oleh

Kesepakatan Taman Ratu Safiatuddin Hasilkan Opsi Cabut Mandat Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe

-Nanggroe-51 views

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Gerakan Mahasiswa Pemuda Aceh merupakan gabungan sejumlah delegasi aktivis mahasiswa se-Aceh, mengadakan pertemuan di Taman Ratu Safiatuddin, salah satu opsi konsolidasi akbar yang dilaksanakan untuk mendorong penguatan Lembaga Wali Nanggroe tersebut adalah mendesak DPRA segera mencabut mandat Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe, Rabu (23/1/2019).

Melalui rilis yang diterima ACEHSATU.com, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pemuda Aceh (GEMPA-WN) yang berisikan tuntutan mereka kepada DPR Aceh agar mencabut mandat Malik Mahmud justru untuk Perkuat Lembaga Wali Nanggroe. Dalam pertemuan di Taman Ratu Safiatuddin disampaikan pembahasan terkait polemik pemilihan Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe (WN).

BACA: HASIL POLLING: Publik Juga tidak Setuju Atas Pengukuhan Malik Mahmud

Adapun delegasi yang hadir dalam rapat konsolidasi tersebut terdiri dari Aktivis Perempuan Aceh Rahmatun Phounna (Presiden Mahasiswa Abulyatama), Maswadi Perwakilan Mahasiswa Unimal, Mudasir Mahasiswa Universitas Teuku Umar Aceh Barat.

Selanjutnya, Muchtaruddin Ketua BEM Stain TDM, Eka Muliana Perwakilan BEM Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bisnis (Stiapen) Nagan Raya, Husnul Jamil Ketua KMP Aceh Darussalam, Tahmidillah Ketua DEMA FTK UIN Ar Raniry, Perwakilan Mahasiswa Dari Politeknik Venezuela dan Mawardi Ketua BEM STKIP Muhammadiyah Aceh Tengah.

BACA: Aktivis Milenial Aceh Nilai Penunjukan Malik Mahmud Lukai Demokrasi

Alasan salah satu opsi hasil kesepakatan berupa menuntut DPRA segera mencabut mandat Malik Mahmud sebagai WN adalah karena mereka menilai terpilihnya Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe akhir Desember 2018 tidak sesuai dengan Undang Undang Pemerintah Aceh yang termaktub dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 atas perubahan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 70 ayat (1) bahwa Wali Nanggroe dipilih secara musyawarah oleh komisi pemilihan Wali Nanggroe yang dibentuk secara khusus, tetapi pemilihan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe akhir 2018 justru tidak dihadiri oleh delegasi ulama dari 23 Kabupaten/Kota yang ada di Aceh sebagaimana yang tercantum dalam komisi pemilihan.

BACA: Malik Mahmud Kembali Jabat Wali Nanggroe

Malik Mahmud, Wali Nanggroe Aceh

Lewat kesepakatan Taman Ratu Safiatuddin, GEMPA–WN akan menggalang kekuatan sebesar-besarnya untuk melakukan Aksi demonstrasi di depan DPRA dengan menuntut;

1. Mendesak DPRA mengadakan sidang paripurna untuk mencabut mandat Malik Mahmud Sebagai Wali Nanggroe.

2.Mendesak BPK untuk mengaudit anggaran yang dialokasikan kepada Lembaga Wali Nanggroe di Bawah Kepemimpinan Malik Mahmud.

3. Memperkuat harlat martabat Lembaga Wali Nanggroe.
4. Mendesak Waliyul Hadi untuk membentuk komisi pemilihan secara transparan.

BACA: Haikal Afifa: Malik Mahmud Gagal Pimpin Lembaga Wali Nanggroe

“Harapan kami sebagai Bangsa Aceh, kami berharap sosok Wali Nanggroe menjadi pemersatu Bangsa Aceh, selain itu Wali Nanggroe harus mampu memproteksi tanah, air dan kelayaan alam yang ada di Aceh  dari serbuan kapitalisme asing,” ungkap Husnul Jamil dalam siaran pers rilis GEMPA-WN.

“Wali Nanggroe sepatutnya adalah orang yang paham ilmu Agama, paham Fiqih Kontemporer dan Tafsir Kontemporer. Wali Nanggroe harus mampu menjadi garda terdepan dalam membangun diplomasi adat  lintas regional, nasional, dan internasional,” lanjutnya.

“Terakhir harapan kami Wali Nanggroe harus memahami geopolitik Internasional,” pungkas Husnul Jamil yang juga selaku Koordinator GEMPA – WN. (*)

Komentar

Indeks Berita