MaTA: Pemerintah Aceh tidak Responsif dalam Penanganan Covid-19

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai, Pemerintah Aceh sangat tidak responsif dalam kebijakan penanganan covid-19.
Koordinator Bidang Advokasi Kabijakan Publik MaTA, Hafidh. Dok. HO/ACEHSATU.com

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai, Pemerintah Aceh sangat tidak responsif dalam kebijakan penanganan covid-19.

Di antaranya terkait dengan keterbukaan informasi program dan alokasi anggaran penanganan dampak covid-19 di Aceh yang dinilai semakin rendah.

Bahkan, desakan transparansi yang digaungkan oleh DPRA, belum menggerakkan Pemerintah Aceh untuk mempublikasikan alokasi anggaran dan bentuk program penanganan dampak covid-19 secara terperinci kepada publik.

Hafidh, Koordinator Bidang Advokasi Kebijakan Publik Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) dalam pernyataan tertulis yang diterima ACEHSATU.com, Rabu (23/9/2020) mengatakan, kondisi ini tidak hanya berdampak pada relasi eksekutif dan legislatif.

Tapi, lebih jauh kondisi ini berdampak pada kepercayaan publik kepada Pemerintah Aceh dalam penanganan dampak covid-19.

“Dari informasi yang kami peroleh per Juli 2020, alokasi anggaran untuk penanganan dampak covid-19 seluruh Aceh (pemerintah Kabupaten/ kota dan pemerintah provinsi) sebesar Rp3,2 triliun,” sebut Hafidh.

Berikut alokasi anggaran dan serapannya

Provinsi Aceh sendiri mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,5 triliun, sementara alokasi seluruh kabupaten/ kota di Aceh jika dijumlahkan sebesar Rp730,6 miliar.

“Jika merujuk pada informasi yang kami peroleh tersebut, Kabupaten/Kota di Aceh dengan alokasi anggaran tertinggi yaitu kabupaten Pidie Jaya dengan alokasi sebesar Rp97,2 miliar,” tambahnya.

Selanjutnya disusul kabupaten Abdya sebesar Rp54,2 miliar dan Kota Lhokseumawe sebesar Rp51,4 miliar.

Sementara, daerah terendah mengalokasikan anggaran penanganan dampak covid-19 yaitu kabupaten Aceh Jaya yaitu sebesar Rp5,6 miliar.

Jika melihat realisasi per juli 2020, tidak sampai setengah dari seluruh kabupaten/kota di Aceh yang serapan anggarannya diatas 50%, bahkan ada daerah yang baru terserap anggaran penanganan dampak covid sebesar 2,7%, yaitu Kabupaten Aceh Timur.

Untuk Pemerintah Aceh sendiri, dari alokasi Rp2,5 triliun baru terserap sebesar Rp174,7 miliar, atau hanya sebesar 6,99% dari total alokasi.

Fokus 3 Kelompok Isu

Hafidh mengatakan, sebagaimana ketentuan, alokasi anggaran penanganan dampak covid-19 difokuskan pada 3 kelompok isu, yaitu pemulihan dampak ekonomi, penanganan bidang kesehatan dan yang terakhir untuk penyediaan jarring pengaman sosial (JPS).

Dari informasi tersebut, sambung Hafidh, diketahui bahwa alokasi anggaran penanganan dampak covid-19 di provinsi Aceh terbesar diperuntukkan bagi penyediaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yaitu sebesar Rp2,3 triliun.

Kemudian disusul isu kesehatan sebesar Rp134, 4 miliar dan pemulihan ekonomi sebesarRp19,6 miliar.

Jika melihat lebih rinci dokumen yang diperoleh MaTA, pada isu pemulihan dampak ekonomi, Pemerintah Aceh memfokuskan pada 3 kegiatan utama yaitu: pertama; kegaiatan pengadaan masker untuk 23 kabupaten/kota (penguatan modal usaha pada pelaku UMKM) sebesar Rp1,5 miliar.

Kedua; kegiatan pengembangan pemanfaatan pekarangan dan pengenalan konsumsi pangan B2SA sebesar 8,1 miliar.

Dan ketiga; kegiatan pengadaan ayam petelur dengan alokasi sebesar Rp 10 miliar.

Dari ketiga alokasi tersebut baru direalisasikan untuk kegiatan pengadaan masker.

Sementara dua kegiatan lainnya per Juli 2020 belum terealisasi sama sekali.

“Melihat fakta ini, kami menilai Pemerintah Aceh tidak punya strategi dalam penanganan pemulihan dampak ekonomi serta tidak teridentifikasi secara jelas kelompok sasaran yang akan disasar untuk pemulihan dampak ekonomi di Aceh,” kata Hafidh.

Sementara itu, pada sektor kesehatan, rincian alokasi anggaran difokuskan pada 6 kategori.

Dari 6 kategori tersebut, baru terealisasi pada 3 kategori dengan angka total serapan anggarannya per Juli 2020 hanya sebesar 0,95%.

Kondisi ini sangat mengecewakan, ditambah fakta-fakta banyaknya tenaga medis yang terpapar covid-19 di Aceh, bahkan telah melumpuhkan layanan kesehatan dari tingkat Rumah Sakit Umum Daerah hingga level puskesmas.

Banyaknya tenaga medis yang terpapar covid-19 di Aceh dan lumpuhnya layanan kesehatan ini dapat simpulkan akibat tidak maksimalnya penanganan sektor kesehatan ini oleh Pemerintah Aceh.

Dengan realisasi tersebut, tentu saja Aceh menjadi provinsi terendah realisasi anggaran kesehatan se-Indonesia.

Untuk sektor Penyedian Jaring Pengaman Sosial (JPS), rincian alokasi anggaran difokuskan kepada 9 program/kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,3 triliun.

Dari total anggaran tersebut, per Juli 2020 baru terealisasi sebesar Rp. 171,9 atau sebesar 7,33% dari total alokasi.

Dari rincian tersebut diketahui pemerintah mengalokasikan anggaran JPS untuk kebutuhan sembako, penyediaan aplikasi bahkan alokasi anggaran untuk Instansi vertikal.

Dari rincian kegiatan tersebut pula, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Aceh tidak responsif menjawab permasalahan di lapangan.

Dilatarbelakangi berbagai masalah, bahkan bantuan sembako pemerintah Aceh sempat ditolak di beberapa wilayah.

Dikatakan, fakta ini menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah Aceh merencakanan penanganan dampak covid-19 dengan baik.

Kondisi ini diperparah oleh sikap Pemeritah Aceh yang tidak transparan dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran kebutuhan penanganan dampak covid-19 di Aceh.

Berikut Rekomendasi MaTA