Politik

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Rakyat Aceh

“Terimakasih bangsa Aceh. Ini merupakan kemenangan bersama,”

Foto | Okezone

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menyetujui gugatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 557.

Putusan itu dibacakan Hakim MK yang dipimpin Arif Hidayat dan didampingi 8 hakim panel lainnya di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Kamis (11/2/2018).

Sebelumnya, sebanyak 7 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menegaskan pihaknya menolak UU Pemilu hasil revisi yang disahkan oleh DPR-RI. Ketujuh fraksi ini sudah menyiapkan pengacara untuk melanjutkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, ada juga gugatan dari KIP Aceh dan dua anggota DPRA masing-masing Kaustar dan Tiyong.

Adapun ketujuh fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Aceh, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Nasdem, serta Fraksi Gerindra-PKS.

Gugatan dan penolakan ini terkait dengan beberapa isi revisi undang-undang pemilu yang bertentangan dengan Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang berisikan tentang kekhususan Aceh termasuk lembaga penyelenggara Pemilu.

Juru Bicara Lintas Fraksi DPRA, Iskandar Usman, mengatakan gugatan ditujukan pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 557. Aturan ini dinilai dapat menggerus kekhususan Aceh dalam hal pemilihan kepala daerah dan calon legislatif Aceh.

“Terimakasih bangsa Aceh. Ini merupakan kemenangan bersama,” ujar Iskandar Usman dalam tayangan langsung melalui akun media sosialnya dari gedung MK.

Seperti diketahui, bila pasal 557 diberlakukan, aturan ini dinilai dapat menggerus kekhususan Aceh dalam hal pemilihan kepala daerah dan calon legislatif Aceh.

KIP Aceh misalnya, sekarang dijabat oleh 7 komisioner tidak lagi berlaku, demikian juga penamaannya harus mengikuti secara nasional.

Ini bunyi pasal 557 dalam UU nomor 7 Tahun 2017:

  1. Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas:
  2. Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU;
  3. Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.
  4. Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini.

Sementara itu, ini putusan MK terhadap gugatan dari DPRA:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan pasal 571 huruf d Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Menyatakan permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengan pasal 557 UU  Nomor 7 tahun 2017 tidak dapat diterima.

4. Memerintahkan memuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya(*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top