Langsa

KOPPA Lawan Upaya Pengalihan Investasi Tanah Wakaf Bangsa Aceh di Mekkah

“Kami tidak ingin mengulang sejarah RI-001, emas monas, PT. Arun, dan lain-lain,”

Foto | Istimewa

ACEHSATU.COM | LANGSA – Rencana Anggito Abimanyu untuk berinvestasi di tanah wakaf Aceh di Mekkah dinilai tidak berdasar.

Tanah yang berjarak hanya 400 meter dari Masjidil Haram itu adalah waqaf dari Habib Bugak Asyi untuk kepentingan jamaah haji Aceh sesuai iqrar yang diucapkan di depan Mahkamah Syariah Arab Saudi.

Bukan atas kepentingan yang lainnya, dalam iqrar disebutkan apabila tidak ada lagi jamaah haji Aceh suatu saat nanti maka tanah tersebut digunakan oleh pelajar yang berasal dari Indonesia.

“Sampai saat ini masih ada jamaah Haji dari Aceh, maka itu tidak boleh diganggu gugat. Ikrar wakaf itu harus dijalankan sebagaimana amanah yang tersebut di dalamnya,” papar Abdul Jabbar melalui rilisnya kepada ACEHSATU.COM, Minggu (11/3/2018).

BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) membuat keputusan sepihak dan mengenyampingkan pendapat rakyat Aceh untuk mengajukan investasi Hotel kepada pemerintah Arab Saudi yang dibangun oleh Islamic Development Bank.

“Kami tidak ingin mengulang sejarah RI-001, emas monas, PT. Arun, dan lain-lain,” tegas Jabbar selaku Ketua Komite Persatuan Pemuda Aceh (KOPPA).

Ia mewakili rakyat Aceh tidak setuju dengan rencana tersebut apapun alasannya.

“Dana haji saja bisa dibawa ke mana-mana apalagi hasil invest hotel nantinya. Kita kenal betul pemerintah Indonesia.” lanjutnya.

Pemerintah Arab Saudi tidak bodoh untuk dengan serta merta menyutujui usulan Pemerintah Indonesia terkait tanah wakaf ini.

Namun dalam hal ini juga diperlukan upaya untuk mempertimbangkan konsistensi Pemerintah Arab Saudi dalam menjalankan kepercayaan dan amanah dari Habib Bugak Asyi.

“Saya yakin dan percaya bahwa pihak Kerajaan Arab selama ini memantau cara kerja dan praktik korupsi yang merajalela di Indonesia yang sejatinya tidak takut menyelewengkan amanah walaupun itu amanah agama, ” Ungkap Abdul Jabbar.

Harapan agar Pemerintah Aceh memaksimalkan pengelolaan Tanah Waqaf, mewakili seluruh pemuda Aceh juga, KOPPA menyampaikan kepada Pemerintah Aceh agar pengelolaan tanah wakaf Aceh di dalam dan luar negeri secara maksimal demi kesejahteraan dan kemakmuran Aceh.

Karena itu perlu secara tegas menolak upaya pengalihan apapun milik Aceh agar tidak ada pencatutan tanpa izin Pemerintah Aceh.

Semisal rencana pihak Jakarta untuk alasan investasi yang manfaatnya akan dibagi selayaknya kepada jamaah haji Aceh, karena tanah wakaf Aceh tidak hanya di Makkah tapi masih ada di beberapa negara lain.

“Urusan bagi membagi antara Indonesia dan Aceh sudah dimulai sejak lama. Bangunan bekas PT. Arun menjadi saksi bisu bagaimana pemerintah Indonesia mengumbar janji-janji terhadap rakyat Aceh, Aceh jangan tertipu lagi dan BPKH atau Anggito jangan asal caplok!,” ungkap Jabbar.

Apresiasi Dukungan Prof. Yusril Ihza Mahendra

“Saya sebagai ketua Komite Persatuan Pemuda Aceh (KOPPA) dan mewakili Aceh sangat senang dengan dukungan dari Yusril yang mengatakan tanah itu tetap harus dijalankan sesuai amanah iqrar wakaf dan tidak ada multitafsir soal itu”.

“jika dalam ikrar disebutkan orang Aceh maka tidak benar jika diartikan orang Indonesia karena orang Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat adat yang sampai saat ini masih ada. Jadi salah besar jika kata ‘orang Aceh’ ditafsirkan menjadi orang Indonesia pada umumnya,” papar Yusril.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Yusril yang tetap peduli terhadap nilai-nilai kebenaran,” tutup Jabbar. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top