Banda Aceh

Kenapa Kepala Daerah di  Aceh tidak Pernah Tersentuh KPK?

Aceh merupakan provinsi dengan status otonomi khusus. Banyak anggaran dikucurkan ke Aceh tiap tahun, sehingga sangat rentan dikorupsi

ilustrasi

ACEHSATU.COM | JAKARTA – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperhatikan daerah paling ujung barat Indonesia, Aceh.

Menurut Koordinator Bidang Hukum dan Politik Lembaga MaTA Baihaqi, berdasarkan survei KPK, Aceh berada di peringkat kelima yang menjadi perhatian KPK. Berdasarkan radar KPK, angka korupsi di Aceh kian meningkat.

“MaTA mengharap KPK tidak menutup mata untuk kondisi di Aceh. Kita mendesak KPK untuk campur tangan dalam penegakan antikorupsi (di Aceh),” ujarnya, Rabu 27/9/2017, lalu.

KPK memang belum pernah melancarkan OTT di Aceh. Namun, banyak indikasi korupsi yang dilaporkan ke KPK oleh para aktivis antikorupsi di Aceh.

“Di Aceh tentu juga harus menjadi perhatian KPK dalam persoalan OTT ini. Karena tidak tertutup kemungkinan praktik korupsi juga terjadi dan gencar di Aceh. Apalagi persoalan transaksi keuangan, proses suap dan lainnya,” paparnya.

Aceh merupakan provinsi dengan status otonomi khusus. Banyak anggaran dikucurkan ke Aceh tiap tahun, sehingga sangat rentan dikorupsi. Terlebih banyaknya anggaran yang mengalir ke Aceh ternyata belum berdampak signifikan pada kesejahteraan rakyatnya sampai sekarang.

Hingga September 2017, setidaknya enam pejabat daerah terjaring OTT oleh KPK. Yakni Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti; Bupati Pemekasa, Achmad Syafii Yasin; Walikota Tegal, Siti Masitha; Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnain; Walikota Baru, Eddy Rumpoko; dan Walikota Cilegon, TP Iman Ariyadi.

Sumber: okezone

To Top