Makamah Syar’iyah Tamiang Luncurkan Aplikasi Sistem Jinayat Terintegrasi

Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang, Aceh Tamiang meluncurkan aplikasi Sitem Jinayat Terintegrasi (Sijinter)  guna meningkatkan pelayanan kepada warga dalam proses penanganan Jinayat di kabupaten ini.
makamah Syariyah Aceh
Makamah Syariyah Aceh luncurkan aplikasi Sitem Jinayat Terintegrasi (Sijinter) untuk memudahkan pelayanan kepada warga, Selasa (12/10/2021) acehsatu.com/ist

ACEHSATU.COM ACEH TAMIANG – Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang, Aceh Tamiang meluncurkan aplikasi Sitem Jinayat Terintegrasi (Sijinter)  guna meningkatkan pelayanan kepada warga dalam proses penanganan Jinayat di kabupaten ini.

Sebagaia bentuk sinergisitas lima lembaga dalam penegakan Syaraiat Islam dilakukan, peluncuran aplikasi Sijinter ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Perkara Jinayat Terintegritas antara Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang dengan Polres Aceh Tamiang, Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, Lapas Kelas IIB Kualasimpang dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Tamiang di aula Mahkamah setempat, kemarin

Wakil Bupati Aceh Tamiang, Tengku Insyafuddin pada peluncuran tersebut mengapresiasi Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang yang melakukan inovasi pelayanan dalam penanganan kasus jinayat sehingga penanganan perkara dapat diselesaikan dengan lebih mudah dan cepat.

“Melihat dinamika perkembangan era digital yang sangat pesat saat ini, inovasi layanan untuk proses penanganan perkara jinayat di Kabupaten Aceh Tamiang ini sangat tepat. Sebab aplikasi program ini melibatkan lintas sektoral yang ada di kabupaten kita”, ujar Wabup.

“Dengan memanfaatkan Sijinter semaksimal mungkin, kiranya lintas sektoral dapat bersinergi dan berkoordinasi agar kasus jinayat di Bumi Muda Sedia dapat diminimalisir”, tambahnya lagi.

makamah Syariyah Aceh
Makamah Syariyah Aceh luncurkan aplikasi Sitem Jinayat Terintegrasi (Sijinter) untuk memudahkan pelayanan kepada warga, Selasa (12/10/2021) acehsatu.com/ist

Syariat Islam Mulai Memudar

Sementara Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh, Rosmawardani, mengungkapkan dalam perkara jinayat di Aceh, ada lima lembaga yang diperintahkan langsung menangani perkara tersebut. Kelima lembaga tersebut termaktub dalam Undang-undang, kelimanya ada keterkaitan dalam menangani perkara jinayat.

“Perlu diketahui Mahkamah Syar’iyah hanya ada di Aceh, ini merupakan keistimewaan tersediri yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk daerah kita. Untuk itu, keterlibatan lima lembaga hukum untuk menyukseskan syariat Islam di Aceh sangat diperlukan”, ungkap Rosmawardani.

Menurutnya, saat ini keadaan Syariat Islam di Aceh mulai memudar. Agama dan kepedulian masyarakat terhadap sekitar sudah mulai menipis. Melalui sinergitas yang terjalin dapat membentuk ketahanan keluarga yang kuat. Sehingga pelanggaran norma di lingkungan masyarakat dapat dicegah dengan kuatnya peran pemangku adat dan tokoh masyarakat di tingkat desa.

Sebagai Informasi, lanjut Rosmawardani, aplikasi ini nantinya akan menjadi alternatif pengganti pertemuan yang terhalang akibat pandemi. Aplikasi ini memuat layanan permohonan izin/persetujuan penyitaan atau penggeledahan, perpanjangan penahanan, pemberitahuan sidang pertama, penyampaian salinan putusan, dan penetapan diversi.

“Melalui aplikasi ini, pendaftaran perceraian, penetapan hari sidang dan izin penyitaan tidak akan terhalang oleh keterbatasan pertemuan,” demikian Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh (*)