KIP Ajukan Anggaran Verifikasi Partai Politik Lokal Kepada KPU RI Sebesar Rp8 Miliar

"Kami sudah mengajukan anggaran pendaftaran serta verifikasi partai politik lokal ke KPU RI. Jumlah anggaran diajukan sebesar Rp8 miliar,"
KIP ajukan anggaran verifikasi partai politik lokal Rp8 miliar
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KIP Aceh Munawarsyah. ANTARA/M Haris SA

ACEHSATU.COM | Banda Aceh – KIP ajukan anggaran verifikasi partai politik lokal kepada KPU RI Sebesar Rp8 miliar.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh mengajukan anggaran kepada KPU RI sebesar Rp8 miliar untuk keperluan membiayai pendaftaran maupun verifikasi partai politik lokal calon peserta Pemilu 2024.

“Kami sudah mengajukan anggaran pendaftaran serta verifikasi partai politik lokal ke KPU RI. Jumlah anggaran diajukan sebesar Rp8 miliar,”

kata Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KIP Aceh Munawarsyah di Banda Aceh, Senin.

Munawarsyah mengatakan adanya memiliki kekhususan pada pemilu. Di mana peserta pemilu tidak hanya partai politik nasional, tetapi juga partai politik lokal. Keikutsertaan partai politik lokal di Aceh berlangsung sejak Pemilu 2009.

Keikutsertaan partai politik lokal pada pemilu legislatif di Provinsi Aceh hanya untuk memilih anggota DPRD provinsi atau disebut DPRA dan anggota DPRD kabupaten kota yang disebut DPRK.

Keikutsertaan partai politik lokal merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh serta aturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang partai politik lokal di Aceh.

Munawarsyah mengatakan KPU RI sudah menyatakan komitmennya membiayai pendaftaran serta verifikasi partai politik lokal calon peserta pemilu legislatif di Provinsi Aceh.

Komitmen tersebut disampaikan secara tertulis melalui surat yang dikirim ke KIP Aceh.

“Verifikasi partai politik lokal meliputi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Verifikasi administrasi adalah untuk mengecek keabsahan kepengurusan, keanggotaan, dan lainnya,” kata Munawarsyah

Sedangkan verifikasi faktual, meliputi pengecekan kebenaran administrasi yang disampaikan. Pengecekan dilakukan mulai di tingkat pengurus pusat, sekurang-kurangnya dua per tiga dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh.

“Kemudian, pengecekan di dua per tiga kecamatan dalam setiap kabupaten kota. Serta mengecek keanggotaan sekurang-kurangnya satu per seribu dari jumlah penduduk untuk setiap tingkatan kepengurusan,” kata Munawarsyah.

Munawarsyah mengatakan verifikasi administrasi dijadwalkan berlangsung 16 hingga 29 Agustus 2022.

Setelah verifikasi administrasi, dilakukan verifikasi faktual. Verifikasi faktual hanya untuk partai politik lokal yang dinyatakan memenuhi syarat verifikasi administrasi.

“Sampai saat ini, baru dua partai politik lokal yang sudah mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024.

Kami masih menunggu partai politik lokal lainnya mendaftar. Pendaftaran berlangsung hingga 14 Agustus 2022,” kata Munawarsyah.