https://acehsatu.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-8740b409234642c1f6cfafd8c0f9acfe-ff-WhatsApp-Image-2024-03-13-at-14.50.40.jpeg

Berita Lainnya

Hukum

Politik

nelayan aceh
Ilustrasi Foto: ANTARAFOTO/BASRI MARZUKI

ACEHSATU.COM | Banda Aceh – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Aceh meminta agar pemerintah pusat menunda rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Jika khal tersebut terjadi akan sangat berdampak terhadap nelayan-nelayan kecil yang berada di daerah.

“Kami berharap agar pemerintah menunda kenaikan harga BBM pertalite dan biosolar karena akan berdampak kepada nelayan di daerah,” kata Ketua KNTI Aceh Azwar Anas di Banda Aceh, Jumat.

Azwar menjelaskan selama ini nelayan tradisional merasa kesulitan untuk mendapatkan BBM jenis pertalite dan biosolar, akibat adanya dugaan pihak-pihak yang cara menutup akses nelayan tradisional untuk mendapatkan BBM subsidi.

Oleh Sebab itu, lanjut Azwar, nelayan harus mengeluarkan biaya yang besar untuk membeli BBM non subsidi guna memenuhi kebutuhan ketika hendak melaut, sehingga sangat berpengaruh pada iklim usaha nelayan dalam menangkap ikan.

Azwar mengatakan pemerintah lebih dahulu mencari solusi dan skema pendistribusian BBM subsidi untuk seluruh nelayan agar merata, tidak dengan cara menaikkan harga BBM subsidi.

“Selama ini nelayan sudah banyak tantangan dalam melaut, selain sulitnya mendapat pertalite, nelayan juga harus berhadapan dengan perubahan iklim yang sangat berdampak kepada nelayan kecil,” katanya.

Azawar meminta agar pemerintah benar-benar mempertimbangkan dengan matang kebijakan untuk menaikkan harga BBM pertalite dan biosolar.

“Sebab ini menyangkut dengan hajat hidup masyarakat banyak yang ekonominya sangat rendah,” kata Azawar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan kepada menteri agar perubahan harga pertalite diputuskan secara hati-hati dan dikalkulasikan dengan matang agar tidak menurunkan daya beli rakyat dan tak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan dengan hati-hati, dikalkulasi dampaknya jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga,” kata Presiden Jokowi.