Kisruh Kampus Darussalam, Ho Ka Malek Mahmud?

"Di persada Tanah Iskandar Muda, dibina Kota Pelajar megah, digelar Darussalam sejahtera, untuk para mahasiswa. Mari putri mari putra, bekerja suka darma, mari putri mari putra, membangunkan Kota Mahasiswa".
Ghazali Abas Adan
Ghazali Abas Adan

Oleh Ghazali Abbas Adan

Kalau tidak salah ingat demikian lyrik lagu yang dinyannyikan oleh para palajar sekolah di Aceh di kala Allahu Yarham Ayahanda Prof Ali Hasjmy bersama tokoh-tokoh rakyat Aceh kala itu dengan inisiatif dan segala daya berusaha membangun kampus Darussalam sebagai Kota Mahasiswa.

Dan alhamdulillah kampus “jantoung hate” rakyat Aceh itu kehadirannya sampai saat ini telah mengeluarkan banyak sarjana dan dengan berbagai disiplin ilmu para ulil albab itu ikut berkontribusi mencerdaskan dan membagun masyarkat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan mereka.

Tidak hanya di tanah Aceh, tetapi di seluruh nusantara, bahkan sampai ke luar negeri.

Subhanallah, Allahu Akbar.

Namun akhir-akhir ini muncul berita ihwal kekisruhan di kampus “jantoung hate” rakyat itu berkaitan dengan tapal batas antara Universitasa Syiah Kuala (UNSYIAH) dan UIN Ar-Raniry.

Dan berdasarkan fakta di lapangan telah muncul dinamika yang dilakoni oleh kedua belah pihak, yang terus terang semestinya tidak elok dan tidak perlu terjadi di kampus tempat berkumpul dan sekaligus sebagai tempat mencetak para ulil albab di Aceh.

Menurut berita kisruh tapal batas antara kampus UNSYIAH dan kampus UIN Ar-Raniry sudah berlangsung bertahun-tahun, namun akhir-akhir semakin memanas.

Tentu kita ikut prihatin dengan dinamika yang tidak elok itu, dan semestinya dengan memgedepankan ukhuwwah Islamiyah, ukhuwwah Asyiyyah dan ukhuwwah Wathaniyyah.

Kemudian juga berdasarkan semangat assaabiquunal awwalun founding fathers/mothers pendiri/pembangun kampus Darusdalam, para ulil albab di Darussalam itu dapat menyelesaikannya secara maslahat dengan win win sulution dan/atau bolehlah lebih kurang/bacut saho antara keduanya.

Ho Ka Malek Mahmud

Ada suara-suara dalam masyarakat yang mengharapkan pemerintah Aceh turun tangan menyelesaikan kekisruhan tersebut.

Wallahu ‘alam apakah Pemerintah Aceh sudah mulai merespons suara dan harapan dari masyarakat itu.

Alhamdulillah kalau memang pemerintah Aceh sudah mulai berusaha mengishlahkan sekaligus menyelesaikannya.

Tetapi kalau memang belum, saya dapat memahami kesibukan pemerintah Aceh dengan tugas-tugas berat yang lebih penting dan fokus berusaha melaksanakan tugas yang lebih besar dan luas dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan  kemaslahan rakyat di seluruh tanah Nanggroe Aceh Darussalam.

Sekaitan dengan kesibukan dan fokus kerja pemerintah Aceh yang demikian.

Bukankah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai dasar konstitusional dalan NKRI dan Aceh merupakan legal formal dan faktual bagian darinya.

Sekaligus  merupakan implementasi dari butir MoU Helsinki yang selalu diulang-ulang untuk dilaksanakan oleh pemerintahan NKRI itu, dimana di dalamnya antara lain dengan bahasa dan tulisan yang tegas, yakni di BAB XII ada LEMBAGA WALI NANGGROE.

Sehingga dikatakan berdasarkan isi UUPA ini diangkatlah Malek Mahmud menduduki jabatan di lembaga ini sebagai “wali nanggroe” kendati kembali saya nyatakan sampai saat ini saya masih sependapat dan mendukung pernyataan pakar Hukum Tata Negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra (Serambi Indonesia, Sabtu, 14 September 2013).

Yusril menbeberkan bahwa pada awal munculnya wacana akan adanya Lembaga Wali Nanggroe di Aceh, semua pihak yang terlibat membahas item tersebut di Jakarta ketika itu berpikir bahwa yang akan menduduki posisi Wali Nanggroe  adalah Teungku Muhammad Hasan di Tiro selaku deklarator Aceh Merdeka.

“Pikiran kami waktu itu saat pembahasan RUUPA ya Teungku Hasan yang akan menempati tempat itu untuk memberi penghormatan kepadanya.

Nah, setelah dia tiada, apa Aceh masih perlu Wali Nanggroe?”

Yusril menegaskan sosok Wali Nanggroe sebagai pemersatu masyarakat Aceh hendaknya dapat diterima semua elemen masyarakat.

