Komentar Jokowi dan Rekomendasi Direktur Eksekutif Poltracking Terkait Ancaman KLB Demokrat

Jakarta, ACEHSATU.COM — Sejumlah mantan kader Partai Demokrat mengumumkan bakal menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) pada pertengahan bulan ini. Agenda utama KLB kali ini adalah mengganti Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sejumlah nama didorong untuk menjadi ketua umum baru, seperti Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko hingga mantan Ketua DPR Marzuki Alie.

Marzuki Alie menyatakan siap maju menjadi ketum Demokrat lewat KLB.

“Kalau saya dipercaya, ruang itu akan saya buka. Bukan saya sebagai capres. Tapi kita buka untuk anak-anak bangsa,” kata Marzuki saat dikonfirmasi, Senin (1/3) malam.

Gejolak internal Demokrat bermula ketika AHY mengungkap ada pihak lingkaran dekat Presiden Joko Widodo yakni Moeldoko ingin mengambil alih partai. Moeldoko telah membantah hendak mendongkel kepemimpinan AHY.

Desakan KLB semakin menguat sejak isu itu mengemuka. Namun, beberapa pengurus daerah Demokrat menolak KLB dan tetap mendukung kepemimpinan putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di partai berlambang bintang mercy tersebut.

Analis Politik Exposit Strategic, Arif Susanto mengatakan upaya menggusur kepemimpinan AHY bukan sesuatu yang mustahil sekalipun terbentur anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

Dalam AD/ART Demokrat, KLB dapat digelar dengan izin ketua umum dan ketua dewan pembina. Menurut Arif, politik tak sekedar hitung-hitungan di atas kertas. Aturan yang tertulis kerap berbeda dengan yang terjadi di lapangan.

“Secara konstitusional basisnya AD/ART itu sulit (KLB). Tapi politik itu kan, bukan sekadar on paper ya. Jadi kalau kalkulasi di atas kertas itu bisa berbeda dibandingkan apa yang terjadi di lapangan,” kata dia dalam wawancara, Selasa (2/3).

Respon Jokowi dan Rekomendasi Pengamat Politik Atas Situasi Terkini Partai Demokrat

Berkaitan dengan penjelasan Menteri sekretaris Negara, Bapak Pratikno yang mengatakan bahwa Bapak Presiden Joko Widodo tidak berkenan menjawab surat ketua umum partai Demokrat Agus Hari Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan argumentasi gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang kita sebut sebagai GPKPD. Ini dianggap sebagai masalah internal partai,” kata Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Jumat (5/2).

Jokowi yang menganggap masalah Partai Demokrat adalah masalah internal. Namun demikian, Teuku Riefky mengatakan alasan dikirimnya surat tersebut untuk meminta penjelasan terkait sejumlah nama yang disebut terlibat dalam GPKPD, salah satunya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Pada lain kesempatan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menyampaikan rekomendasi atas kisruh tersebut. Solusi yang disampaikan ada 3 tiga hal yaitu : solusi kooperatif , kompetitif dan generatif. Hanta Yuda menyatakan Partai Demokrat harus bisa mengupayakan kompromi politik agar kedua belah pihak yang bertikai bisa menemukan win-win solution demi kebaikan partai. Jika kompromi tidak berhasil maka bisa ditempuh dengan cara memberikan panggung kompetisi untuk masing-masing pihak salah satunya dengan KLB tersebut dan yang paling utama adalah memikirkan proses regenerasi kader-kader partai yang akan membangun kepentingan partai kedepannya.

Jajaran Menteri Kabinet Jokowi Menyatakan Tidak Mengetahui Gerakan Pengambilalihan Partai Demokrat

Oleh karena itu, kata Teuku, melalui surat yang telah diserahkan pada 1 Februari 2021 lalu kepada Jokowi, Demokrat tetap berkeyakinan Jokowi dan sejumlah menteri benar tidak mengetahui adanya gerakan pengambilalihan Partai Demokrat.

“Ketum AHY juga menyampaikan bahwa pejabat-pejabat itu sangat mungkin dicatut namanya dan bahkan sebuah pembusukan politik. Partai Demokrat juga menyampaikan tetap menghormati Presiden Jokowi dan para menteri terkait dan justru tidak ingin para pejabat terhormat itu mendapatkan fitnah apapun,” terangnya

“Kami berterima kasih kepada Menkopolhukam dan Menkumham yang berkenan memberikan klarifikasi bahwa tidak tahu menahu terkait GPKPD tersebut. ini membuktikan keyakinan kami bahwa tidak benar jika para pejabat negara tersebut terlibat dalam gerakan ini,” jelasnya.

Meskipun, Teuku menyampaikan dengan tiadanya penjelasan Jokowi tentu masih ada teka-teki yang tersimpan dalam pikiran masyarakat, namun Demokrat tetap menghormati keputusan Jokowi.

“Kami tetap berkeyakinan bahwa Presiden Jokowi maupun pejabat negara yang namanya disebut-sebut, benar-benar tidak mengetahui adanya GPK PD, apalagi terlibat,” imbuhnya.

Sebelumnya, Pratikno mengakui sudah menerima surat dari AHY terkait masalah ada pihak dari lingkungan pemerintah yang diduga terlibat dalam kudeta internal Demokrat.

“Iya benar kami sudah menerima surat dari pak AHY yang ditujukan kepada bapak presiden, diantar langsung oleh Pak Sekjen Partai Demokrat, dan kami sudah menerima surat itu,” kata Pratikno dalam chanel youtube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2).

Dia mengatakan pihak istana tidak perlu menjawab surat tersebut. Sebab menurut dia hal tersebut adalah perihal dinamika internal partai.

“Kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut, karena hal tersebut adalah perihal dinamika internal partai, itu merupakan rumah tangga internal Partai demokrat, yang semuanya sudah diatur dalam AD/ART,” ungkap Pratikno.**