MaTA Desak Hentikan Pelelangan Paket Proyek Multiyears

MaTA Desak Hentikan Pelelangan Paket Proyek Multiyears

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Unit Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Aceh untuk segera menghentikan proses pelelangan terhadap paket proyek tahun jamak.

Pasalnya, pengalokasian proyek itu berpotensi terjadi persoalan hukum di kemudian hari.

Hal itu disampaikan Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian kepada ACEHSATU.com, Rabu (22/7/22020).

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses penganggaran tahun jamak tahun anggaran 2020 – 2022 yang disepakati antara Pimpinan DPRA dan Pemerintah Aceh tidak prosudural sebagaimana ketentuan.

Hal ini, katanya  berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi dari sisi peluang terjadinya komitmen fee dalam persetujuan di level Pimpinan DPRA.

Dikatakan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam pasal 92 ayat (3) menyebutkan bahwa “Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD”.

Ditambahkan, berdasarkan kronologis penganggaran tahun jamak yang telah diuraikan diatas, kesepakatan hanya dilakukan dengan pimpinan DPRA dengan mengabaikan rekomendasi dari Komisi IV yang telah melakukan pembahasan usulan tersebut.

MaTA sudah melaporkan ke KPK dengan tujuan untuk segera dapat melakukan telaah terhadap proses penganggaran pada paket proyek tahun jamak yang sangat tertutup dalam APBA 2020 sehingga dapat mencegah potensi tindak pidana korupsi, termasuk dugaan adanya komitmen fee.

Mendesak DPRA untuk segera melakukan evaluasi kembali terhadap kesepakatan penganggaran proyek tahun jamak 2020-2022 yang disepakati oleh pimpinan DPRA periode sebelumya, agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari yang akhirnya akan merugikan rakyat Aceh.

MaTA sangat berharap kepada Pemerintah Aceh untuk memberikan informasi yang benar tentang pembangunan sehingga tidak terjadi konflik kepentingan di level masyarakat.

Terkesan Dipaksakan

Selain itu, MaaTA juga menilai, pembahasan APBA 2020 hingga pengesahan sangat tertutup dan terkesan dipaksakan, termasuk mengenai usulan proyek tahun jamak tersebut tidak melalui musrembang dan KUA PPAS Sehingga ruang partisipasi publik sama sekali tidak berjalan;

Menurut Alfian, pimpinan DPRA tidak mengindahkan rekomendasi berdasarkan hasil telaah dari Komisi IV DPRA, yang disampaikan oleh Ketua dan Sekretaris Komisi IV melalui surat dengan nomor 86/Komisi IV/IX/2019.

Padahal sebelumnya Pimpinan DPRA telah mengarahkan surat usulan Plt. Gubernur Aceh untuk dilakukan pembahasan oleh Komisi IV DPRA.

Sebelumnya, kesepakatan yang dibangun antara Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang dituangkan dengan nomor 903/1994/MOU/2019 | 11/MOU/ 2019 tentang Pekerjaan Pembangunan dan Pengawasan Beberapa Proyek Melalui Penganggaran Tahun Jamak (Multy Years) Tahun Anggaran 2020 – 2022 merupakan kesepakatan yang tidak mendapat persetujuan dan pembahasan dari anggota DPRA yang lain (khususnya Komisi IV DPRA yang membidangi pembangunan dan tata ruang).

Dalam kesepakatan dengan 903/1994/MOU/2019 | 11/MOU/ 2019 tentang Pekerjaan Pembangunan dan Pengawasan Beberapa Proyek Melalui Penganggaran Tahun Jamak (Multy Years) Tahun Anggaran 2020 – 2022 terdapat satu proyek pembangunan diluar usulan yang disampaikan oleh Plt. Gubernur Aceh melalui surat dengan nomor 602/14465 tertanggal 02 September 2019.

Adapun proyek pembangunan tersebut adalah pekerjaan pembangunan dan pengawasan bendungan daerah irigasi sigulai kabupaten simeulue dengan jumlah anggaran mencapai Rp 181.152.500.000.

Terjadinya perubahan mata anggaran tiap paket proyek multiyear antara yang di buat kesepakatan bersama dengan pimpinan DPRA dengan didata sirup pemerintah aceh

Terjadinya penambahan paket, dalam kesepakatan bersama dengan Pimpinan DPRA terdapat 12 paket proyek, data di sirup pemerintah aceh bertambah 3 paket dengan paket di pecah (pembangunan jalan pereulak-lukop-batas gayo lues dipecah 3 paket, selanjunya peningkatan jalan Trumon-batas Singkil, dipecah 2) sehingga paket bertambah 15 paket dengan anggaran tetap Rp 2,7 triliun. (*)