Ketika Bank Syariah Semakin Populer di Kalangan Non-Muslim Global: Kenapa Malah Kita Menolaknya?

Yang harus kita dorong adalah agar bank syariah mampu memberi pelayanan yang lebih baik, murah, cepat, dan operasinya sepenuhnya sesuai syariah.
Melawan Rentenir
Prof Dr M Shabri Abd Majid MEc

Oleh M. Shabri Abd. Majid

QANUN No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dijadwalkan akan diimplementasi di Aceh pada awal tahun 2021.

Qanun LKS ini mengamanatkan bahwa pada tahun 2021 semua lembaga keuangan di Aceh harus beroperasi secara syariah.

Menyikapi rencana implementasi Qanun LKS, maka Dato Yuni Ekohariatna atau panggilan akrabnya Haji Embong, Kepala Perwakilan YARA Kota Banda Aceh meminta kepada Walikota Banda Aceh agar menyediakan fasilitas bank konvensional bagi  warga non-Muslim (Lintasnasional.com, 22 Agustus 2020).

Haji Embong beragumentasi bahwa terdapat warga non-Muslim Banda Aceh yang merasa seperti dipaksa untuk mengalihkan rekening ke Bank Syariah.

Warga non-Muslim di Banda Aceh tidak wajib untuk mengikuti Qanun LKS, maka kepada mereka harus disediakan fasilitas perbankan konvensional.

Jika bank konvensional tidak ada di Aceh, maka mereka harus keluar dari Aceh untuk keperluan dengan urusan perbankan karena mereka masih nyaman dengan bank konvensional, argumentasi YARA.

Di samping itu, Kepala YARA Banda Aceh juga mengatakan bahwa pemberlakukan Qanun LKS akan menghilangkan hak warga non-Muslim untuk menggunakan fasiltas perbankan konvensional.

Lanjutnya, UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang bersamaan di muka hukum dan pemerintahan, namun pemberlakuan Qanun LKS telah mendiskriminasikan warga non muslim dalam mendapatkan layanan fasilitas perbankan.

Qanun LKS  bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan merugikan hak warga Negara, kata YARA.

Permintaan dan pernyataan YARA Kota Banda Aceh ini dalam menyikapi Qanun berbau syariah, seperti Qanun LKS ini bukanlah hal yang mengejutkan. 

Ketua YARA Provinsi Aceh, Safaruddin, sebelumnya juga telah meminta Qanun LKS ditinjau ulang karena melanggar konstitusi dan menghambat pembangunan (Serambi, 8 Agustus 2010).

Alasan yang sama juga pernah digunakan YARA pada akhir tahun 2017 ketika menolak implementasi Qanun Jinayat di Aceh.

Sayangnya, YARA yang bertindak sebagai lembaga penting dalam menyediakan advokasi bagi rakyat Aceh, sepertinya lupa bahwa YARA itu berkantor di Aceh dan memperjuangkan kepentingan rakyat Aceh.

Aceh yang identik dengan Islam dan satu-satunya provinsi yang mayoritas Muslim di Indonesia yang telah mendapat garansi pelaksanaan syariat Islam dari pemerintah pusat, termasuk dalam bidang ekonomi.

Sepatutnya, jika YARA berani menabalkan kata “Aceh” di dalam namanya, maka perjuangan YARA haruslan berbasis kepentingan rakyat Aceh yang menjamin pelaksanaan syariat Islam secara kaffah.

Melawan Rentenir
Prof Dr M Shabri Abd Majid MEc

Argumentasi dan permintaan YARA seperti mencari momentum untuk muncul bak pahlawan, sebagai pembela rakyat.

Namun, statemen YARA bahwa pemberlakuan Qanun LKS menghalang hak warga non-Muslim dan bertentangan dengan amanat UUD45 sangat kabur.

Pertama, ajaran Islam itu bersifat “rahmatan lil ‘alamin” yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Begitu juga pelarangan riba dipraktekkan dalam bank konvensional, itu semata-mata agar harta kita terlindungi (hifdhul mal) dan bebas dari unsur eksploitasi orang bermodal (kaya) terhadap orang tidak punya modal (miskin).

Kedua, riba bukan hanya dilarang dalam agama Islam, tetapi juga dilarang dalam ajaran Kristen, Yahudi, Hindu, Budha, kalangan bangsa Yunani, dan Romawi.

Para ahli filsafat Yunani dan Romawi terkemuka, seperti Plato, Aristoteles, Cato, dan Cicero juga mengutuk praktik riba.Begitu juga dengan Filsuf Romawi Cicero memberi nasihat pada anaknya agar menjauhi dua pekerjaan, yaitu memungut cukai dan memberi pinjaman dengan bunga.

