini dimiliki oleh Calipso Investment Pte. Ltd (0.33%) asal Singapura dan PT Andalan Anugerah Sekarbumi (99.67%)76.
Tidak hanya itu, investasi Bakrie juga merambah ke gas dan kondensat di area Blok B Aceh Utara dengan wilayah operasi seluas 1,326.62 km2.
Blok “B” yang dikelola PGE mengoperasikan tiga lapangan gas, yaitu lapangan Arun, Lhoksukon Selatan (SLS) A dan D.
Pada 18 Mei 2021, Pema Global Energi (PGE), sebagai operator blok, dimana Perseroan memiliki 48% saham, menandatangani kontrak untuk periode 20 tahun kedepan dengan hak partisipasi sebesar 100% di blok tersebut.
Perusahaan ini bermitra dengan PT Pembangunan Aceh (51%) dan PT Pembangunan Lhokseumawe (1%).
Jatam menilai dengan adanya sejumlah nama yang terafiliasi dengan usaha tambang, kemudian menjadi pendukung di masing-masing capres dancawapres berpotensi membahayak demokrasi.
CATATAN REDAKSI:
Informasi ini diturunkan berdasarkan data yang terdapat dalam MODI (Minerba One Data) milik Kementerian ESDM dan Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham RI. Redaksi menerima data dan informasi terkait aliran dana Pemilu 2024.
