LIPUTAN KHUSUS: Kerja Jajaran tak Becus, Beda Bupati Agara Beda Pula Nova

LIPUTAN KHUSUS: Kerja Jajaran tak Becus, Beda Bupati Agara Beda Pula Nova

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Bupati Aceh Tenggara Raidin Pinim berang atas kinerja jajarannya.

Pasalnya, hasil survei Ombudsman RI Perwakilan Aceh pada tahun 2019 menunjukkan pelayanan publik daerah yang dipimpinnya berada dalam zona merah.

Raidin pun bereaksi dengan mengambil langkah tegas.

Tak main-masin, dia mencopot jabatan tiga kepala dinas (kadis) sekaligus dan menunda kenaikan pangkat dua pejabat kadis lainnya.

Kondisi terbalik justru dialami pemerintahan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Meski beragam kasus terungkap yang menguak fakta adanya ketidakberesan jajaran satuan kerja pemerintah Aceh, mulai dari kasus sapi kurus di Dinas Peternakan Aceh hingga belum tuntasnya refocusing APBA 2020, namun Nova tak bergeming.

Tak satupun pernyataan publik yang keluar dari mulut orang nomor satu di Aceh ini terkait upaya pembenahan dari amburadulnya tata kelola pemerintahan Aceh yang kini ia pimpin sejak Irwandi Yusuf di-OTT KPK pada 2018 lalu.

Untuk agenda refocusing APBA sebesar Rp1,7 trilun misalnya. Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) hingga kini belum menyelesaikan kewajiban melakukan penyesuaian sebagaimana yang diamanatkan pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak April lalu.

Polemik tata kelola anggaran ini memunculkan dampak yang tidak sedikit.

Penyesuaian atau refocusing APBA 2020 yang belum tuntas, berakibat serius terhadap pelaksanaan anggaran Aceh, baik program penanganan wabah virus corona maupun program reguler tertentu lainnya.

Salah satunya seperti diduga terjadi pada tender pengadaan pakan ternak ratusan sapi yang diurus Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh melalui UPTD IBI Saree, Kabupaten Aceh Besar.

Itu pula yang disinyalir menjadi penyebab terjadinya kasus ratusan sapi kurus. Bahkan aset pemerintah Aceh itu juga dilaporkan banyak yang mati.

Berbagai sumber di lingkungan birokrasi mengungkap hal ini kepada Tim ACEHSATU.COM.

Sementara Raidin Pinim punya cara efektif menyikapi persoalan di tubuh pemerintahan Aceh Tenggara. Hasil survei penilaian publik yang diterbitkan Ombudsman RI Perwakilan Aceh melalui surat bernomor 13/3319/PC 01.04/XI/2019 langsung ia sikapi dengan memberikan sanksi kepada lima kadis bawahannya.

LIHAT VIDEO PENAMPAKAN SAPI KURUS:

Tiga pejabat pemerintah kabupaten Aceh Tenggara, yakni kadis Perhubungan, Ralefuddin, kadis Sosial, Karimin, dan kadis Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, Irvan Iskandar, langsung dibebaskan dari jabatan.

Sedangkan kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zulkarnaen dan kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Edisah, keduanya, mendapat hukuman penundaan kenaikan pangkat selama setahun.

Ketegasan Bupati Aceh Tenggara itu berbuah manis.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin melalui Asisten Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Ilyas Isti dan Ketua Tim Penilaian, Rudi Ismawan kepada ACEHSATU.COM, Selasa (9/6/2020) menyatakan apreasiasi terhadap kebijakan pemberian sanksi kepada para kadis yang berada dalam zona merah berdasarkan penilaian pelayanan warga.

Lalu bagaimana dengan beragam persoalan yang kini mendera tata kelola Pemerintah Aceh? Akankah ada ketagasan serupa?

Jawabannya ada pada kebijaksanaan seorang Nova Iriansyah untuk segera bertindak secara cepat dan tepat demi cita-cita mewujudkan Aceh yang bermartabat dan sejahtera. Semoga! (*)

LIHAT JUGA: