Opini

Kenapa Banyak Kades Bermasalah Gara-gara Dana Desa?

Apabila penggunaan anggaran sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, namun sebaliknya akan menjadi masalah besar bagi kades di saat dana desa digunakan tidak tepat.

Foto | Istimewa

ACEHSATU.COM — Mengalirnya dana ke dalam rekening desa mencapai milyaran rupiah sasaranya adalah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

Apabila penggunaan anggaran sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, namun  sebaliknya akan menjadi masalah besar bagi kades di saat dana desa digunakan tidak tepat.

Selama ini sudah banyak desa yang bermasalah dengan hukum gara-gara dana desa, karena tidak sesuai dengan aturan pemerintah dalam merealisasikan anggaran sehingga mengakibatkan pemangku jabatan di desa berurusan dengan penegak hukum dan tentu ini hal sangat di sayangkan.

“Ada lebih dari 900 kepala desa yang ditangkap gara-gara dana desa, tapi itu dari 7.400 (kepala desa). Ada yang ‘belok’, kita tidak tutup mata,” ucap Jokowi kepada wartawan selepas menghadiri acara pembagian sertifikat tanah di Lapangan Merdeka Kerkof, Tarogong Kidul, Garut, Selasa (17/10 detik com).

Terjeratnya ke kasus hukum dan menjadi musibah bagi Keuchik gara-gara dana desa secara umum salah dalam mengambil kebijakan terhadap penggunaan anggaran, kesalahan kebijakan tersebut menurut pandangan penulis diakibatkan oleh empat faktor.

Pertama, pendamping desa kurang bersinergi dengan pemerintahan desa atau sebaliknya, sehingga metode penggunanaan dana yang direalisasikan tidak tepat, terkadang keuchik belum mempunyai pengalaman mengenai pengelolaan dana desa yang jumlahnya sangat besar

Kedua, keuchik tidak transaparan dalam mengelola anggaran desa yang mengakibatkan konflik dan perpecahan antara pemerintahan gampong dengan masyarakat, sebagian kades secara diam-diam melakukan pembangunan tanpa melakukan musyawarah dengan masyarakat, lembaga Tuha Peut atau aparatur desa.

Namun  secara tiba-tiba sudah ada material untuk pembangunan tertentu di desa dikerjakan oleh keuchik dan sekretaris desa, tim pelaksana kegiatan (TPK) hanya sebagai formalitas, maka ini besar kemungkinan kades di caci maki oleh masyarakat dan tidak di percayai lagi kepemimpinannya.

Desa tidak normal imbasnya masyarakat tidak bergotong royong bahkan berpengaruh sampai kepada kegiatan spiritual seperti shalat berjamaah magrib di masjid dan kegiatan sosial lainya.

Ketiga, sistem pekerjaan proyek dalam desa belum tepat yang di lakukan oleh sebagian keuchik, secara prosedur pekerjaan proyek gampong sifatnya swakelola yang dilaksanakan oleh (TPK), mereka di SK-kan oleh Keuchik kemudian pekerjaan tersebut dikerjakan oleh masyarakat sebagai pekerja harian (buruh).

Perspektif masyarakat terhadap proyek gampong ada keuntungannya, kemana mengalir keuntungan tersebut, kerekening gampong atau ke saku keuchik, ini yang menjadi persoalan di desa-desa sehingga banyak masyarakat yang mengharapkan proyek gampong.

Keempat, honorium aparatur desa masih dibawah upah minimum pekerja (UMP) sehingga terjadinya penyelewengan dalam merealisasikan dana desa, antara dana yang dikelola dengan gaji mereka tidak rasional.

Honorium pemerintahan gampong sangat rendah dibandingkan dengan tanggung jawab yang diembani begitu besar, akibatnya aparatur gampong mencari uang sampingan pada dana desa.

Jika pola pemerintahan gampong sedemikian otomatis masyarakat tidak senang terhadap kepala desa besar kemungkinan akan terjadinya kelompok antara pemerintahan gampong dengan masyarakat.

Apa lagi ketika semua proyek gampong mengalir keuntungannya dalam kantong para staf desa maka masyarakat juga mengharapkan “proyek gampong” apabila semua lapisan masyarakat mengharapkan hal sedemikian maka bayangkan apa yang terjadi terhadap suatu gampong, tentu tidak akan berjalan dengan efektif pembangunan dalam desa.

Kejelasan tentang transapransi  keuntungan proyek gampong merupakan persoalan yang “seksi” saat ini, sudah banyak kita lihat persoalan di desa terkait dengan dana gampong, kantor Keuchik, meunasah dicoret-coret oleh masyarakat dengan motif berbeda, mereka mengharapkan keterbukaan tentang pengelolaan dana desa.

Tentu masalah ini tidak lepas dari keuntungan proyek gampong dan sistem pengelolaannya kurang tepat.

Memang Mengelola dana gampong bukanlah suatu hal yang mudah akan tetapi bukan juga persoalaan yang sulit, oleh sebab itu senjata jitu bagi keuchik di gampong  adalah “transparansi” dengan masyarakat, rangkul semua para pemuda yang cerdik dan pandai di dalam desa ketika menyusun Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menegah di Gampong (RKPJMG) agar tidak terkesan kepentingan kelompok.

Sistem masyarakat di desa mereka semua ingin dilibatkan dalam pembangunan gampong, bukan berarti mereka ingin menjabat di staf gampong, akan tetapi setidaknya mengajak masyarakat ketika penyusunan program pembangunan di awal tahun dengan cara membuat musyawarah umum di balai desa.

Memang sudah seharusnya masyarakat diajak bermusyawarah hal tersebut. Karena keterlibatan masyarakat soal penyaluran dana desa itu sangat penting.

Terkait dengan dana desa seharusnya pemerintah  tidak hanya serius pada mengawasi saja akan tetapi honorium pemerintahan gampong juga perlu diperhatikan, dana desa disemua sisi terjaga ketat, mulai dari polisi, pemerintah daerah, hingga masyarakat juga mengawasi dana desa. (*)

Penulis adalah Alumni STAIN Meulaboh

Email: [email protected]

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top