Langkah Tepat Pelarangan Perayaan Tahun Baru Secara Berkerumunan

"Rizieq effect" memunculkan rasa takut dikalangan kepala daerah, tentu saja tidak ingin mengalami nasib yang sama.
Hamdani.

Ketakutan masyarakat Indonesia terhadap Corona Virus 19 atau Covid-19 fobia kelihatannya akan terus bergulir hingga akhir tahun 2020 bahkan boleh jadi hingga tahun depan.

Refleksi ketakutan itu muncul dalam wujud pelarangan berkerumun terutama oleh pemerintah.

Akibatnya kecuali perkerumunan Pilkada yang direstui selebihnya semua bentuk kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah banyak dilarang.

Padahal kedua model kerumunan itu tidak ada bedanya dalam konteks ancaman penularan Corona yang akan muncul.

Namun karena beda kepentingan sehingga pemerintah pun melakukan diskresi atau membolehkan kerumunan massa pilkada terjadi.

Lantas bagaimana dengan perayaan pergantian tahun baru yang biasa dilakukan secara massal, akankah pemerintah mengizinkan?

Sejauh ini, berdasarkan informasi yang dikutip oleh media massa dari sejumlah pernyataan kepala daerah seperti Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jabar, Gubernur Sumut, Gubernur Aceh, Wali Kota Banda Aceh, dan beberapa bupati lainnya yang secara eksplisit akan melarang perayaan tahun baru di wilayahnya.

Alasan utama pelarangan adalah untuk menghindari kerumunan manusia. Selain hal itu juga sebagai bentuk rasa takut terhadap wabah corona pula takut dipecat atau dipanggil kepolisian.

Publik sendiri telah menyaksikan sendiri bagaimana akibat buruk yang diterima oleh Habib Rizieq Syihab dalam kasus kerumunan di Petamburan Jakarta.

Ulama yang anti maksiat dan kemungkaran itu harus rela mendekam dalam sel tahanan Polda Metro Jaya gegara tuduhan pasal keramaian sebagaimana terdapat dalam undang undang Karantina.

“Rizieq effect” memunculkan rasa takut dikalangan kepala daerah, tentu saja tidak ingin mengalami nasib yang sama.

Meskipun tuduhan terhadap Habib Rizieq Syihab tidak dapat digolongkan kedalam perbuatan kriminal, namun realitanya Habib Rizieq Syihab diborgol aparat kepolisian Polda Metro Jaya.

Sebagai rakyat biasa kita tentu harus dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari ujian yang dialami Habib Rizieq tersebut.

Hikmah yang pertama yaitu sebisa mungkin menghindari berurusan dengan aparat hukum dan masalah hukum sebab penegakan hukum di sini belum mencerminkan keadilan.

Hipotesis ini sudah banyak dibuktikan dalam bermacam kasus hukum dan bagaimana vonis hakim. Barangkali termasuk kasus Habib Rizieq Syihab.

Kedua, berkerumun untuk hal-hal yang bersifat sia-sia dan apalagi haram maka sudah sepantasnya untuk ditinggalkan seperti perayaan tahun baru Masehi.

Ketiga, harus diakui bahwa tindakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Dalam ini berusaha menjaga kesehatan agar terhindar dari penularan Covid-19 adalah perbuatan yang makruf.

Khusus bagi Aceh yang daerah bergelar Serambi Mekah dan menerapkan syariat Islam maka perayaaan tahun baru Masehi bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Sebagai bentuk toleransi, bila ada masyarakat bukan beragama Islam yang ingin merayakannya. Silakan lakukan diluar wilayah hukum Provinsi Aceh.

Dengan mengambil hikmah dari kasus Habib Riziek Syihab yang mulia maka pelarangan perayaan tahun baru sudah tepat.

Lalu bagaimana respon Pemerintah pusat terutama Presiden Jokowi. Apakah setuju dengan diskresi para kepala daerah atau punya kebijakan sendiri soal pelarangan perayaan tahun baru. Kita tunggu saja! (*)