Editorial

Kenapa Rakyat yang Dipaksa Terima Imunisasi Rubella?

Bukankah pihak yang bermasalah hingga menimbulkan polemik saat ini adalah Menkes dan Dirut PT Biofarma?

FOTO | ILUSTRASI

IMUNISASI MR digelar serentak di Indonesia dimulai pada Agustus hingga September 2018 dengan sasaran 31.963.154 juta anak usia 9 bulan sampai kurang dari 15 tahun di 28 Provinsi.

Program pemerintah itu kemudian menjadi polemik.

Ada yang pro dan ada banyak yang kontra.

Program imunisasi itu sendiri dilakukan untuk mencegah campak dan Measles Rubella (MR).

Namun di Provinsi Aceh. Kebijakan vaksinasi nasional ini tersendat dengan peraturan penundaan imunisasi MR oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Peraturan penundaan vaksin campak dan MR itu keluar karena alasan belum adanya sertifikasi halal dari lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau pun rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.

Sampai-sampai, Kementerian Kesehatan pun mengumumkan penundaan pemberian vaksin MR bagi masyarakat muslim.

BACA: Dari Diskusi di Kantor Ombudsman Aceh: Imunisasi Vaksin Rubella Harus Terus Berjalan

Lagi-lagi masalahnya berkaitan dengan belum diajukannya sertifikasi halal vaksin yang diproduksi oleh Serum Institut of India (SII).

Menkes dan Dirut PT Biofarma sebagai importir menyatakan akan segera mengajukan sertifikasi halal dan permohonan tentang fatwa imunisasi MR.

Lantas MUI mengeluarkan sertifikasi halal terhadap produk tersebut?

Ternyata belum.

Malah kemudian, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan ke publik bahwa vaksin campak dan rubella atau MR yang digunakan untuk program imunisasi massal mengandung babi.

Tapi penggunaannya masih dibolehkan, sampai ditemukan vaksin lain yang halal.

Fatwa MUI ini lagi-lagi menimbulkan kontroversi.

BACA: 1,5 Juta Anak Aceh Terancam Penularan Rubella, Gubernur Diminta Cabut Penundaan Vaksin MR

Fenomena itu kemudian menuai reaksi dari kalangan praktisi, ahli, akademisi, aktivis, hingga lembaga pengawas pemerintah di Aceh.

Sebuah laporan dari Kantor Berita BBC menyebutkan, ada 1,5 juta anak Aceh yang terancam terkena dampak dari penularan Campak dan Rubella.

Kabid Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Aceh, Abdul Fatah, membenarkan penundaan penyuntikan vaksin MR untuk 1,5 juta anak di Aceh, karena adanya pernyataan yang dilakukan oleh plt Gubernur Aceh

Dalam sebuah koordinasi di Kantor Ombudsman Aceh, diantaranya dihadiri pihak Dinkes Aceh, Saifullah A. Gani (Jubir Pemerintah Aceh), Unicef, KP2A, Dr. Aslinar, SpA (IDAI), Nuu Husen (Rumah Singgah).

BACA: Puskesmas Singkohor Suntik Vaksin Rubella Pertama Kali di Desa Mukti Jaya

Mereka sepakat mendesak Plt Gubernur Aceh untuk mencabut penetapan penundaan vaksin campak dan Rubella.

Dengan analisa para ahli dan pakar, Husnul sebagai korban dari penularan Campak dan Rubella dijadikan referensi untuk menguatkan analisa para pakar dan ahli medis tentang bahaya penyakit tersebut.

“Pasien Rubella bisa menyebabkan radang paru, yang kemudian  pengobatannya harus diisolasi. Tidak boleh gabung dengan pasien lainnya,” sebut Dr. Aslinar kepada BBC.

Senada disampaikan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Faisal Ali, yang juga menguatkan pernyataan Komisi Fatwa MUI.

BACA: Pro-Kontra Vaksinasi Ditengah Polemik Imunisasi Campak dan Rubella MR, Halal atau Haram?

“Ini kebutuhan mendesak, dan belum adanya pengganti, jadi walaupun vaksin MR mengandung unsur babi, iya masih dibolehkan untuk disuntik kepada anak,” kata Faisal Ali, Wakil Ketua MPU Aceh kepada BBC News Indonesia, Selasa (11/9/2018), di Banda Aceh.

Nah, lengkap sudah.

Semua keterwakilan menyuarakan persepsi masing-masing.

Mulai dari praktisi, ahli, akademisi, aktivis, lembaga pengawas pemerintah hingga peterwakilan ulama di Aceh menyetujui vaksin Campak dan MR dilanjutkan.

Rakyat kembali ‘dipaksa’ menerima asumsi ilmiah dan fatwa keagamaan.

Meski sebenarnya masalah utama adalah sertifikasi halal yang merupakan hak dari setiap konsumen sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen.

BACA: MUI Minta Tunda Pemberian Vaksin MR bagi Masyarakat Muslim

Kenapa rakyat yang dipaksa?

Bukankah pihak yang bermasalah hingga menimbulkan polemik saat ini adalah Menkes dan Dirut PT Biofarma?

Kita tentu juga tidak ingin lagi mendengar seperti yang disampaikan Dirjen Pencegahan Penularan Penyakit P2P Kemenkes, Muhammad Subuh bahwa tidak ada unsur babi yang digunakan dalam pembuatan vaksin MR dan lebih dari 140 negara, termasuk 48 negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang menggunakan vaksin ini.

Karena polemik ini bisa diselesaikan dengan keluarnya sertifikasi halal.

Kenapa mereka memaksa rakyat menerima sesuatu yang tidak diberikan?

Seharusnya kita sebagai rakyat yang harus memaksa Pemerintah (Kementerian Kesehatan RI) mempercepat terbitnya sertifikasi halal dari MUI.

Sampai polemik bisa dituntaskan. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top