Ketua DPR Aceh Minta Pemerintah Pusat Segera Selesaikan Sengketa Empat Pulau

Ketua DPR Aceh Saiful Bahri meminta pemerintah pusat segera menyelesaikan sengketa empat pulau yang terjadi antara Aceh dengan Sumatera Utara (Sumut).
Aceh dan Sumut Rebutan Pulau
Dok. Net

ACEHSATU.COM | MEDAN – Ketua DPR Aceh Saiful Bahri meminta pemerintah pusat segera menyelesaikan sengketa empat pulau yang terjadi antara Aceh dengan Sumatera Utara (Sumut).

Sengketa itu dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik antara nelayan dua daerah tersebut.

“Sengketa tersebut bisa mengarahkan bentrok fisik antara nelayan Aceh dengan nelayan Sumut. Apabila tidak diantisipasi dapat menyebabkan desintegrasi bangsa,” kata Saiful Bahri dalam keterangannya, Selasa (28/6/2022) kemarin.

Dia mengatakan, permasalahan batas wilayah Aceh menjadi poin penting yang tercantum dalam perdamaian antara RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ada dua poin yang mengatur perbatasan dan teritorial laut Tanah Rencong.

“DPR Aceh berharap kepada pemerintah pusat dan juga Pemerintah Aceh agar segera menyelesaikan sengketa empat pulau tersebut, sebelum potensi konflik itu terjadi,” jelas politikus Partai Aceh tersebut.

Pria akrab disapa Pon Yahya itu menilai pemerintah pusat tidak merujuk ke peta 1 Juli 1956 saat memutuskan pulau tersebut. Keputusan itu dinilai cacat hukum.

“Permasalahan Aceh tidak Hanya persoalan sektoral umum saja, tetapi harus dikaitkan dengan MoU Helsinki yang sudah menjadi semacam konstitusi baru bagi Aceh,” terang Pon Yahya.

Sebelumnya, empat pulau Kecamatan Singkil Utara, Aceh Singkil, Aceh diklaim masuk ke wilayah Sumatera Utara (Sumut).

Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyurati Kemendagri agar pulau tersebut tetap milik Tanah Rencong.

Empat pulau yang diklaim oleh Sumut adalah Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Lipan dan Pulau Panjang. Pulau-pulau itu berada di wilayah administratif Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil.

“Pemerintah Aceh sangat konsen untuk mempertahankan keberadaan empat pulau yang diklaim oleh Pemprov Sumut tersebut. Sejumlah upaya telah dilakukan Gubernur Aceh selama ini terkait pulau tersebut,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Aliman dalam keterangan kepada wartawan, Minggu (22/5).

Dia mengatakan, Gubernur Nova telah enam kali menyurati Mendagri sejak 21 Desember 2018 hingga 22 April 2022. Surat terakhir dikirim Nova bernomor 125.1/6371 tanggal 22 April 2022 tentang permohonan keberatan atas Kepmendagri 050-145 tahun 2022.

Menurutnya, saat ini telah ada patok yang dibangun Pemerintah Aceh di pulau tersebut pada tahun 2012.

Selain itu juga sudah ada bangunan dan rumah singgah nelayan yang dibangun Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Singkil di Pulau Panjang.

“Ini membuktikan bahwa secara de facto Aceh “menguasai” pulau itu. Bahkan tim Pemerintah Aceh juga sudah bertemu dengan salah satu ahli waris pulau tersebut yang berada di Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan untuk membicarakan tentang pengelolaan pulau itu dan kita akan bekerjasama dengan ahli waris untuk menempatkan orang Aceh yang ber-KTP Aceh di pulau tersebut,” ujarnya. (*)