oleh

Mengetahui Potensi Diri dan Efesiensi Penyelenggaraan Adalah Modal Menuju Kemajuan

-Indeks, Opini-167 views

Mengetahui Potensi Diri dan Efesiensi Penyelenggaraan Adalah Modal Menuju Kemajuan

Oleh : Dr. Zainuddin, SE., M. Si.

ACEHSATU.COM – Tulisan pendek ini terinspirasi dari dua pernyataan besar baru-baru ini oleh dua elit negeri, yaitu yang pertama bahwa Indonesia harus mampu meminimkan impor terhadap kebutuhan pokok agar bangsa bisa menuju makmur.

Kedua bahwa Indonesia memiliki kelebihan Aparatur Sipil Negara (ASN) di satu sisi pada pekerjaan tertentu dan sekaligus minus ASN pada bidang-bidang yang lain.

Dua pernyataan dari dua elit ini membuktikan  bahwa selama ini kita hidup dalam keadaan minim perencanaan sudah cukup lama, walaupun sebenarnya badan perencanaan negara Indonesia termasuk paling lengkap di dunia.

Tentang pernyataan pertama, bahwa harus meminimkan impor terhadap kebutuhan pokok agar negara bisa cepat berjalan menuju kemakmuran merupakan pernyataan yang sudah sering disuarakan oleh para ekonom dan sudah sering pula ditawarkan model pembangunan yang sesuai dengan kita sebagai negara agraris agar produksi pangan Indonesia bisa tumbuh dan menjadi produsen pangan dunia.

Indonesia sebenarnya sedikit sudah salah langkah dalam perlakuan terhadap pembangunan pertanian yang menyebabkan harus selalu mengimpor kebutuhan pokok setiap tahun.

Padahal Indonesia ditakdirkan sebagai bangsa agraris tetapi akhir-akhir ini terlihat dengan jelas ada perlakuan terhadap persawahan yang ada ditimbun habis-habisan dialih-fungsikan tanpa dilakukan percetakan sawah pengganti.

Sehingga, dari sudut luas area sawah saja setiap tahun terus berkurang yang mengakibatkan produksi gabah juga ikut berkurang sedangkan penduduk yang membutuhkan akan makanan pokok terus bertambah, dan inilah fenomena yang terjadi.

Sebenarnya, dalam pandangan ekonomi sudah sangat ditekankan agar membangun pembangunan fisik secara serius harus dihindari dilakukan pada area subur termasuk persawahan agar terhindar dalam waktu lama timbul permasalahan terhadap kekurangan produksi pangan yang mengakibatkan paceklik bagi warga masyarakat.

Saya pernah juga ikut menyatakan di media ini bahwa hendaknya para pemangku kepentingan bisa berpedoman pada sebuah teori ekonomi berupa teori lokasi dalam perencanaan pembangunan dan melindungi persawahan yang ada (apabila tidak sangat mendesak untuk dibangun pembangunan fisik).

Namun, tidak ada kata terlambat untuk berbenah agar Indonesia untuk lima tahun yang akan datang bisa benar-benar tidak lagi mengimpor kebutuhan pokok (yang bisa diproduksi di dalam negeri) dengan cara segera melarang mengalihkan penggunaan area sawah kepada pembangunan fisik secara ketat kecuali kepada hal-hal yang mendesak sekali untuk kebutuhan publik.

Termasuk kantor pemerintah jangan dibangun di atas area persawahan demi konsisten tercapai cita-cita tidak  impor pangan demi Indonnesia makmur.

Peralihan area sawah kepada pembanguan fisik merupakan pengewanjatahan ambisi agar dikatakan maju atau dinyatakan bahwa kita sebagai negara industri dan metropolitan dengan banyak gedung-gedung dan perkantoran yang tampak dan tidak lagi terlihat hamparan area sawah yang subur seakan-akan menjadi kebanggaan.

Padahal, keadaan seperti itu terlihat bahwa sebagai perwujudan melawan takdir, seakan-akan kemajuan harus diukur dengan menimbun persawahan demi membangun pembangunan fisik dan menimbun area sawah demi sebuah lapangan bola kaki serta lain sebagainya.

