Makin Panjang, Bajak Pesawat Ryanair, Belarusia Salahkan Hamas

ACEHSATU.COMInsiden pendaratan paksa pesawat komersial Ryanair oleh pemerintah Belarusia (Berlarus) makin panjang.

Sebelumnya negara pimpinan Presiden Alexander Lukashenko itu ‘membajak’ maskapai berbasis di Dublin, Irlandia itu, guna menangkap seorang jurnalis sekaligus aktivis Roman Protasevich, Minggu (23/5/2021).

Sebuah jet tempur bahkan mengawal penerbangan Ryanair, yang berada di wilayah udara Belarusia, untuk dipaksa mendaratkannya di ibu kota Minsk. Belarusia menuding insiden pendaratan paksa itu dilakukan karena bom kelompok Palestina, Hamas.

Foto: REUTERS/Regis Duvignau

Dikutip Arab News, juru bicara kementerian luar negeri mengatakan Belarusia telah bertindak sesuai dengan peraturan internasional. Pejabat transportasi Belarusia menyebut Hamas mengirimkan surat soal bom di pesawat.

“Kami, para prajurit Hamas, menuntut agar Israel menghentikan tembakan di Jalur Gaza. Kami menuntut UE menarik dukungannya untuk Israel dalam perang ini, ” kata kepala departemen penerbangan kementerian transportasi membacarakan teks yang dituding dari organisasi di Palestina itu, dikutip CNBC Indonesia, Selasa (25/5/2021).

“Ada bom di pesawat itu. Jika tidak sesuai dengan tuntutan kami, bom akan meledak di Vilnius pada tanggal 23 Mei.”

Juru bicara Hamas Fawzi Barhoum membantah tuduhan itu. Ia menegaskan Hamas tidak ada hubungannya dengan kejadian yang melibatkan penerbangan dari Yunani ke Lithuania itu.

Sementara itu 27 negara Uni Eropa (UE) mengecam aksi Belarusia itu. Dalam pertemuan di Brussel, UE melarang semua maskapai Belarusia ke wilayahnya.

“Ini adalah upaya terang-terangan lain dari otoritas Belarusia untuk membungkam semua suara oposisi,” tulis 27 negara anggota UE dalam sebuah pernyataan pada Senin pagi, dikutip CNBC International.

Uni Eropa sebelumnya sudah mengajukan sanksi terhadap rezim Lukashenko pada tahun 2020 atas penindasan dan intimidasi kekerasan terhadap demonstrasi damai, anggota keanggotaan dan jurnalis. Konflik ini terjadi setelah presiden yang berlangsung pada Agustus, yang tidak dianggap oleh Uni Eropa sebagai pemilu yang bebas dan adil. (*)