Potret

Melawan Lupa; Muhammad Arif, Jaksa Pengusul Terbentuknya Korp Marsose

Si pengusul, yang bernama Muhammad Arif, adalah jaksa kepala di pengadilan Kutaraja, Banda Aceh.

foto | net

 ACEHSATU.COM — Setelah Mayor Jenderal J.H.R Köhler tewas di depan Masjid Raya Baiturrahman, Kutaraja, pada 1873, Aceh sudah menjadi daerah operasi militer dari negara besar untuk kali pertama.

Berkali-kali ekspedisi militer dikirimkan ke Aceh.

Tiap tahun, ribuan serdadu dari tentara kerajaan Hindia Belanda yang dikenal sebagai KNIL keluar-masuk Aceh.

Namun, sejak agresi pertama menundukkan Istana Sultan Aceh pada 1873 berakhir kematian si orang Yahudi Mayjen Köhler itu, pasukan kolonial Belanda selalu kerepotan menghadapi perlawanan bangsa Aceh.

Dari sanalah pihak Belanda mengatur siasat. Paul van ‘t Veer dalam Perang Aceh (1985) menyebut bahwa Belanda sadar atas kelemahannya: gerak pasukan dalam jumlah besar, yang juga didukung logistik, dianggap lamban. Pasukan-pasukan ini tak bisa berlama-lama bergerak jauh dari basis militer.

Taktik tempur kuno, melibatkan banyak pasukan yang bergerak kaku, menjadi biang keroknya.

Maka, tulis van ‘t Veer, “Tahun 1889 dibentuk dua detasemen pengawalan mobil.”

Satu detasemen militer Belanda saat itu kira-kira berjumlah 160 orang. Mereka dijuluki Korps Marsose Jalan Kaki alias Korps Marechaussee te Voet.

Marechaussee (orang Indonesia kerap membaca: Marsose) di negeri ‘kaphe’ Belanda adalah Polisi Militer.

Sementara peran Marsose di Aceh lebih seperti infanteri (pasukan jalan kaki) dengan kemampuan kontra-gerilya. Strategi ini cocok untuk melawan gerilyawan Aceh.

Dalam keterangan yang diperoleh Henri Carel Zentgraaff dari Kapten Struijvenberg, dalam buku legendarisnya yang berjudul Atjeh (1930)—diterjemahkan ke bahasa Indonesia berjudul Aceh pada 1983—sersan juru tulis Belanda itu menyebut pasukan Marsose terbentuk berkat saran dari seorang bumiputra.

“Dulu ada seorang jaksa di Kutaraja yang menunjuki jalan bagaimana memecahkan kesulitan […] Ia mengusulkan supaya dipilih sejumlah tentara yang mempunyai keberanian pribadi sehingga tak segan melihat mata lawan. [Mereka] adalah anggota-anggota tentara yang mempunyai rasa percaya diri […] tak hanya mempercayai senapan-senapan mereka, tetapi bahkan berani menghadapi pihak lawan dengan menggunakan senjata-senjata tajam,” tulis Zentgraaff.

Si pengusul, yang bernama Muhammad Arif, adalah jaksa kepala di pengadilan Kutaraja, Banda Aceh.

Menurut van ‘t Veer, usul itu diserahkan kepada Gubernur Militer Aceh Henri Karel Frederik van Teijn, yang punya staf bernama JB van Heutsz.

Korps Marsose semula terdiri satu divisi atau 12 brigade. Masing-masing brigade terdiri 20 orang dari suku Ambon dan Jawa, yang dipimpin seorang sersan Eropa dan seorang kopral bumiputra.

Pada 1897, jumlah pasukan meningkat menjadi 2 divisi, lalu 5 divisi pada 1899. Total, Korps Marsose berjumlah 1.200 orang.

Paul van ‘t Veer menulis dengan nada romantis tentang Perang Aceh bahwa “1.200 orang inilah yang membereskan apa yang tidak dapat dilakukan oleh balatentara yang sepuluh kali lipat dulu.”

Serdadu-serdadu pilihan ini ditempatkan pada detasemen-detasemen yang bukan menunggu musuh, melainkan bergerak mencari musuh. Dan banyak orang Aceh yang menjadi korban Marsose.

“Pada paruh kedua tahun 1908 ada 137 orang Aceh yang terbunuh di tangan pasukan Marsose,” tulis Ibrahim Alfian dalam Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah (1999).

Di bawah pimpinan Sersan Mosselman, satu brigade Marsose berhasil menewaskan pahlawan nasional Tjut Meutia pada Oktober 1910.  (*)

SUMBER: TIRTO.ID

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top