Ketua Komisi V DPRA: Pemerintah Aceh Sudah Buta

Ketua Komisi V DPRA, M Reza Fahlevi dengan geramnya menyatakan Pemerintah Aceh buta terhadap skala prioritas.
M Rizal Falevi Kirani
M Rizal Falevi Kirani. HO/ACEHSATU.com

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH — Ketua Komisi V DPRA, M Rizal Falevi Kirani dengan geramnya menyatakan Pemerintah Aceh buta terhadap skala prioritas.

Pernyataan Falevi terkait dengan kebijakan Pemerintah Aceh yang tidak mengalokasikan sepeserpun anggaran APBA untuk dana JKA.

“Berdasarkan Pergub 38 kita menemukan fakta bahwa kegiatan refocusing APBA yang dilakukan sepihak oleh eksekutif sama sekali tidak mengalokasikan dana JKA untuk kebutuhan bulan Juni hingga Desember 2020,” kata M Rizal Falevi Kirani kepada ACEHSATU.com, Selasa (29/9/2020)..

Padahal Plt Gubernur Aceh telah menyampaikan komitmennya untuk menyediakan Dana JKA hingga bulan Desember saat penandatangan Addendum perjanjian kerjasama dengan pihak BPJS akhir mei lalu.

Di sisi lain kita dapat kabar Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran pengadaan alat peraga hingga 102 milyar, pengadaan mobil, rehap ruang kantor Sekda dan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan penanganan Covid-19 dalam kegiatan refocusing APBA.

“Ini menunjukkan bahwa Plt Gubernur beserta Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) buta skala prioritas kepentingan rakyat,” katanya.

Fahlevi merincikan kronologi penganggaran, Pada 15 Juni 2020, katanya, Plt Gubernur Aceh telah mengeluarkan Pergub No. 38 tentang perubahan atas Pergub No. 80 tahun 2019 tentang Penjabaran APBA 2020.

Pergub 38 dikeluarkan untuk menyikapi perintah refocusing APBA dalam rangka penanganan Covid-19 beserta dampak yang ditimbulkannya.

Dalam Pergub tersebut bukan hanya terjadi pergeseran (refocusing) anggaran, namun juga terjadi perubahan postur belanja APBA.

Dari sebelumnya 17,2 trilyun berubah menjadi 15,7 trilyun. Namun sangat disayangkan dalam Pergub 38 tidak tersedia anggaran untuk program Jaminan Kesehatan Aceh.

Pemerintah Aceh sebelumnya hanya mengalokasikan Dana JKA senilai 478 milyar dalam APBA 2020. Padahal kebutuhannya mencapai 1 trilyun.

Anggaran sebesar itu hanya mampu meng-cover kebutuhan JKA hingga bulan Mei.

“Kita sudah sejak awal tahun mengingatkan Pemerintah Aceh untuk mencari solusi bagi menyediakan Dana JKA hingga akhir tahun,” kata politisi PNA ini.

Agar tidak terjadi kekosongan pelayanan kesehatan bagi 2,1 juta rakyat Aceh pengguna JKA. Waktu itu Pemerintah Aceh menyebutkan akan menyediakannya dalam APBA Perubahan.

“Namun kenyataannya apa yang terjadi sekarang?,” kata Falevi mempertanyakan.

Malah hingga kini Pemerintah Aceh belum mengajukan dokumen Perubahan APBA. Baik KUA – PPAS Perubahan maupun RAPBA Perubahan.

Malah kemarin Plt Gubernur sendiri yang mengatakan dalam sidang paripurna DPRA bahwa diperlukan Perubahan APBA.

Silakan saja jika Plt tidak mau buat APBA-P.

Asal program prioritas untuk rakyat tetap diakomodir dalam Pergub Perubahan Penjabaran APBA atau refocusing.

“Saya sebagai Ketua Komisi V DPRA saya memberi peringatan keras kepada Plt Gubernur untuk segera bertanggung jawab menyediakan anggaran JKA tersebut,” pinta Fahlevi.

“Saya tegaskan apapun caranya, pokoknya Dana JKA harus tersedia. Tidak boleh tidak. Apalagi Plt Gubernur tidak mau membahas Perubahan APBA bersama DPRA. Maka ia harus mengambil tanggung jawab ini sendirian.

Apalagi JKA Plus merupakan janji kampanye Irwandi-Nova kepada rakyat Aceh.

“Sebagai mantan Timses Irwandi – Nova, saya punya tanggung jawab moral untuk mengingatkan saudara Nova Iriansyah untuk tidak berkhianat dan ingkar pada janji kampanye yang telah disampaikan kepada rakyat,” pungkas Falevi Kirani. (*)