Ketika semua agama dan non-Muslim menentang riba, siapakah YARA yang begitu berani memohon riba terus dipraktekkan di Aceh?

Mudahan kita tidak dituding sebagai orang yang tidak punya agama karena keberanian kita terus membiarkan riba membudaya di Serambi Mekkah.

Ketiga, ketika Aceh mendapat kebebasan untuk melaksanakan syariat Islam dari pemerintah pusat, pasti itu tidak bertentangan dengan amanat UUD45.

Jika bertentangan dengan UUD45, pasti pemerintah pusat tidak pernah sekali-kali merestui Aceh memiliki Qanun LKS.

Dan bahkan Qanun LKS mendapat dukungan penuh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Keempat, pepatah “dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung” sepertinya juga sangat relevan agar kita senantiasa menjunjung tinggi dan mematuhi budaya dimana kita berdomisili.

Apakah lagi budaya yang ada di Aceh adalah budaya yang sangat kental dengan nilai-nilai keislaman.

Ketika warga non-Muslim berdomisili di Aceh, maka sangat wajar harus tunduk dan patuh pada budaya dan regulasi setempat, termasuk Qanun LKS.

Di alam demokrasi, jangan gara-gara kepentingan minoritas mengalahkan kepentingan mayoritas.

Jika YARA demokratis, maka kepentingan Aceh mesti menjadi prioritas yang mereka perjuangan di bumi Aceh.

Terakhir, banyak bukti empiris yang menemukan bahwa perbankan syariah telah menjadi tren global, yang bukan diminati Muslim, tapi juga digandrungi non-Muslim.

Dari 150 sampel nasabah perbankan syariah yang non-Muslim,  penelitian Haron, Ahmad, dan  Planisek (1994) yang dipublikasikan di International Journal of Bank Marketing menyebutkan bahwa mereka non-Muslim telah memilih bank syariah di Malaysia karena tindak tanduk karyawannya yang sopan santun, pelayanan efisien dan cepat, reputasi dan imej bank syariah, dan penjagaan kerahsiaan nasabah.

Non-Muslim memilih bank syariah bukan karena faktor agama, tetapi lebih kepada faktor pelayanan.

Begitu juga Abdullah, Sidek, dan Adnan  (2012) dalam tulisannya yang dipublikasikan di International Journal of Business and Social Science yang meneliti 152 nasabah warga India dan Cina non-Muslim (Hindu, Budha, dan Kristen) di Malaysia menyebutkan bahwa bank Islam semakin popular di kalangan mereka.

Masyarakat non-Muslim yang  berusia antara 19-35 tahun dan berpendidikan tinggi memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas terhadap perbankan syariah.

Jangan-jangan masyarakat non-Muslim di Aceh yang diklaim YARA menolak bank Syariah adalah anak-anak dan orang pikun dan berpendidikan rendah.

Mendukung bank Syariah yang mengusung nilai keadilan, sebenarnya adalah membantu warna non-Muslim Aceh untuk lebih sejahtera.

Dalam penelitian selanjutnya, yang diterbitkan di Journal of US-China Public Administration, Hidayat dan Al-Bawardi (2012) menemukan bahwa para ekspatriat non-Muslim yang menjadi nasabah bank di Arab Saudi mengakui manfaat sosial yang diberikan bank syariah.

Mayoritas mereka juga mengakui bahwa pelayanan perbankan syariah mampu memenuhi kebutuhan mereka.

Imej positif non-Muslim terhadap bank syariah juga ditemukan dalam penelitian Uddin, Shammo, Mahbub, dan Ahmed, (2016) di Bangladesh yang diterbitkan di IOSR Journal of Business and Management.

117 nasabah non-Muslim yang menjadi nasabah Bank Islam Bangladesh yang diteliti mengakui bahwa biaya transaksi yang lebih murah dan layanan perbankan Islam yang lebih baik menjadi alasan utama mereka memilih bank syariah.

Mangacu pada bukti empiris imej positif dan semakin populernya produk dan pelayanan perbankan Islam di mata masyarakat non-Muslim global, seharusnya YARA tidak perlu ragu dengan kemampuan bank syariah yang beroprasi di Aceh.

Yang harus kita dorong adalah agar bank syariah mampu memberi pelayanan yang lebih baik, murah, cepat, dan operasinya sepenuhnya sesuai syariah.

Bukan malah menentang Qanun LKS.

Seharusnya sebagai pemberi advokasi, YARA berpikiran progresif dan berwawasan global. (*) 

Penulis adalah Guru Besar Ekonomi Islam dan Koordinator Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unsyiah. Penulis juga sebagai Sekretaris Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) DPW Aceh.