Kritiklah Aku Kau Ku Tangkap

"Kritik ibarat obat, ia bisa menjadi penyembuh penyakit bila dosisnya tepat dan disampaikan dengan cara yang santun atau tidak kasar", Cuit Presiden SBY di akun Twitter pribadinya.
Hamdani.

ACEHSATU.COM – “Kritik ibarat obat, ia bisa menjadi penyembuh penyakit bila dosisnya tepat dan disampaikan dengan cara yang santun atau tidak kasar,” cuit Presiden SBY di akun Twitter pribadinya.

Ia tambahkan kritik itu pahit namun bila disampaikan dengan cara yang tepat maka dapat menyehatkan.

Begitu pula sanjungan dan pujian yang ia ibaratkan seperti gula, kalau dikonsumsi berlebihan maka akan mendapatkan penyakit.

Cuitan SBY tersebut merespon permintaan Jokowi yang menginginkan masyarakat supaya aktif memberikan kritik terhadap pemerintah.

Seperti diketahui publik beberapa hari yang lalu Jokowi membuat berita ke media agar masyarakat rajin menyampaikan masukan ke dirinya agar pemerintah dapat memperbaiki kesalahan.

Pernyataan Jokowi ternyata direspon oleh beberapa pihak elemen masyarakat dan tokoh nasional. Rocky Gerung dan Refly Harun juga diantaranya ikut bereaksi.

Tetapi tanggapan publik terhadap statemen Pak Jokowi terasa hambar dan rakyat tidak bersemangat menanggapi soalnya mereka sudah tahu apa akibatnya bila mengkritik pemerintah.

Persepsi publik tersebut bukan tanpa alasan dan tidak salah juga. Sebab selama ±6 tahun Jokowi berkuasa, telah banyak korban yang dibui oleh Kepolisian dengan tuduhan melanggar undang-undang.

Tokoh-tokoh oposisi yang sering melontarkan kritik keras ke pemerintah langsung dihajar oleh pasukan buzzer hingga berujung pelaporan ke Polisi.

Tidak perlu menunggu lama, aparat kepolisian dan dibackup oleh aparat keamanan segera melakukan penangkapan.

Intinya publik menilai berita Jokowi minta dikritik tidak jauh berbeda dengan berita Jokowi rindu didemo, oposisi mencatat hal itu hanya pencitraan semata.

Bahkan tokoh seperti Rizal Ramli menganggap itu sebagai siasat yang mengandung jebakan.

Begitu juga pandangan mahasiswa yang tergabung dalam BEM UGM, pernyataan Jokowi berbeda dengan kenyataan. Hingga mereka menobatkan Jokowi sebagai pemenang juara umum lomba beda antara perkataan dan kenyataan.

Lagi-lagi ketidakpercayaan publik terhadap Jokowi sudah sampai pada titik nadir. Jokowi dinilai hanya berkata kata manis dan pura-pura baik seolah sangat pro demokrasi dan berpikiran terbuka.

Padahal pemerintah Jokowi tergolong anti kritik dan tidak butuh masukan rakyat. Apalagi jika berbau agamis maka cap inteloren menjadi alat pembungkaman.

Ketakutan masyarakat pada rezim sudah sangat bagus. Pemerintah berhasil menciptakan suasana demokrasi tanpa kritik hingga Jokowi perlu memintanya.

Hasilnya kita bisa menilai sendiri. Pemerintah sukses merealisasikan berbagai janji seperti ekonomi meroket, tidak ada impor, stop hutang, pembukaan lapangan kerja, tol langit, dan 101 program lainnya.

Maka tak heran bila SBY, Rizal Ramli dan Mantan Wapres JK merasa kuatir bagaimana nasib demokrasi kedepan.

Berdasarkan data dan fakta indeks demokrasi Indonesia ditingkat dunia memang sedang anjlok terendah selama 10 tahun terakhir.

Ini artinya demokrasi sedang tidak sehat, berarti pula Indonesia sedang diliputi dengan persoalan kebebasan berbicara, hak asasi manusia, dan pembungkaman.

Padahal demokrasi Indonesia termasuk demokrasi terbesar di dunia yang padanya menjadi sorotan dan acuan negara lain.

Sejatinya indeks demokrasi dan kebebasan berbicara di negara Pancasila yang dijamin oleh konstitusi tidak mengalami kemunduran sebab semuanya ada dasar hukumnya.

Namun apa hendak dikata, kekuatan politik dan kekuasaan dapat menggiring demokrasi itu sendiri ke lembah paling dalam bila penguasa itu tidak menginginkannya.

Inilah yang disinyalir oleh sejumlah tokoh kritis dan vokal bahwa Indonesia sebagai negara hukum tetapi digunakan untuk kepentingan penguasa dan melanggengkan kekuasaan bukan untuk keadilan sosial sebagaimana sila kelima Pancasila.

Sekarang kembali semuanya pada rakyat apakah yang diharapkan dari pemerintah? Demokrasi yang bagaimana hendak diterapkan dan dianut oleh negeri ini. (*)