Lima Terdakwa Korupsi Jembatan Kuala Gigieng Pidie Dituntut 5 Hingga 8 Tahun Penjara

kasus korupsi pada pembangunan jembatan Kuala Gigieng Pidie di tuntut 5 hingga 8 Tahun Penjara
Pejabat Aceh Tengah Gugat Ibu Kandung
Ilustrasi pengadilan (Foto: dok. iStock)

ACEHSATU.COM | Banda Aceh – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi membacakan putusan Hukum terhadap Lima orang terdakwa kasus korupsi pada pembangunan jembatan Kuala Gigieng, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie.

Tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ferry Ikhsan dalam sidang di gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dituntut 5 hingga 8 tahun penjara, Banda Aceh, Kamis (29/9/2022).

Adapun terdakwa dalam kasus tersebut yakni Saifuddin, wakil direktur CV Pilar Jaya, dituntut 8 tahun 6 bulan penjara.

Selanjutnya empat terdakwa lainnya yakni, Fajri yang merupakan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) selaku pengguna anggaran.

Jhonnery Ferdian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), lalu Kurniawan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas, dan Ramli Mahmud selaku konsultan, yang dituntut 5 tahun 6 bulan penjara.

“Kelima terdakwa ini dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan melakukan perbuatan melawan hukum serta terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2) dan (3) undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” sebut Ferry.

Kemudian untuk terdakwa Saifuddin selain yang paling lama dituntut, Saifuddin juga harus membayar denda sebesar Rp. 500 juta dengan subsidair 6 bulan kurungan penjara.

“tidak sampai disitu saja para terdakwa juga harus membayarkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 1,6 Miliar.

Apabila para terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam masa yang telah ditentukan Pengadilan, maka seluruh harta benda terdakwa akan di sita,

Dan apabila tidak juga mencukupi maka akan dikenakan kurungan penjara selama empat tahun tiga bulan,” jelas Ferry

Sementara terdakwa Fajri yang merupakan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dikenakan denda sebesar Rp. 500 juta dengan subsidair 6 bulan penjara.

Sedangkan untuk dua terdakwa Jhonnery Ferdian dan Kurniawan, kata JPU juga harus membayar denda sebesar Rp. 300 juta dengan subsidair 6 bulan penjara.

“Untuk terdakwa Ramli dikenakan denda sebesar Rp. 300 juta dengan subsidair tiga bulan kurungan penjara,” tutup Ferry.