Akan tetapi hal demikian sebenarnya tidak baik bagi Indonesia yang takdirkan kesuburan tanah termasuk sawah ditimbun demi membangun pembangunan fisik tersebut melainkan memproduksi kebutuhan pokok secara insentif dan menspesialisasikan diri pada satu bidang utama (industri pertanian) akan menjadikan negeri ini sebagai negara industri dan maju.

Tidak perlu harus gegabah membangun industri pesawat, industri kapal, industri mobil karena terbukti Indonesia tidak ditakdirkan keranah itu dan semua keperluan menyangkut hal tersebut bisa dipenuhi melalui perdagangan internasional dengan catatan Indonesia sudah memiliki keunggulan absolut di bidang pertanian.

Menyangkut peryataan kedua, di mana terdapat kelebihan ASN pada pos-pos tertentu dan sebaliknya terjadi kekurangan pada pos-pos tertentu pula.

Hal ini sebenarnya biasa terjadi di negara yang bukan negara maju karena kecendrungan pencari kerja melihat berkerja sebagai ASN memiliki nilai status sosial yang lebih ditengah-tengah masyarakat dan ada tunjangan pensiun.

Walaupun sesungguhnya belum tentu juga hidup makmur bila semata-mata dari pendapatan yang sah karena gaji para ASN relatif kecil, dan akibatnya banyak yang lebih mengutamakan perkerjaan sampingan.

Tidak rasional dalam rekrutmen terhadap kebutuhan dan apalagi ada praktik KKN ria dalam rekrutmen, seperti ada istilah bila mau masuk ASN harus ada orang dalam biar lulus (itu dulu dan sekarang mungkin tidak ada lagi) sehingga terjadilah penumpukan jumlahnya.

Kemungkinan perencanaan tidak matang terhadap kebutuhan ASN dalam perekrutan sehingga terjadi rekrutmen yang tidak berpedoman pada kebutuhan dan ini bisa juga menjadikan postur karayawan negara menjadi gemuk alias terjadi jumlah yang sangat besar.

Mengenai kekurangan  ASN pada pos-pos tertentu biasanya pada bidang-bidang ilmu tertentu, di mana para sarjana dibidang tersebut sangat minim diproduksi oleh perguruan tinggi yang ada terutama bidang-bidang eksat (mungkin bisa dipublis bidang yang masih kekurangan tesebut).

Apabila pernyataan tentang kelebihan ASN tersebut betul adanya, maka sebenarnya itu merupakan bentuk pemborosan yang terencana.

Sehingga, sulit bagi satu bangsa untuk bisa membangun secara cepat terhadap kebutuhan publik dalam rangka kesemarakan aktivitas ekonomi negara.

Apabila pengeluaran negara terlalu banyak pada pos gaji karyawannya mengakibatkan agak sulit bagi negara dalam mengejar ketertinggalan pembangunan, dan idealnya untuk pos gaji karyawan negara tidak lebih dari 50% dari anggaran belanja.

Bagaimana, agar postur ASN tidak gemuk agar terjadi efesiensi dalam banyak hal itu bisa dilakukan pengurangan dengan memberikan bonus dengan jumlah tertentu untuk diarahkan yang bersangkutan pada dunia usaha.

Sebenarnya, negara jauh lebih baik memberi bonus kepada ASN untuk tujuan perampingan agar dunia usaha (kewirausahaan) dari manta ASN bisa hidup dan akhirnya juga akan berdampak positif pada ekonomi negara.

Demikian, sekelumit pendapat dan analisis pendek untuk meramaikan pemikran,  yang benar itu benar dan yang salah itu salah demi indusrti pertanian menuju Indonesia makmur dan tercipta efeisensi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang dapat mengantarkan kemajuan bagi Indonesia tercinta. Amiin. (*)

(Penulis Adalah Pengamat EKonomi, Sosial, Politik dan Kebijakan Publik, Bekerja Sebagai Dosen di Fakultas EKonomi Universitas Serambi Mekah Aceh. Sehari-hari Suka Minum Kopi Pancung)

Indeks Berita