ACEHSATU.COM | JAKARTA – Pihak Istana menepis pernyataan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang menyebut Presiden Joko Widodo ‘lepas tangan’ soal penetapan status darurat Corona atau COVID-19 di Indonesia.

Istana mengaku tak sependapat dengan pernyataan Mardani.

“Saya kira sudah tepat yang diasampaikan Pak Jokowi, dia sudah membentuk gugus tugas yang diketuai oleh Pak Donny Monardo selaku Ketua BNPB ya artinya otoritas sudah didelegasikan, dan Pak Doni Monardo memiliki otoritas yang dirasakan perlu dalam menangani COVID-19 untuk menentukan darurat nasional,” ujar Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian saat dihubungi, Minggu (15/3/2020).

Donny juga menepis soal lepas tangan. Menurutnya, justru Presiden Jokowi tidak lepas, sebab setia anggota Gugus Tugas yang dikepalai Kepala BNPB Doni Monardo juga setiap saat lapor dengan Jokowi, dan Jokowi terus memantau situasi terkait COVID-19 ini

“Jadi presiden nggak lepas tanggung jawab, karena dia lapor ke presiden, tetapi otoritas untuk menangani status COVID-19 itu sudah diberikan ke Pak Monardo, dan beliau memiliki hak penuh untuk lakukan apapun termnasuk dalam kondisi darurat nasional,” tegasnya.

Sebelumnya, PKS mengkritik kebijakan Presiden Jokowi yang memerintahkan kepala daerah menentukan status bencana di daerah masing-masing dengan berkonsultasi bersama BNPB. PKS menilai Jokowi seperti melepaskan tanggung jawab kepada daerah.

“Dalam kondisi pandemik, kebijakan yang berbeda-beda tidak efektif. Pola Pak Jokowi menyerahkan pada kepala daerah seperti lepas tanggung jawab. Mesti ada satu kebijakan nasional yang diikuti oleh seluruh pihak, termasuk seluruh kepala daerah. Pandemi ini tidak mengenal daerah,” kata Mardani ketika dihubungi detikcom, Minggu (15/3).

Mardani menilai tidak efektif bila dikembalikan ke daerah-daerah terkait status bencana karena dikhawatirkan berbeda pendapat. Menurut Mardani, semestinya Jokowi, yang punya otoritas, menyampaikan kebijakannya secara nasional.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi memerintahkan kepala daerah menentukan status bencana di daerah masing-masing. Jokowi meminta kepala daerah berkoordinasi dengan Kepala BNPB Doni Monardo untuk menentukan status Corona di daerah. (*)