Hukum

KPU RI Beri Kuliah Umum Terkait Pemilu: UUPA Perlu Direvisi, Eksistensi Partai Lokal Wajib Dijaga

Perlu dibentuk Tim Khusus untuk mengawal UUPA. Agar ke depan tidak ada lagi pasal-pasal dalam UUPA yang dicabut.

Foto | Fajri

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI hadirkan Ilham Saputra, SIP selaku pembicara saat Kuliah Umum yang diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala pada Jumat pagi (17/11/17).

“Partai lokal makin lama makin lemah. Pernah tidak kita berpikir untuk penguatan partai lokal,” demikian dikatakan Ilham Saputra, SIP.

Partai lokal bukan hal baru, telah ada pada pemilu yang dilaksanakan di masa orde baru dulu.  Partai lokal yang ada di Aceh ini lahir sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) tahun 2006.

“Pilkada di Aceh punya regulasi tersendiri, berbeda dengan daerah-daerah lain. UUPA  sebagai rujukan hukum penyelenggaraan Pemilu di Aceh sudah bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman,” jelas Ilham dalam Kuliah Umum dengan tema “Membaca Bentuk Anomali Kepemiluan Aceh Terhadap Regulasi Nasional.”

Menurut Ilham, revisi UUPA tentunya tidak boleh lepas dari konsultasi dengan DPR Aceh. Karena saat ini Undang-undang Kepemiluan jauh lebih maju dari UUPA. Untuk itu, memperbaharui UUPA adalah menjadi kebutuhan mendesak.

“Kalau mau merevisi UUPA mari lakukan dengan legislatif review, kita duduk bersama membahas hal ini. Saya melihat banyak hal yang tidak lagi relevan,” lanjutnya.

“Kalau menganggap ada kekhususan mari kita duduk sama-sama bahas dan diskusi terhadap hal khususnya tersebut. Apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) kita jalankan,” tambah Ilham, pernah Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.

Terkait  siapa yang akan memilih KIP di Aceh, tetap merujuk pada putusan MK nantinya.

“KPU siap menjalankan, apakah Komisioner KIP Provinsi/KIP kabupaten dipilih DPRA/DPRK. Namun terkait jumlah Anggota KPU/KIP baik provinsi maupun kabupaten tetap mengacu pada UU Nomor 7 tahun 2017,” tambahnya

Perlu dibentuk Tim Khusus untuk mengawal UUPA. Agar ke depan tidak ada lagi pasal-pasal dalam UUPA yang dicabut.

“Kalau boleh jujur, yang mencabut pasal-pasal dalam UUPA itu bukan pemerintah pusat. Melainkan orang Aceh sendiri. Seperti tentang calon Independen. Dibolehkan mantan narapidana ikut dalam pilkada. Inikan orang Aceh sendiri yang menggugat.” Ungkap Ilham.

Acara tersebut turut hadir Ridwan Hadi (Ketua KIP Aceh), Komisioner KIP kabupaten/kota, Dr Hizir (Pj. Dekan FISIP Unsyiah),  Alumni Ilmu Politik Unsyiah, perwakilan partai politik, serta awak media. (*)

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top