LBH: Penyelidikan Kasus Dugaan Penganiayaan Nelayan Kompressor di Simeulue Lamban

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh siap mendamping lima tersangka Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Air Pinang Kabupaten Simeulue atas dugaan penganiayaan terhadap nelayan kompressor di Simuelu hingga tuntas.
Penganiayaan Nelayan Kompressor di Simeulue
Foto Tompi.

Penganiayaan Nelayan Kompressor di Simeulue

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh siap mendamping lima tersangka Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Air Pinang Kabupaten Simeulue  atas  dugaan penganiayaan terhadap nelayan kompressor di Simuelu hingga tuntas.

Demikian ujar Muhammad Azhari dari LBH Banda Aceh dalam konfrensi Pers di kantor LBH Banda Aceh Pada Rabu (10/03/2021) kemarin.

“Kami siap melakukan pendampingan hukum terhadap lima anggota Pokmaswas Air Piang yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan terhadap nelayan lain yang melakukan pelanggaran tindak pidana perikanan dan aturan adat, terkait penggunaan kompressor,”. Kata Muhammad Azhari.

Ia juga memaparkan kendala dalam perjalanan pendampingan terhadap tersangka Pokmaswas Desa Air Pinang pihak penyidik Polres Simeulue dinilai lamban.

Dikatakan, memasuki bulan ke empat perkara dugaan penganiayaan masih berada dalam tahap penyelidikan penyidikan, hingga saat ini telah 100 hari tersangka masih menjadi tahanan penyidik polres Simuelu.

Kendati demikian perwakilan panglima Laot lhok Air Pinang bersama keluarga tersangka telah mengadukan keterlambatan proses hukum yang sedang berlangsung di Polres Simeulue, ke irwasda Polda Aceh.

Karena dianggap selama masa penahanan mereka tidak mendapatkan keadilan dan hak-hak sebagai tersangka selain itu LBH juga telah melaporkan kasus ini ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) Kantor Perwakilan Aceh di Banda Aceh.

Pada kesempatan tersebut, Azhari berharap proses penyelidikan kasus tersebut segera selesai sehingga bisa segera disidangkan, mengingat kelima tersangka yang ditahan merupakan tulang punggung dalam keluarga.

Sementara itu Perwakilan Panglima Laot Lhok Air Pinang Edi Saputra Aboh Dayah yang juga ikut dalam konfrensi pers menjelaskan, sebelumnya pihaknya bersama masyarakat adat setempat telah mencoba menyelesaikan kasus ini secara adat yang dimediasi pemangku adat termasuk panglima laot Air Tanjung Pinang hingga 3 kali.

Namun tidak menemui titik temu sehingga kasus tersebut ditangani oleh pihak Polres Simeulu atas dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Pokmaswas terhadap nelayan kompressor.

Edi menceritakan kasus tersebut bermula karena nelayan yang menjadi korban dugaan penganiayaan melakukan pelanggaran aturan adat yaitu penggunaan alat kompressor sebagai  alat tangkap dalam wilayah konservasi.

Hal tersebut telah diatur dalam undang undang dan dalam aturan adat setempat karena penggunaan alat kompressor selain merusak terumbu karang dan ekosistem laut juga berakibat pada kesehatan pengguna.

Saat ini pihaknya  bersama masyarakat dan nelayan melakukan berbagai upaya untuk mendampingi kelima tersangka yang merupakan anggota Pokmaswas Desa Air Pinang dalam menghadapi proses hukum yang sedang berlangsung di Kepolisian Resor Simeulue.

Penganiayaan Nelayan Kompressor di Simeulue
Foto Tompi.

“Selain melakukan upaya pendampingan hukum selama ini pihaknya bersama mayarakat nelayan ikut secara bersama sama memberikan sumbangan secara sukarela kepada keluarga tersangka, mengingat semua tersangka yang ditahan dalam kasus tersebut merupakan tulang punggung keluarga,” ujar Edi Saputra.

Pada kesempatan tersebut Edi berharap kepada Pemerintah Kabupaten Seumulue dan Provinsi untuk bisa membantu nelayan yang tergabung dalam Pokmaswas Air Pinang yang saat ini ditahan atas kasus dugaan penganiayaan, saat melakukan mengamankan pengawasan kawasan konservasi perairan (KKP PiSiSi) yang pengelolaannya di bawah Pemerintah Aceh.

Pada kesepatan yang sama Kabid Pengawasan Kelautan dan Perikanan DKP Aceh, Nizarli yang ikut mendampingi panglima laot saat konferensi pers mengutarakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk membantu baik tersangka yang ditahan maupun keluarga tersangka dalam hal ekonomi, dan termasuk menyurati Pemerintah Aceh dan telah duduk bersama pihak pemerintah mambahas kasus tersebut.

“Kasus ini telah menjadi perhatian kami, tegas Nizarli.

Namun terkait masalah proses hukum yang sedang berlangsung atas dugaan penganiyaan pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena bukan ranah dan wewenangnya.

“Namun kita akan mengawal tindak lanjut kasus tersebut,” pungkas Nizarli. (*)