Dulu, katanya, ada tokoh sekelas Ali Hasjmi di Aceh yang juga seorang cendikia, ulama, pujangga dan mantan Gubernur Aceh.

“Wali Nanggroe itu tokoh pemersatu dan dapat diterima oleh semua rakyat. Seperti dulu, di Aceh ada Ali Hasjmy”, kata Yusril mengenang. (Lihat, Dr Hasanuddin Yusuf Ada, MCL, MA, Dr Muhammad Abdurrahman, M.Ed, Said Azhar (editor), 2018, Suara Pro Rakyat dan Cinta Damai, Ghazali Abbas Adan Vs Fasisme, halaman 588-589).

Adalah kenyataan sampai saat ini Malek Mahmud masih dicokolkan di lembaga ini sebagai “Wali Nanggroe” dimana sesuai dengan semangat kehadiran lembaga ini dalam UUPA Pasal 96, ayat (1) Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa.

Ayat (2) Lembaga Wali Naggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh.

Ayat (3) Lembaga Wali Nanggroe sebagai dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Wali Nanggroe yang bersifat personal dan individu.

Kalau terus ada teriakan dan tuntutan termasuk yang sering keluar dari mulut Malek Mahmud, bahwa pemerintah RI hendaklah konsekuen melaksanakan MoU Helsinki dan UUPA yang di dalamnya ada Lembaga Wali Nanggroe dengan kreteria sosok dan tugas-tugas Wali Nanggroe yang jelas dan tegas.

Sekarang timbul pertanyaan apakah Malek Mahmud memenuhi kreteria untuk menempati maqam tersebut yang mesti independen dan berwibawa.

Faktanya dia adalah sangat partisan, tidak independen serta mungkin berwibawa hanya dikalangan dendayang dan kelompok pendukungnya.

Wara wiri hanya di daerah yang dipimpin oleh orang-orang separtai dengannya.

Sementara fungsinya sebagai pemersatu masyarakat juga tidak mampu dilaksanakannya, seperti selama ini kerap terjadi silang pendapat yang merugikan rakyat banyak di kalangan pejabat publik di Aceh.

Dia tidak kelihatan dan terdengar suaranya memberi tawshiyah kepada mereka.

Banyak suara yang mengharapkan sebaga “wali nanggroe” dengan rupa-rupa gelar dan panggilan selangit dan mentereng niscaya keliling Nanggroe Aceh Darussalam, tampil di masjid-masjid jadi imam dan khotbah shalat jumat yang isinya persatuan dan kesatuan.

Konsekuen dan bersungguh-sungguh melaksanakan syariat Islam sebagaimana terdapat dalam UUPA.

Inipun tidak mau dan mungkin tidak mampu dilaksanakan Malek Mahmud sang paduka yang mulia “wali nanggroe” itu.

Kembali kepada kekisruhan  kampus Darussalam warisan tokoh-tokoh Aceh yang hebat-hebat itu, saya bertanya ho ka (kemana) Malek Mahmud.

Bahwa kendati dia tidak tahu dan tidak terlibat dalam inisiatif dan pembangunan kampus Darussalam semestinya apabila dia sadar akan fungsinya sebagai sosok pemersatu, independen dan berwibawa serta sadar akan tugas dan fungsi sebagaimana amanah konstitusi dia harus pro-aktif dan transparan mendamaikan, mengishlahkan dan mempersatukan pihak-pihak UNSYIAH dan UIN Ar-Raniry untuk mencapai kesepakatan terhadap apa yang disengketan itu.

Namun sampai saat ini belum terdengar Malik Mahmud turun tangan.

Agaknya ia nyaman dan tenang-tenang saja di meuligoe menikmati rupa-rupa fasilitas yang dibiaya dengan uang rakyat.

Sekali lagi saya nyatakan semestinya kalau memang Malek Mamud itu sadar akan posisinya sebagai pejabat publik yang hidup dan menikmati fasilitas dari publik, dengan fungsi dan tugasnya yang cukup jelas dalam konstitusi negara.

Maka ia tidak boleh fasif demikian.

Saya yakin dalam benak rakyat Aceh yang membiayai kehidupan Malek Mahmud mengharapkan dia mampu dan mau tampil sesuai kreteria dalam konstitisi nagara dan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai amanah konstitusi itu.

Kalau tidak, kembali saya tegaskan kesepakatan saya terhadap apa yang pernah dinyatakan oleh pakar Hukum Tata Negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra tersebut.

Betapa sudah sekian tahun Malek Mahmud dicokolkan dijabatan publik sebagai top leader di lembaga Wali Nanggroe ternyata ini bukanlah maqamnya.

Pertama karena sosoknya tidak sesuai kreteria sebagaimana amanah konstutusi negara (UUPA), bahwa faktanya ia sagat partisan dan tidak independen, dan kedua tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai konstitusi itu. Wallahu ‘alam. (*)

Penulis adalah mantan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.