Konektivitas Aceh-India dan UU Kewarganegaraan Anti Islam

0
2

ACEHSATU.COM – Kesepakatan Pemerintah Aceh melakukan pengembangan konektivitas dan kerja sama ekonomi antara dengan Kepulauan Andaman-Nicobar India dinilai sebagai sebuah kemajuan dan positif. Tetapi mengapa hanya bidang ekonomi?

Kerjasama yang akan dilakukan tersebut bertujuan untuk memajukan bidang pariwisata, perikanan, agroindustri, energi dan pembangunan infrastruktur dengan menarik investasi dari India tentu akan memberikan pengaruh baik terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh kedepan.

Hubungan kerja sama Aceh dan India pada masa sekarang seolah seperti ingin mengulang nostalgia masa lalu.

Aceh dalam sejarahnya memiliki hubungan yang erat dengan India.

Menurut Dr Husain MA Sejarawan/Arkeolog Aceh hubungan Aceh dengan dunia luar termasuk India lebih intensif adalah pada saat Aceh memasuki zaman keemasan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636).

Pada waktu itu Aceh menjadi salah satu di antara lima  kerajaan Islam terbesar di dunia, termasuk Kerajaan Mughal di India.

Pada masa ini hubungan Aceh India sangat akrab, baik hubungan diplomatik, perdagangan  ataupun hubungan kebudayaan.

Para saudagar India pada masa Sultan Iskandar Muda merupakan salah satu bangsa yang memegang bagian terbesar dari dunia perdagangan di Aceh. (Lancaster, 1940: 90).

Selain membeli berbagai jenis barang berupa tembikar dan rempah-rempah, para saudagar India (dari Gujarat dan Malabar) itu juga membawa barang dagangan berupa bandela-bandela kapas, cita, ampiun dan guci besar yang berisi minyak susu lembu yang kesemuanya sangat digemari orang Aceh pada masa itu. (Dampier, 1723: 178).

Kedekatan hubungan Aceh dan India di masa lampau juga diakui oleh Asisten Deputi Kerja Sama dan Sub Regional Kemenko Perekonomian RI, Netti Muharni yang mengatakan bahwa kerja sama ini di lakukan mengingat kondisi geografis dan historis antara Aceh dan India cukup dekat di masa lalu.

Karenanya ia berharap hubungan tersebut harusnya dapat dipupuk kembali untuk saling menguatkan konektivitas dari berbagai bidang.

Diantaranya pertukaran pariwisata dan budaya, akademik, sains dan teknologi, pengembangan pelabuhan dan infrastruktur sebagaimana juga harapan Plt Gubernur Aceh.

Meskipun saat ini beda generasi dan zaman para pemegang kekuasaan kedua belah pihak yang melakukan kerja sama.

Namun Plt Gubernur Aceh harus paham sejarah bahwa Kerajaan Aceh pernah menjadi negara tujuan eksodus orang-orang India untuk mencari perlindungan dari kekejaman Dinasti Maharaja Asoka (272-232 SM).

Kemudian setelah penaklukkan-penaklukkan oleh Raja Iskandar Zulkarnain ke Asia tahun 334-326 SM, penduduk di kawasan Sungai Indus dan Sungai Gangga India berpindah mencari perlindungan ke wilayah-wilayah lain termasuk ke Aceh (Zainuddin, 1961:16).

Fakta sejarah ini harus menjadi bahasa bersama antara Aceh dan India untuk mengembangkan lebih jauh konektivitas dalam segala bidang.

Bahkan mungkin Aceh dapat melakukan advokasi atau menjembatani kepentingan umat Islam India yang saat ini sedang berjuang menentang UU Kewarganegaraan yang diskriminatif terhadap penganut Islam.

Aceh yang dikenal oleh dunia sejak dulu memiliki pengaruh Islam yang sangat kuat. Hingga kini pun negeri ini masih taat menjalankan Syariat Islam.

Hendaknya dapat menjadikan hal itu sebagai modal besar bagi Pemerintah Aceh yang digunakan untuk membela kepentingan umat Islam India.

Pemerintah Aceh dapat mengambil peran diantara ruang-ruang dalam kerja sama konektivitas yang sedang dibangun untuk mempengaruhi Pemerintah India agar tidak berlaku diskriminasi terhadap pemeluk Islam meskipun Islam disana masih minoritas.

Sebagaimana isu ekonomi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Isu agama juga termasuk sebagai persoalan universal yang memungkinkan semua orang dan semua negara di dunia ini untuk melindungi para penganutnya.

Pemerintah India bisa melihat sendiri secara langsung bagaimana Aceh memperlakukan para pemeluk Budha, Hindu, dan Kristen.

Walaupun mereka minoritas namun Pemerintah Aceh tidak sekalipun mengkebiri hak-hak mereka sebagai pemeluk agama dan warga negara Indonesia.

Rakyat Aceh sebagai pemilik tanah endatu juga tidak rela bila bekerja sama dengan negara yang tidak menempatkan umat Islam pada posisi selayaknya.

Rakyat Aceh tidak menuntut umat Islam diistimewakan, namun setidaknya jangan dimarginalkan apalagi disingkirkan.

Kita menginginkan setiap perolehan manfaat atas sumber daya apapun yang diperoleh dari tanah Aceh digunakan untuk memajukan Islam dan umat manusia baik Pemerintah Aceh maupun Pemerintah India.

Bukan sebaliknya digunakan untuk memerangi Islam.

Seperti dilansir detikcom ribuan orang melakukan demonstrasi di India dan ketegangan semakin mendalam atas undang-undang kewarganegaraan yang dianggap anti-Muslim.

Perdana Menteri Narendra Modi, mempermudah non-Muslim dari Pakistan, Afghanistan, dan Bangladesh untuk di naturalisasi.

Diberitakan hingga Sabtu (28/12/2019), setidaknya 27 orang telah tewas dalam dua minggu pada saat demonstrasi dengan kekerasan terjadi di Ibu Kota negara tersebut.

Tidak bermaksud mencampuri urusan politik dalam negeri India, namun atas nama kemanusiaan, hak asasi, dan Islam.

Kerajaan Aceh yang pernah menjadi sahabat dekat dengan negara tersebut.

Maka tidak ada salahnya Pemerintah Aceh sekarang untuk membangun konektivitas diplomasi kembali sebagaimana tempo dulu dengan India termasuk dalam urusan Islam. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here