Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Penanganan Etnis Rohingya di Aceh Harus Memaksimalkan

Mereka harus diberi akses pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan agar bisa mandiri di Indonesia atau di negara ketiga di masa depan.
Kecamatan Muara Batu Aceh Utara
Sejumlah imigran etnis Rohingya berkumpul di Meunasah usai dievakuasi warga di Desa Lhok, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Aceh, Selasa (15/11/2022). Foto: ANTARA FOTO/RAHMAD

ACEHSATU.COM | Banda Aceh – Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), KontraS Aceh, Perkumpulan SUAKA, Amnesty International Indonesia, Yayasan Geutanyoe, dan Sandya Institute mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh maksimal menangani pengungsi etnis Rohingya yang terdampar di Laut Aceh.

“Pemerintah harus segera memberikan perlindungan terbaik bagi para pengungsi Rohingya di Aceh, karena kedatangan mereka disana disebabkan situasi di Myanmar yang belum membaik.

Marguerite Afra dari Amnesty International Indoensia dalam siaran pers megatakan Aceh merupakan derah yang strategis bagi para pengungsi itu untuk berlabuh,” Selasa (10/1/2023)

Sejak November 2022 hingga hari ini, tercatat lebih dari 600 pengungsi Rohingya berlabuh dan saat ini sudah ditampung di wilayah Aceh.

Mereka berhasil diselamatkan setelah berminggu-minggu melewati perjalanan laut di tengah kondisi cuaca buruk.  

pada hari Minggu, 8 Januari 2023 lalu, sebuah kapal kayu  membawa 184 pengungsi Rohingya dari Bangladesh mendarat di Pantai Kuala Gigieng, Gampong Lamnga, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar.

Kapal ini merupakan kapal kelima yang tiba di Aceh selama kurun waktu dua bulan terakhir.

Indonesia telah menerima pengungsi meskipun belum mengadopsi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1967.

Indonesia sendiri telah memiliki Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, namun penanganan pengungsi masih perlu ditingkatkan.

Amnesty International menjelaskan, setidaknya perlu ada jaminan kesejahteraan bagi pengungsi yang berada di Indonesia.

Mereka harus diberi akses pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan agar bisa mandiri di Indonesia atau di negara ketiga di masa depan.

“Dengan demikian, ke depan tidak akan ada lagi pengungsi yang mempertaruhkan keselamatan fisik dan mentalnya dalam mencari kehidupan yang lebih baik di Indonesia karena hak untuk hidup dengan aman dan layak dan juga perlindungan pengungsi merupakan kewajiban Negara yang harus dipenuhi.

Aksesi Konvensi dan Protokol merupakan tindak lanjut penting dari integrasi lokal melalui revisi peraturan penanganan pengungsi asing agar penentuan status pengungsi dan penanganan pengungsi dapat dilaksanakan secara efisien dan adil,” tulis Marguerite Afra.

Koalisi mengapresiasi pembentukan Satuan Tugas Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat dalam penanganan pengungsi.

Kedepannya, harus ada penekanan yang tegas terkait kewenangan Pemerintah Daerah dalam menangani pengungsi dan peran masyarakat agar penanganan pengungsi lebih efisien.

Di sisi lain, pemerintah harus menghentikan kriminalisasi terhadap nelayan dan masyarakat sipil yang menolong pengungsi Rohingya, sering berbuntut bui karena dianggap menyelundupkan orang asing ke wilayah Indonesia.

Hal ini berlawanan dengan semangat perlindungan pengungsi Internasional dan gagal dalam menegakkan keadilan karena tidak mampu melihat upaya kemanusiaan dari masyarakat. Padahal peran masyarakat berkaitan erat dengan adat istiadat Aceh.

Panglima Laot berkontribusi besar dalam penyelamatan orang yang terdampar di lautan, termasuk para pengungsi.

“Kami menyayangkan pernyataan Pemerintah baru-baru ini yang sama sekali tidak mencerminkan pendekatan/konteks kemanusiaan dalam penerimaan dan penanganan pengungsi Rohingya di Aceh.

Pemerintah juga menghentikan adanya standar ganda dalam kebijakan HAM luar negerinya. Pemenuhan HAM harus berlaku bagi setiap kalangan,” tambah Marguerite Afra.

Indonesia sebagai ASEAN Chairmanship didesak lebih tegas merespon permasalahan  di Myanmar.

Soalnya, berbagai isu kemanusiaan disana saat ini belum mendapat respon tegas dari negara-negara anggota ASEAN termasuk Indonesia.

“Hal ini menyebabkan masih banyak pengungsi Rohingya yang terus berdatangan ke Indonesia.

Apabila situasi di Myanmar makin memburuk, kedepannya kemungkinan akan lebih banyak pengungsi yang terombang-ambing di lautan,” sebut Marguerite Afra.

Dalam siaran pers yang disiarkan Amnesty International Indonesia Koalisi mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh untuk,

1. Maksimalkan peran Satuan Tugas dalam penanganan pengungsi Rohingya.

2. Memastikan kebutuhan dasar, keamanan, dan keselamatan pengungsi terpenuhi, termasuk memastikan bahwa mereka ditempatkan di penampungan yang layak dan memadai serta tidak mengalami pengusiran paksa. Kemudian pada poin

3. Pemerintah Pusat segera merevisi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dengan memperhatikan perlindungan pengungsi yang lebih komprehensif.

4.Pemerintah Aceh segera mengesahkan Qanun Aceh terkait Penanganan Pengungsi Luar Negeri dengan memperhatikan perlindungan pengungsi yang lebih komprehensif dan

5.Pemerintah Pusat segera mengadopsi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1967.