Korupsi Dana Desa, Keuchik Reusap Ara Dituntut Empat Tahun Penjara, Harta Disita Negara

"Jika saudara Joni tidak mampu membayar uang pengganti maka harta benda akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut," sebut JPU.
Korupsi Dana Desa, Keuchik Reusap Ara Dituntut Empat Tahun Penjara | FOTO Dok Acehsatu.com

Korupsi Dana Desa, Keuchik Reusap Ara Dituntut Empat Tahun Penjara, Harta Disita Negara

ACEHSATU.COM | BIREUEN – Korupsi dana desa, Mantan Keuchik Reusap Ara, Bireuen, Joni bin Anwar Sulaiman, terdakwa korupsi dana desa dituntut empat tahun kurungan penjara. Tuntutan tersebut di bacakan penuntut umum, Ardiansyah Girsang dari Kejaksaan Negeri Bireuen dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Senin (30/11/2020).

Sidang yang diketuai majelis hakim Dahlan berlangsung secara virtual. Terdakwa Joni bin Anwar Sulaiman mengikuti sidang secara teleconferen dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bireuen.

JPU menyebutkan dari fakta persidangan, terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara.

“Menuntut terdakwa dihukum empat tahun penjara dikurangi masa tahanan ditambah dengan pidana denda Rp 200 juta subsider enam bulan penjara,” kata JPU.

Hukum Denda RP 312 Juta

Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 312 juta lebih. Jumlah tersebut selambat lambatnya harus dibayarkan ke negara satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Jika saudara Joni tidak mampu membayar uang pengganti maka harta benda akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,” sebut JPU.

Baca Juga: PJ Keuchik Korupsi Dana Desa Ditangkap di Matang Ulim Aceh Utara

Dalam hal terpidana tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan dipidana penjara selama dua tahun. Hal yang memberatkan menurut JPU, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi dan perbuatan terdakwa melanggar kepatutan serta melanggar norma-norma sosial di masyarakat.

Baca Juga: Kasus Korupsi Keuchik Reusep Ara Dilimpahkan ke Pengadilan

“Perbuatan terdakwa telah menghambat pembangunan yang berdampak merugikan masyarakat dan negara. Sementara hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum,” ucap JPU.

Usai membacakan tuntutan JPU, terdakwa Joni bin Anwar Sulaiman tanpa didampingi kuasa hukumnya akan mengajukan nota pembelaan pada persidangan selanjutnya yang akan digelar pada Senin 7 Desember 2020.(*)