Kemiskinan “Bangsa Teuleubeh” Lebih 100 Tahun

Koran Serambi Indonesia 3 Maret 1998 menerbitkan pernyataan Dan Satgassus Tribuana III, Mayor Heros Paddupai yang saat itu sedang bertugas di Aceh Utara, sebagai prajurit di masa Orba statemennya tergolong cukup keras, “Orang miskin di Aceh hidup bagai cacing kepanasan”.
kemiskinan
Pemerhati Sosial, Lukman Age. acehsatu.com/ist

Oleh : Lukman Age

Koran Serambi Indonesia 3 Maret 1998 menerbitkan pernyataan Dan Satgassus Tribuana III, Mayor Heros Paddupai yang saat itu sedang bertugas di Aceh Utara, sebagai prajurit di masa Orba statemennya tergolong cukup keras.

“Orang miskin di Aceh hidup bagai cacing kepanasan”.

Hampir seabad sebelumnya dalam Hikayat Peutawi, T Banta Muda bangsawan Aceh yang menjalani hukuman buangan di Jakarta awal 1900 an tak mampu menyimpan decak kagum terhadap kehidupan Jakarta yang begitu maju dan kosmopolitan bila dibandingkan dengan kampung halamannya daerah Aceh yang terbelakang.

Mr T Hanafiah, pengacara asal Aceh yang berkantor di Medan dalam Pewarta Deli 23 April 1940 menulis bahwa seorang petani yang mengerjakan seperempat hektar sawah di Pidie pada tahun 1939 memperoleh pendapatan rata-rata 4,5 sen per hari yang berarti jauh lebih rendah dari gaji seorang buruh saat itu.

Kantor Direktorat Pembangunan Desa Daerah Istimewa Aceh menyampaikan laporan bahwa pada tahun 1994 jumlah desa miskin di Pidie dan Aceh Utara sebanyak 64% dan 52%. Dan saat ini kita semua tahu Aceh mendapat ranking propinsi termiskin di pulau Sumatera.

Data-data dan pernyataan diatas saya sarikan dari draf tulisan almarhum Pak Isa Sulaiman ahli sejarah Aceh yang dikirim ke saya beberapa bulan sebelum terjadinya tsunami tahun 2004. Rencananya waktu itu kami dengan beberapa akademisi termasuk Prof  Kamarulzaman Askandar, Prof Antony Reid, Dr Otto Syamsuddin Ishak,  Dr Nazamuddin,  Dr Saiful Mahdi, Dr Fuad Mardhatillah,  ingin menerbitkan buku tentang anatomi konflik Aceh berdasarkan berbagai sudut pandang, namun tsunami datang dan MoU terjadi maka fokuspun berganti

Dan pak Isa satu-satu-nya calon penulis yang telah mengirimkan draf juga menjadi korban dalam bencana tersebut.

Jika kita baca data-data dan pernyataan diatas kita bisa berkesimpulan bahwa kemiskinan dan keterbelakangan di Aceh sudah berlangsung lama dan berkelanjutan. Ini dimulai dengan pendudukan Belanda yang mengintegrasikan Aceh ke dalam politik-ekonomi Hindia Belanda yang pusatnya di Jakarta dan Medan untuk Sumatera.

Aceh yang dulunya memiliki posisi strategis di gerbang selat Malaka otomatis menjadi wilayah periferi atau pinggiran paling balakang di sebelah Barat. Infrasruktur yang awalnya dibangun Belanda untuk tujuan militer, kemudian berubah untuk kepentingan ekonomi yakni untuk mengangkut bahan mentah dari alam Aceh untuk kepentingan nasional dan internasional.

Pada permulaan tahun 1900 ketika perusahaan minyak Belanda, NKPM (Nederland Koninklijk Petroleum Maatschappij)  yang kantor pusatnya di Pangkalan Brandan, Sumatera Timur melakukan ekplorasi di Peureulak dan sejak tahun 1928 diperluas ke wilayah Tamiang, Aceh Timur.

Minyak yang diproduksi pada daerah tersebut dialirkan dengan pipa ke Pangkalan Brandan  untuk disuling atau diekspor. Pada tahun 1908 Perusahaan Socfin (Societe Financiere des Cautchouc) yang kantor pusatnya di Sumatera Timur juga membuka kebun sawit dan karet di Aceh Timur. Perkebunan tanaman komersial meningkat pesat dan tersebar di berbagai wilayah yang jumlahnya sekitar 133 buah pada saat berakhirnya masa kolonial.

Kebijakan Kontrol Daerah

Semasa pemerintahan Indonesia sejak tahun 1950 kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah lebih untuk meningkatkan kontrolnya terhadap daerah, seperti penghapusan perniagaan barter yang digantikan dengan “Letter of credit” pada pertengahan 1950 dan penetapan Belawan sebagai pelabuhan ekspor utama untuk Sumatera Utara, yang tentunya memukul pedagang Aceh yang telah menikmati perniagaan barter dengan Tanah Semenanjung Malaya.

Namun yang lebih penting lagi bahwa kebijaksanaan tersebut juga menimbulkan dampak yang cukup parah pada ekonomi lokal, karena biaya produksi penduduk, seperti pinang, kopra dan karet menjadi meningkat untuk menutupi biaya transportasi, sementa harga barang impor bertambah tinggi pula.

Orde Baru Eksplotasi Hutan dan Migas Aceh

Di masa Orde Baru, pemerintah mengundang investor untuk mengekploitasi hutan produksi atau konversi Aceh seluas 3,4 juta hektar. Pada tahun 1975 saja sudah terdapat 20 perusahaan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang memperoleh izin penebangan kayu dari Menteri Kehutanan pada areal 1.095.500 ha.

Jumlah perusahaan serta luas areal penebangannya  meningkat terus dari tahun ke tahun, sehingga dari pertengahan 1970 an hingga awal tahun 1990-an ekspor kayu Aceh rata-rata US $ 450 juta per tahun. Namun keuntungan itu hanya dinikmati oleh para pengusaha yang  umumnya berasal dari luar daerah terutama dari Medan dan Jakarta.

Selain hutan, pada masa Orde Baru migas Aceh juga diekploitasi secara besar-basar-an sehingga pernah Aceh menjadi pemasok migas keempat terbesar untuk pembangunan Indonesia, namun sayangnya  di sekitar lokasi produksi migas kemiskinan merajalela.

Demikianlah sekilas perjalan kemiskinan di Aceh yang kita percaya sebagai bangsa teulebeh ateuh rhung donya. Tanpa melihat siapa yang bersalah, beberapa generasi telah berganti, rezim pemerintahan datang dan pergi, pemimpin, kaum intelektual, ulama, politisi, tokoh-tokoh masyarakat ada di setiap masa, namun stigma yang sudah melekat lebih 100 tahun ini belum mampu kita singkirkan.  Saatnya kita menyadari dan jujur akan siapa kita agar dapat menentukan cara yang tepat untuk memperbaikinya (*)