Ketua DPRK Tamiang Minta Gubernur Beri Sanksi untuk Bupati

Lumpuhnya layanan SIAK juga beresiko mempengaruhi program pemerintah lainnya yang terkait pada penggunaan data kependudukan seperti penyaluran bantuan penanggulangan COVID-19 , validasi dan input hasil vaksinasi COVID-19 serta penyelenggaraan BPJS dimana seluruh kegiatan tersebut bergantung sepenuhnya pada NIK. Hal ini sepatutnya menjadi perhatian para pejabat penanggung jawab terutama Bupati sebagai puncak pimpinan.
Ketua DPRK Tamiang
Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto. Dok Istimewa

ACEHSATU.COM | ACEH TAMIANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang (Atam), Suprianto meminta Gubernur Aceh untuk memberi sanksi kepada Bupati Aceh Tamiang karena telah melanggar aturan yang berlaku saat melakukan mutasi terhadap dua pejabat Dinas Dukcapil setempat.

“Selain pemberian sanksi kepada Bupati, pihaknya juga meminta Gubernur Aceh untuk mencopot Sekda Aceh Tamiang. Karena selaku ketua Baperjakat, Sekda yang paling bertanggung jawab terhadap mutasi dua pejabat Dukcapil yang disinyalir melanggar aturan,” ujar Suprianto kepada Wartawan, Senin (20/9/2021).

Menurut Suprianto, mutasi yang dilakukan oleh Bupati Aceh Tamiang terhadap Kadis Dukcapil Aceh Tamiang dan Kasie Kerjasama dan Inovasi Pelayanan pada Dukcapil Aceh Tamiang dinilai mengangkangi UU Nomor 24 Tahun 2013, UU Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/134/SJ yang diterbitkan 18 Januari 2016.

Ketua DPRK Tamiang
Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto. Dok Istimewa

Dalam Pasal 6 Ayat (1) Permendagri 76 Tahun 2015 disebutkan bahwa Pejabat pimpinan tinggi Pratama unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Bupati/Walikota.

“Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di Aceh Tamiang harus berdasarkan usulan kepada Mendagri melalui Gubernur Aceh dengan prosedur dan mekanisme yang diatur pada Permendagri Nomor 76 Tahun 2015,” jelas Suprianto.

Dalam Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 470/134/SJ Tahun 2016 point 4 (empat), kata Suprianto, sangat jelas disebutkan bahwa mutasi Pejabat Dinas Dukcapil yang tidak memiliki surat izin dari Mendagri merupakan pelanggaran Administrasi Berat dan sangsi akan itu yakni pemberhentian tetap.

Dampak dari mutasi yang menyalahi aturan ini Kemendagri melalui surat Nomor: 862.1/11928/Dukcapil tertanggal 07 September 2021 telah menegur Bupati Aceh Tamiang dan 

melakukan pemutusan jaringan komunikasi data (Jamkomdat) pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Tamiang.

“Akibat mutasi dua pejabat Dinas Dukcapil yang melanggar aturan, terhitung hampir dua Minggu, layanan di kantor Dukcapil Aceh Tamiang lumpuh karena server Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tidak bisa diakses dan membuat layanan pengurusan KTP-el, KK, Akta Kelahiran dan dokumen Adminduk lainnya terhenti. Hal ini, sangat merugikan masyarakat,” ujar Politisi Gerindra itu.

Lumpuhnya layanan SIAK juga beresiko mempengaruhi program pemerintah lainnya yang terkait pada penggunaan data kependudukan seperti penyaluran bantuan penanggulangan COVID-19 , validasi dan input hasil vaksinasi COVID-19 serta penyelenggaraan BPJS dimana seluruh kegiatan tersebut bergantung sepenuhnya pada NIK. Hal ini sepatutnya menjadi perhatian para pejabat penanggung jawab terutama Bupati sebagai puncak pimpinan.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Aceh Tamiang H.Mursil memutasikan kepala dinas Dukcapil dan satu Kepala Seksi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dua pejabat itu dimutasi tanpa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 dan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/134/SJ yang diterbitkan 18 Januari 2016.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Mendagri atas usulan bupati melalui gubernur. (*)