oleh

LDII Klarifikasi Anggapan Menyebarkan Aliran Sesat di Langsa, Ini Solusi yang Ditawarkan MPU

-Langsa-190 views

ACEHSATU.COM | LANGSA – LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) melakukan klarifikasi atas anggapan yang dianggap menyebarkan ajaran sesat di Kota Langsa.

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa, Senin (19/3/2018).

Rapat Klarifikasi LDII bersama unsur Dinas Syariat Islam Kota Langsa turut dihadiri berbagai tokoh.

Dari pihak LDII sendiri dihadiri oleh beberapa pengurus daerah maupun provinsi yaitu M Zaino, Wakil DPW LDII Provinsi Aceh, Heru Dwi S,  Ketua DPW LDII Provinsi Aceh, H Jailani Sp, Ketua DPD LDII Langsa, Rusli SPd penasehat DPD LDII Langsa, Yulianto Abdullah Dpw LDII Provinsi Aceh, H Burhan Wanhat LDII DPW Aceh, Sarwat, Bendahara LDII KT Lhokseumawe, Sopyan SPd, Sekretaris DPD LDII Langsa.

Sedangkan dari Pemko Langsa, ada Drs Ibrahim Latif MM Kadis Syariat Islam Kota Langsa, Ketua MPU KOta Langsa, Zulkarnain,  Mariono S H perwakilan Kajari Kota Langsa, Nurdin AR, Syahbana Nst Wanhat Kota Langsa, Aulia Syahputra SSTp MAp, Kabid Ormas Kesbangpol Kota Langsa,Idris Yakop S Sos i Perwakilan polres Langsa, Zulkarnaen ST, Geuchik Gampong Geudeubang Jawa, Sarman Lubis, Imam gampong Geudeubang Jawa, Rusli Jufri SSos I, Kesbangpol Kota Langsa, serta Muktar S PdI staf WH Kota Langsa.

Ibrahim Latif menyebutkan, pihak Dinas Syariat Islam Kota Langsa tidak pernah mengatakan bahwa kegiatan LDII di Kota Langsa sesat/menyimpang melainkan ada surat keputusan dari MPU Aceh.

“Dengan dasar keputusan tersebut pihak Dinas Syariat Islam Kota Langsa menyatakan bahwa kegiatan LDII tersebut menyimpang dari ajaran Islam dan tidak boleh ada kegiatan apapun di Langsa,” kata Ibrahim.

Maka dari dasar surat MPU Aceh tersebut pihak syariat Islam melarang kegiatan aktifitas pengajian yang dilakukan oleh LDII di Gampong Geudubang Jawa dan Gampong Bakaran Bate Kecamatan Langsa Baro.

“Jika menurut pihak LDII Kota Langsa, ajaran LDII tidak menyimpang dari ajaran Islam yang dibawa, maka kami persilakan agar mencabut fatwa MPU tersebut,” papar Ibrahim Latif selaku Kadis Syariat Islam Kota Langsa.

Ketua LDII Kota Langsa, Jailani mengatakan, LDII adalah perpanjangan tangan dari LDII di Jakarta.

LDII Ini terdaftar di Kemenkumham dan Departemen Agama.

“Kami juga sudah melaporkan ke Kesbangpol Kota Langsa, bahwa itu tidak perlu didaftarkan lagi berhubung SKT sekarang sudah dikeluarkan di pusat (Jakarta),” papar Jailani.

“Lembaga LDII ini ada payung hukumnya, tentunya LDII Langsa berada di bawah Kesbangpol Kota Langsa, ” urai Jailani.

LDII juga dalam kesempatan  tersebut bermaksud supaya selaku ormas Islam dapat bimbingan jika ajaran yang dibawa LDII tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

Terkait adanya sandaran keputusan Dinas Syariat Islam Kota Langsa tentang pelarangan kegiatan LDII di wilayah hukum Kota Langsa, maka pihak LDII memohon agar Pemko Langsa memberikan waktu bagi LDII membalas surat kepada MPU Kota Langsa dalam upaya pencabutan fatwa MPU Aceh  yang melarang kegiatan pengajian di Gampong Geudubang Jawa dan Gampong Bakaran Bate.

Aulia Syah Putra dari Kesbangpol Langsa menyatakan bahwa Ormas LDII Kota Langsa resmi dan mempunyai  payung hukum serta sudah keluar SKT Kesbang.

Sementara itu dari perwakilan  Polres Langsa, Ipda Idria Yakop menyampaikan bahwa pihak kepolisian wilayah Langsa sangat mengapresiasikan kegiatan yang dibuat oleh Kadis Syariat Islam Langsa untuk sesuatu masalah mengutamakan musyawarah dan tidak melakukan kegiatan penindakan terlebih dahulu.

“Kami menganjurkan seluruh pihak sama-sama berupaya mencari solusi untuk mencari pembenaran supaya situasi kantibmas  di Langsa menjadi terus kondusif,” harap Idria Yakop.

Dari perwakilan Kajari Kota Langsa, Mariono diperoleh keterangan kronologis atas adanya fatwa MUI. “Di tahun 2005 ada fatwa MUI mengatakan bahwa kelompok LDII dilarang , seiring berjalannya waktu ada perubahan-perubahan paradigma baru yang dibuat untuk membenarkan ajaran yang dibawa oleh LDII,” ungkap Mariono.

Peserta pengajian dari luar 

Sementara itu, Geuchik Geudubang Jawa, Zulkarnaen, mengatakan, masyarakat mempertanyakan, “mengapa yang hadir dalam pengajian LDII di Gampong Geudubang Jawa ‘kok’ tidak warga sendiri,  melainkan warga dari luar, ini membuat risau masyarakat yang ada di gampong,” protes Geuchik Zulkarnaen.

Heru Dwi S selaku Ketua DPW LDII Aceh mengatakan terkait usaha konfirmasi LDII ke MPU Aceh, pihaknya sudah berusaha melakukan pendekatan kepada MPU Aceh.

“Namun MPU Aceh mengatakan bahwa jika ingin mencabut fatwa tersebut dari pihak LDII sendiri dengan cara pihak LDII sendiri harus bergabung dan membaur dengan semua kegiatan pengajian yang dilaksanakan masyarakat,” katanya.

“MPU Aceh merupakan bagian dari pemerintah leg spesialis derogat leg generalist,” papar Zulkarnain selaku Ketua MPU Langsa.

Terkait persoalan LDII tersebut,  MPU Kota Langsa akan memberikan solusi yaitu; perlu dilaksanakan pendekatan yang bersifat dari atas ke bawah, akan melakukan  komunikasi kembali dengan intens kepada MPU Aceh.

LDII agar berupaya sebaik mungkin terus melakukan pendekatan dengan masyarakat, harus mendukung agar pengajian-pengajian dilakukan di mesjid atau meunasah gampong harus digabung, tidak sendiri sendiri sebagaimana yang saat ini dilakukan oleh kelompok LDII di Langsa.

“Kita akan pelajari kembali tentang perjanjian yang dibuat oleh MPU Kota Langsa terkait permasalahan LDII,” pungkas Zulkarnain. (*)

Komentar

Indeks Berita