ACEHSATU.COM – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kesal dengan berbagai tuduhan kepadanya mengenai kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Erick bahkan sampai tak habis pikir dirinya juga dituduh ikut ‘merampok’ uang nasabah Jiwasraya.

“Dibilang saya mengambil uang, saya bingung. Kan baru datang, kita baru mau bersih-bersih,” kata Erick Thohir di Tangerang, Minggu (5/1/20).

Erick juga mendengar bahwa ada tuduhan orang dalam Istana yang terlibat kasus ini. Nama Presiden Joko Widodo sampai ikut disebut-sebut.

“Ya mohon maaf sekarang banyak diplesetkan. Dibilanglah Pak Jokowi yang ambil, dibilanglah istana yang ambil. Ini kan jangan-jangan kebalik, yang neriak-neriak ini jangan-jangan yang ketakutan ini dibongkar,” tegasnya.

Erick Tohir juga mendapat informasi bahwa akan ada demo pada pekan depan. Demo tersebut menyasar kantor Kementerian BUMN, KPK, dan depan Istana Negara.

“Mungkin karena banyak oknum-oknum yang gerah, yang selama ini menjarah Jiwasraya,” lanjutnya.

Berikut pernyataan lengkap dari Menteri Erick:

Kita membentuk holdingnisasi Jiwasraya. Di mana holdingisasi Jiwasraya ini akan ada cashflow Rp 1.5 triliun – Rp 2 triliun. Sehingga nasabah-nasabah yang selama ini tidak ada kepastian akan ada cashflow bergulir. Karena tidak boleh di setop.

Tetapi yang kita setop tadi, kembalinya oknum-oknum yang merampok Jiwasraya. Mohon maaf, sekarang banyak dipelesetkan, dibilanglah Pak Jokowi yang ambil, dibilanglah istana yang ambil.

Inikan jangan-jangan kita balik, yang teriak-teriak ini jangan-jangan yang ketakutan ini dibongkar.

Bahkan saya dengan minggu depan, Istana, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan Kantor BUMN akan di demo. Dibilang saya yang mengambil uang, saya bingung. Baru datang, kita mau bersih-bersih.

Nah ini yang saya tidak tahu. Mungkin banyak oknum-oknum yang gerah yang selama ini menjarah Jiwasraya. Nah sekarang, Pak Jaksa Agung sudah masuk untuk (ditindaklanjuti) ke proses hukum.

Tentunya untuk masalah hukum bukan wilayah saya dan Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan). Saya dan Ibu Sri Mulyani memastikan nasabah itu mendapatkan kepastian dana yang wajib mereka terima.

Proses itu berlangsung 1-4 tahun. Kita juga cari skema-skema lainnya. Intinya Pemerintah Jokowi mencari solusi dan bertanggungjawab dan tidak melarikan diri.

Tapi kalau dituduh-tuduh dan dibilang kita ini rampok. Saya rasa teman-teman media tahulah siapa yang rampok. (*)