Hukum

KPK Kembali Periksa Sejumlah Kepala Dinas dan Kepala BPKS, Ini Orangnya

Selain itu, Kepala BPKS Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Sayid Fadhil juga mendapat panggilan dari KPK.

FOTO | IST

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa tiga kepala dinas di Pronvinsi Aceh terkait kasus dugaan suap yang diduga melibatkan Gubernur Nonaktif, Irwandi Yusuf, Senin (30/7/2018).

Mereka adalah, Kadis PUPR Aceh, Ir. Fajri, MT, dan Kadisbudparpora, Darmasyah, dan mantan Kadis Kadisbudparpora, Musri Idris.

Selain itu, Kepala BPKS Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Sayid Fadhil juga mendapat panggilan dari KPK.

Mereka diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi dana DOK Aceh yang telah menyeret Gubernur Nonaktif Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Nonaktif, Ahmadi.

“Sayid Fadhil akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IY (Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf),” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin, 30 Juli 2018.

Penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadipora) Aceh Darmansyah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Aceh Fajri, mantan Kadispora Aceh Musri Idris, dan Staf Khusus Gubernur Aceh Hendri Yuzal.

“Tiga sebagai saksi untuk IY, sedangkan Hendi Yuzal diperiksa untuk tersangka AMD (Bupati Bener Meriah Ahmadi),” ucap Febri.

KPK menetapkan empat tersangka kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018. Empat tersangka itu, yakni Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah Ahmadi, serta dua pihak swasta Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri.

Gubernur Irwandi diduga meminta jatah Rp1,5 miliar terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur dari DOKA Tahun Anggaran 2018. Irwandi meminta jatah kepada Bupati Bener Meriah Ahmadi.

Namun, Bupati Ahmadi baru menyerahkan uang Rp500 Juta kepada Irwandi melalui dua orang dekatnya, Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. Pemberian diduga merupakan bagian komitmen fee 8 persen yang menjadi jatah pejabat di Pemerintah Aceh.

Sebagai penerima suap, Irwandi Yusuf, Hendri Yusuf, dan Syaiful Bahri disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Ahmadi sebagai pihak pemberi disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top