oleh

Mahasiswa Pertanian Aceh: Kami Hadir bukan untuk Makan Siang Bersama Menteri

-Suara Anda-78 views

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH — Kementerian Pertanian pada Kamis (27/9/2019) mengundang ratusan mahasiswa pertanian untuk melakukan sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (SBPB) dan RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tanaman yang telah disahkan DPR-RI tepat ketika hari tani 24 September 2019

Namun, ada hal yang harus disampaikan seiring dengan pemberitaan yang beredar di beberapa media.

Dalam beberapa media diberitakan bahwa mahasiswa menikmati santapan hidangan bersama Menteri Pertanian.

“Hal ini jelas sangat keliru. Sangat tidak sesuai dengan apa yang dilakukan sebenarnya,” ungkap Mohammad Baihaqi selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala kepada ACEHSATU.com, Selasa (1/10/2019).

Mohammad Baihaqi hadir dalam pertemuan itu berpendapat bahwa kegiatan ini memiliki tujuan agar mahasiswa pertanian bisa berdialog langsung dengan pihak kementerian pertanian  mengenai RUU terkait pertanian yang telah disahkan.

“Saya disini ingin menegaskan kembali atau meluruskan apa yang telah diberitakan beberapa media terkait undangan kami dengan pihak kementerian, di sini kami hadir untuk memberikan kritikan serta memberikan saran masukan yang konstruktif terhadap langkah Kementan pasca RUU SBPB dan RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan disahkan. Kami tidak ingin RUU tersebut mengatur peraturan-peraturan yang bersifat menyengsarakan rakyat tani,” ujar Baihaqi.

Padahal masih banyak yang harus dievaluasi dalam penyelenggaraan perumusan maupun sosialisasi UU SPBP ini.

“Sebelumnya kami belum pernah diikutsertakan dalam perumusan RUU SBPB dan RUU Karantina Hewan Ikan Tumbuhan. Ternyata ada beberapa pasal yang menimbulkan pro-kontra di masyarakat dan bertentangan dengan konstitusi dan putusan MK terhadap UU SBT.

Hal ini menjadi bukti bahwa Kementan maupun DPR RI belum serius menggandeng Mahasiswa Pertanian sebagai mitra kritis maupun penyambung lidah petani.” Pungkas Ketua BEM FP UNSYIAH

Kemudian, Shiddiq selaku Ketua Aliansi Mahasiswa Peduli Petani, berpendapat bahwa mahasiswa pertanian yang hadir pada acara tersebut bertujuan  untuk menyampaikan aspirasi petani yang telah mahasiswa dapatkan di lapangan.

Selain itu, rasa kecewa timbul dengan sikap Pemerintah yang dinilai terlambat dalam melibatkan mahasiswa dan sangat tergesa-gesa dalam perumusan RUU tersebut.

“Ya, terlambat. Seharusnya kami mahasiswa dilibatkan dalam perumusan RUU tersebut. Kami memang tidak punya hak untuk memberikan keputusan, tapi kami mahasiswa pertanian dan seluruh elemen yang peduli terhadap pertanian memilih hak berpendapat,” ujar Shiddiq.

Selain itu, Shiddiq  juga menyoroti beberapa media yang menjatuhkan harkat martabat mahasiswa.

“Dengan tegas, saya sampaikan bahwa kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan mahasiswa pertanian dari berbagai kampus  bukan untuk makan siang bersama Menteri Pertanian, seperti yang diberitakan oleh beberapa media. Itu sangat tidak substansial. Saya ingin agar Bapak Menteri Pertanian bisa mendengar langsung suara mahasiswa mengenai kondisi pertanian di lapangan. Kita semua ingin petani sejahtera dan pemerintah harus pro terhadap rakyat tani.” tegas Shiddiq.

Adapun metode penyampaian aspirasi yang kami ditempuh adalah dengan cara dialog, bukan demo.

Namun sangat disayangkan karena setelah acara dialog tersebut ada beberapa pihak yang membuat pemberitaan di media yang sangat miris dengan apa yang telah dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang hadir pada acara tersebut.

“Saya apresiasi kepada Bapak Menteri Pertanian atas ketersediaannya mendengar aspirasi mahasiswa pertanian. Namun, ini bukan ajang pencitraan saat berdialog dengan ratusan mahasiswa pertanian. Kami tidak pakai cara demo karena kami ingin dialog untuk menyampaikan aspirasi secara langsung”.

Tujuannya sederhana, Menteri Pertanian beserta jajarannya bisa mendengar langsung apa yang terjadi dilapangan saat ini.

Namun sangat disayangkan, pemberitaan di beberapa media memperlihatkan seperti pencitraan dan juga pemberitaan yang kurang substansial.

Baihaqi juga menambahkan hal ini yang seharusnya dibahas pada release media, karena media sangat kurang memberitakan apa yang terjadi dengan RUU pertanian yang sangat kocar kacir saat ini.

Sehingga evaluasi tersebut dapat menjadu pembelajaran unttuk penguasa ke depannya dalam mengambil kebijakan.

“Bukan sekedar santap menyantap makanan apalagi pencitraan swafoto ria,” ttup mahasiswa asal Banda Aceh tersebut.

Mahasiswa pertanian menyebutkan akan membuka opsi uji materi ke Mahkamah Konstitusi RI bersama organisasi petani dan gerakan rakyat lainnya terhadap UU SBPB dan UU Karantina Hewan Ikan Tumbuhan.

Mahasiswa menilai beberapa pasal dalam kedua UU seperti batas edar benih petani kecil, benih rekayasa genetika, kewajiban lapor petani, memperbolehkan swasta melakukan karantina, menerima hasil sertifikasi karantina luar negeri untuk menunjang perdagangan bebas hewan, ikan, dan  tumbuhan bertentangan dengan konstitusi UUD 1945. (*)

Komentar

Indeks Berita