MaTA Kritisi Perkembangan Penyidikan Kasus Korupsi Beasiswa Pemerintah Aceh

MaTA memberikan enam catatan kritis terhadap kinerja penyidik Polda Aceh.
MaTA
Koordinator MaTA, Alfian kritisi

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – MaTA Kritisi Perkembangan Penyidikan Kasus Korupsi Beasiswa Pemerintah Aceh.

Penanganan kasus dugaan korupsi beasiswa Pemerintah Aceh tahun anggaran 2017 yang dilakukan Polda Aceh kini memasuki babak baru setelah penyidik menetapkan tujuh orang tersangka.

Menyikapi perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut, MaTA memberikan enam catatan kritis terhadap kinerja penyidik Polda Aceh.

“Pertama, penetapan tersangka terhadap kasus korupsi beasiswa yang telah diumumkan Polda Aceh, terfokus pada ‘oknum pelaku’ di level kebijakan administrasi dan belum menyentuh pada aktor ‘pemilik modal’ yang terlibat sejak awal dari perencanaan, penganggaran, dan mengusul nama-nama penerima beasiswa,” kata Koordinator MaTA Alfian, dalam pernyataan tertulis kepada ACEHSATU.COM, Rabu (2/3/2022).

Kemudian kedua, kata Alfian, terdapat 23 orang yang diistilahkan dengan sebutan koordinator atau perwakilan dari Anggota DPRA yang memiliki kewenangan dalam kasus beasiswa kepada mahasiswa.

“Secara hemat kami, lahirnya istilah koordinator/perwakilan anggota DPRA, berdasarkan perintah atau desain aktor, karena ditingkatan tersebut pemotongan/korupsi beasiswa terjadi,” ungkapnya.

Alfian juga mempersoalkan penyebutan istilah koordinator atau perwakilan karena tidak dikenal dalam administrasi negara atau daerah.

“Sehingga polda aceh penting dan patut mengembangkan penyidikan berlanjut terhadap keberadaan 23 orang tersebut. Siapa yang memberikan kewenangan bagi mereka dan atas perintah siapa,” tegasnya.

Poin ketiga, MaTA mempertanyakan penetapan tersangka terhadap inisial RK. Alfian menyebut, RK disangkakan bukan dalam kapasitas sebagai koordinator/perwakilan dari Anggota DPRA.

Akan tetapi RK ditetapkan tersangka karena sebelumnya sudah memperoleh beasiswa pendidikan dan kembali mendapatkan beasiswa di tahun 2017. Hal itu bertentangan dengan Pergub 58 Tahun 2017. 

“Dan kemudian pertayaannya adalah atas inisial (RK) tersebut, siapa anggota DPRA yang telah memerintahkan RK?” tanya Alfian

Selanjutnya poin keempat, Koordinator MaTA menilai penanganan kasus korupsi beasiswa Aceh secara kontruksi kasus tidak akan selesai kalau ada upaya aktor ‘diselamatkan’.

Seharusnya, kata dia, Polda Aceh memiliki motivasi kuat untuk mengusut aktor terjadinya kasus tersebut secara utuh. Langkah ini diperlukan sehingga tidak meninggalkan kesan di publik jika politisi atau orang berpengaruh tidak dapat tersentuh hukum.

“Ini sangat berimplikasi pada kepercayaan publik. Padahal modus pemotongan dalam kasus kejahatan luar biasa dengan sangat mudah untuk mengusutnya,” beber Alfian.

Pada poin kelima, MaTA mempertanyakan urgensi yang menyebabkan kasus korupsi beasiswa tidak diusut secara utuh.

Koordinator MaTA juga menuding adanya upaya ‘mengamankan’ aktor yang sudah terjadi sejak awal mengingatkan kasus ini sudah bergulir dalam rentang 3 kepemimpinan Polda.

Padahal, menurut Alfian, publik sudah sangat sabar menunggu atas kinerja penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut.

“Keenam, perlu political will yang kuat untuk Kapolda Aceh dalam menyelesaikan kasus korupsi beasiswa secara utuh dan kami percaya kasus korupsi tersebut tidak berdiri pada orang orang di level kebijakan administrasi saja akan tetapi sebagai “pemilik modal” aktor patut di tetapkan tersangka sehingga rasa keadilan tidak selalu tercederai dan pelaku juga tidak tersendera oleh kasus tersebut,” demikian Koordinator MaTA. (*)