LIPUTAN KHUSUS: Kontroversi di RS SAAS Peureulak, dari Tolak APD hingga Cerita 6 Pegawai yang Dibuang ke Pelosok

LIPUTAN KHUSUS: Kontroversi di RS SAAS Peureulak, dari Tolak APD hingga Cerita 6 Pegawai yang Dibuang ke Pelosok

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Heboh penolakan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) dan rapid test Yayasan Buddha Tzu Chi oleh pihak Rumah Sakit Sultan Abdul Aziz Syah (RS SAAS) Peureulak, Aceh Timur, masih terus bergulir hingga hari ini, Kamis (11/6/2020).

Kini berkembang cerita lain terkait manajemen pegawai di lingkungan RS SAAS Peureulak sejak dr Darma Widya menjabat sebagai direktur.

Sementara, informasi keliru terkait bantuan APD begitu cepat menyebar melalui media sosial terkait siapa dan bagaimana ihwal sebenarnya kedatangan rombongan perwakilan Yayasan tersebut.

Hal ini tidak hanya disebabkan informasi sepotong-sepotong yang diterima warga, tetapi penjelasan tak lengkap pihak rumah sakit juga gagal menghentikan berbagai tudingan miring.

Awalnya, kehadiran sejumlah orang perwakilan organisasi asal Medan tersebut dinilai tiba-tiba sehingga sempat menjadi pembicaraan hangat di media sosial Facebook, sejak Rabu (10/6/2020) pagi kemarin.

Sejumlah pihak juga menuding kecurigaan terkait misi warga keturunan asal Kota Medan tersebut menyerahkan APD dan rapid test ke RS SAAS Peureulak.

Direktur RS Sultan Abdul Azis Syah Pereulak, Aceh Timur, dr Darma Widya ketika dikonfirmasi Acehsatu.com, Rabu (10/6/2020), membenarkan rumah sakit dipimpinnya kedatangan tamu dari pihak yayasan Buddha Tzu Chi yang ingin membantu APD.

Namun, kata Darma Widya, karena sejumlah hal yang tidak memenuhi prosedur, sehingga pihak rumah sakit membatalkan serah terima APD dari perwakilan Buddha Tzu Chi itu.

Di balik itu, Tim ACEHSATU menemukan fakta lain dari seorang sumber terkait ihwal kedatangan personil Yayasan Buddha Tzu Chi di RS SAAS Peureulak.

Sumber di RS yang dipimpin dr Darma Widya itu mengungkap, bahwa mereka hadir untuk menyerahkan sejumlah APD dan alat rapid test untuk memenuhi permintaan RS sendiri.

“Mereka datang bukan karena tak diundang,” ungkap sumber kepada ACEHSATU.COM, Kamis (11/6/2020). Dijelaskan, kehadiran perwakilan Yayasan Buddha Tzu Chi berawal dari permintaan bantuan APD yang diajukan RS SAAS Peureulak sejak sekira April lalu.

Sehingga kehadiran mereka bukan tanpa alasan. Bahkan sumber mengatakan, pada saat perwakilan Buddha Tzu Chi mendatangi RS Peureulak, turut didampingi petugas keamanan.

“Kasihan juga mereka jauh-jauh datang untuk memberikan apa yang diminta RS, tapi karena ada isu pak direktur malah tidak menjelaskan duduk masalah yang sebenarnya. Seperti lari dari tanggung jawabnya,” ujarnya.

Tidak cuma itu, ACEHSATU.COM juga menerima informasi lain, dari berbagai sumber, terkait manajemen pegawai di RS SAAS Peureulak, berupa pemutasian enam orang pegawai di lingkungan rumah sakit ke sejumlah Puskesmas di daerah terpencil di Aceh Timur.

Salah satu sumber menyebut, kebijakan yang disebut aneh itu terjadi di awal-awal dr Darma Widya menjabat sebagai Direktur RS SAAS Peureulak.

“Direktur dilantik 24 April 2020, lalu keluar SK mutasi tanggal 29 Mei,” ungkap sumber.

Berdasarkan dokumen yang dilihat ACEHSATU.COM, Kamis (11/6/2020), SK mutasi keenam pegawai yang sebelumnya bekerja di RS SAAS tertuang dalam Keputusan Bupati Aceh Timur bernomor PEG.824/15/2020 tanggal 28 Mei 2020.

Dalam SK tersebut juga dilampirkan nama keenam pegawai RS SAAS Peureulak yang dimutasi beserta keterangan lokasi tempat kerja baru.

Masing-masing adalah Armiadi S.KL ke Puskesmas Simpang Ulim, Nilawati S.Kep ke Puskesmas Simpang Jernih, Na Muliana S.Kep dan Maimun ke Puskesmas Pante Bidari, Moehammad Daniel SE ke Puskesmas Lokop, serta Marziah ke Puskesmas Peunaron.

Dari konfirmasi Tim ACEHSATU.COM, sejumlah nama pegawai yang masuk dalam SK mutasi membenarkan adanya kebijakan pemutasian tersebut.

“Iya benar. Kami jadi korban, tidak tahu salah kami apa. Kami merasa dizhalimi dan dibuang ke pelosok,” ungkap salah satu pegawai yang menolak disebutkan nama.

Beberapa pegawai lainnya juga mengungkap, bahwa sebelum didepak mereka tidak pernah memperoleh semacam surat peringatan karena berbuat salah sehingga menjadi dasar dilakukan mutasi.

“Tidak ada peringatan atau teguran, tiba-tiba langsung keluar SK mutasi,” jelas mereka. (*)