ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – MaTA Soroti Pengadaan Mobil Disdik Senilai Rp12,776 Miliar: Tidak Relevan dengan Penguatan Pendidikan.
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyoroti proyek pengadaan 27 unit mobil pada Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh tahun 2022.
Proyek dengan nilai anggaran mencapai Rp12,776 miliar tersebut disebut tidak memiliki relevansi dengan penguatan pendidikan Aceh.
Koordinator MaTA, Alfian dalam keterangannya kepada wartawan Rabu (16/2/2022) mengatakan, rencana pengadaan pembelian 27 unit mobil oleh Disdik Aceh merupakan bentuk pemborosan anggaran.
“Kebijakan ini bentuk pemborosan keuangan Aceh dan tidak ada relevansi sama sekali dengan penguatan mutu pendidikan Aceh yang saat ini masih bermasalah,” ujarnya di Banda Aceh.
Alfian menekankan kebijakan tersebut tidak semestinya terjadi di tengah kemerosotan kualitas pendidikan yang terjadi saat ini. Apalagi sejumlah infrastruktur atau fasilitas pendidikan Aceh masih di bawah standar.
Lembaganya mendesak agar Disdik dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh untuk mengevaluasi dan melakukan pembatalan mata anggaran pengadaan mobil dinas tersebut.
”(lebih baik) anggarannya dialihkan untuk fasilitas pendidikan di Aceh,” tegas Alfian.
Disebutkan Koordinator MaTA, kondisi pendidikan Aceh tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja. Sehingga jika ada narasi dibangun hanya untuk meligitimasi pengadaan tersebut seolah-olah penting, maka itu merupakan bentuk yang tidak sehat.
“Seharusnya kita memiliki nalar dan mentalitas yang sehat untuk bertanggung jawab pada kualitas dan fasilitas pendidikan aceh. Bukan malah mempertontonkan kemewahan sementara hasil dari kinerja tidak baik baik saja,” ujarnya.
Proyek pengadaan mobil pada dinas yang dipimpin Alhudri ini, dalam pandangan MaTA sengaja direncanakan walaupun kemudian ada penolakan dari publik. Hal itu, kata Alfian, disebabkan mentalitas birokrasi sudah pada akut.
Padahal pengadaan belasan rupiah ini dinilai tidak memberi manfaat bagi dunia pendidikan Aceh. Malah Alfian menduga sebaliknya, bahwa proyek tersebut hanya akan menguntungkan pihak tertentu, sehingga sengaja didesain sedemikian rupa.
“Konon Gubernur Aceh saat ini tidak punya visi dalam memimpin Aceh. ditambah lagi dengan fungsi legislatif kita dalam keadaaan tidak berdaya dan terbuai dengan pokir yang menjadi tujuan mereka, sehingga anggaran Aceh bebas jadi bancakan oleh pihak elit,” demikian Koordinator MaTA. (*)
