“Menghijaukan” Aceh dari Pandemi Covid-19.

“Menghijaukan” Aceh dari Pandemi Covid-19

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memberikan kewenangan kepada 102 Pemerintah Kabupaten/Kota yang pada saat ini berada atau dinyatakan dalam zona hijau dan aman covid-19, untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif  sebagaimana atas arahan Presiden Joko Widodo kepada Ketua Gugus Tugas Doni Monardo pada tanggal 29 Mei 2020.

Dari 102 kabupaten/kota itu diantaranya 14 kabupaten/kota yang ada di Aceh. Kita patut mensyukuri kondisi tersebut karena Aceh mampu menjaga pandemi tidak menyebar di daerah ini walaupun ada 20 kasus yang ditangani, sekali lagi, alhamdulillah sebagian besar sembuh.

Namun tentu kita tidak boleh puas dengan kondisi ini, tugas kita semua bagaimana menjadikan Aceh terbebas dari pandemi Covid-19 ini, jangan sampai ada lagi warga Aceh yang positif terpapar virus corona, apakah itu terpapar dari luar aceh apalagi membentuk klaster penyebaran sendiri di Aceh.

Harapan tersebut wajar karena pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bukan saja persoalan kesehatan namun lebih dari itu juga merusak hampir semua sendi kehidupan masyarakat bahkan secara perlahan dan pasti  juga menggerogoti sendi ekonomi negeri ini.

Keuangan daerah juga berkurang mulai dari pemasukan negara, pendapatan asli daerah  (PAD) dan transper uang pusat ke daerah juga diciutkan sehingga sektor pembangunan nyaris tidak bergerak.

Kita juga memahami hampir semua provinsi mengalami dampak ekonomi akibat virus ini, salah satu provinsi yang selama ini mandiri dalam pendapatan asli daerah, DKI Jakarta,  baru saja lewat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengaku, mengalami situasi berat yang harus dihadapi Pemprov DKI gara-gara merebaknya Corona.

Anies mengatakan dampak COVID-19 terhadap ekonomi Jakarta mulai nyata terlihat sejak Mei.Pemprov DKI Jakarta juga terkena dampak langsung. Pendapatan pajak turun dari Rp 50,17 triliun menjadi Rp 22,5 triliun. Anggaran Pemprov DKI Jakarta juga turun dari Rp 87,9 triliun menjadi Rp 47,2 triliun.

Menurut Anies kondisi tersebut belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Pemprov DKI Jakarta. “Belum perrnah di dalam sejarah Pemprov DKI Jakarta, kita mengalami penurunan pendapatan sebesar ini, yaitu lebih dari Rp 40 triliun,” terang Anies.

Tentu Aceh juga mengalami hal yang sama di rasakan DKI Jakarta walaupun tidak sedahsyah ibu kota, namun dipastikan PAD Aceh juga berkurang drastis karena hampir semua sektor yang selama ini memberikan kontribusi terhadap pendapatan tersebut stagnan selama pandemi.

Dari 15 triliun total pendapatan Aceh, berkurang sebesar 1,481 triliun, seperti dipaparkan Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah kepada  Badan Anggaran DPR Aceh terkait rancangan refocusing dan realokasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2020 di Ruang Serbaguna komplek DPRA, Rabu, (6/5/2020).

Perputaran uang APBA, APBK di Aceh selama ini menopang ekonomi di daerah ini, jika uang tersebut berkurang secara otomatis pertumbuhan ekonomi juga lesu. Hampir semua kabupaten saat ini perputaran ekonomi mengandalkan gaji PNS, karyawan perkebunan dan swata lainnya, sementara andalan dari rekanan belanja proyek nyaris sedikit.

Kita tidak bisa membayangkan jika Aceh diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) nyaris “degdegan” ekonomi kita. Namun Alhamdulillah, sebagian besar daerah di Aceh masih zona hijau  aman dari Covid-19 dan kondisi ini tentu harus dipertahankan dengan berbagai langkah kebijakan yang dilakukan Pemerintah Aceh dan daerah.

Seperti memperketat perbatasan keluar masuk orang dari wilayah zona merah pandemi ini sepanjang pandemi ini belum berakhir atau lebih ektrimnya, melarang warga Aceh ke daerah Pandemi kecuali untuk kegiatan produktif atau kepentingan pemerintah sehingga tanah rencong sebulan kedepan benar benar zona hijau semuanya sehingga ekonomi Aceh secara perlahan aman berputar di daerah sendiri. Semoga saja, aamin (*)