Lhok Mon Puteh Ditetapkan Sebagai Desa Demokrasi Pengawasan Partisipatif Oleh Panwaslih Lhokseumawe

"Dipilihnya Gampong Lhok Mon Puteh ini karena desa ini memiliki tingkat partisipasi masyarakat dalam segala aspek terutama pada pemilu sebelumnya dan juga dapat menjadi percontohan bagi desa-desa lainnya,"
Ini gampong demokrasi pengawasan partisipatif di Lhokseumawe
Peresmian Gampong Lhok Mon Puteh, Kota Lhokseumawe, Aceh, sebagai gampong demokrasi partisipatif, Rabu (23/11/2022).

ACEHSATU.COM | Lhokseumawe – Gampong (Desa) Lhok Mon Puteh, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe ditetapkan sebagai gampong demokrasi pengawasan partisipatif oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Lhokseumawe pada Pemilu 2024 nanti.

Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe T Zulkarnaen di Lhokseumawe, mengatakan pencanangan gampong demokrasi merupakan satu program besar untuk menciptakan pemilu yang berkualitas, Rabu, (23/11/2022). 

“Dipilihnya Gampong Lhok Mon Puteh ini karena desa ini memiliki tingkat partisipasi masyarakat dalam segala aspek terutama pada pemilu sebelumnya dan juga dapat menjadi percontohan bagi desa-desa lainnya,” kata T Zulkarnaen.

T Zulkarnaen juga menambahkan Gampong Lhok Mon Puteh sebelumnya memiliki berbagai prestasi baik tingkat daerah, provinsi maupun nasional.

Artinya keterlibatan masyarakat dalam menyukseskan program tersebut merupakan modal besar bagi Panwaslih dalam menyelesaikan proses pemilu yang memiliki persoalan yang begitu kompleks. 

“Tugas panwaslih memberikan pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan pengawasan partisipatif pada pemilu untuk menciptakan demokrasi yang profesional dan bermartabat sesuai prinsip-prinsip keagamaan,”kata T Zulkarnaen.

Penjabat (Pj) Wali Kota Lhokseumawe Imran mengatakan pencanangan gampong demokrasi merupakan langkah maju untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam penerapan kehidupan berpolitik, khususnya dalam menyukseskan Pemilu 2024.

“Kami berharap Gampong Lhok Mon Puteh menjadi percontohan bagi gampong-gampong lainnya di Kota Lhokseumawe dan dapat meredam adanya konflik politik masyarakat terutama saat pemilu, karena masyarakat adalah aktor utama dalam pembuatan keputusan politik,” tutup Imran.