Kemampuan Daya Beli Masyarakat Aceh Diambang Menuju Absolute Demand

Oleh: Dr. Zainuddin, SE, M. Si.

ACEHSATU.COM – Tulisan ini hanya abstraksi mengenai situasi terkini kehidupan masyarakat jelata di Aceh dengan perenungan-perenungan melalui amatan panca indra.

Tak dapat dipungkiri bahwa variabel kemampuan daya beli masyarakat saat ini sangat ditentukan oleh tingkat pendapatan masyarakat itu sendiri.

Dalam perspektif ekonomi ada beberapa tingkatan daya beli itu sendiri, yaitu 1) permintaan efektif, yaitu suatu permintaan atas barang dan jasa yang disertai kemampuan membayar atau dengan kata lain memiliki daya beli, 2) permintaan potesial, yaitu memiliki kemampuan daya beli akan tetapi belum mealakukan pembelian, dan 3) permintaan absolute, yaitu permintaan yang dilakukan oleh yang tidak memiliki kemampuan daya beli.

Daya beli masyarakat merupakan perwujudan dari ouput aktivitas ekonomi yang menghasilkan pendapatan masyarakat itu sendiri. Seiring pandemik wabah virus Covid-19 yang melanda dunia mengakibatkan adanya pelambatan ekonomi secara global dan banyak aktivitas perekonomian ditutup hingga memutuskan kerja para karyawannya (PHK), termasuk yang terjadi di Aceh.

Penurunan daya beli masyarakat Aceh sudah sangat terasa pada saat ini,  terutama masyarakat yang terkena imbas Covid-19 secara langsung (terkena PHK, tutup usaha dan usaha yang sangat tergantung dengan pasar itu sendiri) dikarenakan mereka tidak ada lagi pendapatan sama sekali. Selama tiga bulan terakhir masyarakat terimbas Covid-19 tidak lagi memiliki pendapatan, maka dapat dibayangkan suasana batin kesehariannya dalam memenuhi kebutuhan dasar kepada tanggungannya bagi yang berkeluarga.

Hal ini bisa dibuktikan disentra-sentra bisnis  atau pasar rakyat, dimana masyarakat sudah benar-benar tak bergairah sekali dalam bertransaksi dikarenakan memang hidup selama tiga bulan terakhir hanya tergantung pada bansos dari pemerintah. Akibat daya beli menurun dan bahkan cendrung mengarah kepada kelompok permintaan absolute.

Jika masyarakat sudah mengarah kepada kelompok permintaan absolute, maka akan muncul cerita-cerita seperti seorang ibu “merebus batu untuk memberi harapan kepada anaknya” bakal terulang di jaman modern ini.

Kedengarannya sangat radikal, akan tetapi bukan tidak mungkin terjadi terutama masyrakat urban yang sangat tergantung pada pendapatan berupa gaji, dan gaji sudah tidak ada lagi tiga bulan terakhir.

Kemudian, ada kemungkinan masyarakat yang tidak memiliki pendapatan mencoba peruntunngan dengan kerja serabutan, itupun tidak tersedia lahannya dikarenakan yang memberi pekerjaan pun sudah terkana perlambatan aktivitasnya.

Namun, ada gairah dibeberapa tempat seperti warkop di Aceh itu bila kita amati tidak seperti yang terlihat, dimana banyak diantara konsumen di warkop hanya sebagai tempat hiburan saja, mereka hanya banyak yang mengkonsumsi kapi separuh gelas (istilahnya kopi pancong dalam bahasa Aceh), atau dengan kata lain masyarakat menjadikan tempat nongkrong menunggu malam jika siang dan menunggu pagi jika malam karena tidak tau apalagi yang mau diperbuat.

Hal ini bisa juga diperhatikan keresahan dan kesediahan ibu-ibu walaupun terlihat senyum saat berbelanja bahan makanan di warung-warung sembako, sudah sangat berbeda sebelum wabah Covid-19 datang.

Sangat hati-hati mereka melakukan transaksi dan dengan kuantitas yang sangat sedikit untuk dibeli barang kebutuhan, dan banyak suara tangis anak-anak ketika ikut menemani ibunya berbelanja dikarenakan permintaannya sering tak mampu dipenuhi oleh sang ibu.

Jika hal ini terjadi diseluruh Aceh, maka dapat dibayangkan bila asumsi sejuta ibu-ibu yang ditemani oleh anaknya ke warung semabako untuk berbelanja dan kejadiannya bahwa permintaan anak-anak tidak bisa dipenuhi sehingga anak mereka menangis karenanya, maka ada sejuta anak-anak menangis setiap hari karena orang tua nya tak mampu memenuhi permintaan anaknya.

Bukankah tangisan sedih anak-anak itu berdampak buruk terhadap negeri ini, maka menjadi tugan para pemimpin negeri sebenarnya untuk membuat anak-anak untuk tidak menangis melalui tersedianya pendapatan orang tua nya.

Arah kemunduran daya beli masyarakat Aceh hingga mengarah kepada absolute demand, amat sangat berbahaya untuk keberlangsungan hidup masyarakat dan akan berdampak kepada segala aspek kehidupan.

Sebagai salah satu contoh akan banyak anak-anak usia sekolah lulus sekalah menengah atas tidak bisa melanjutkan studi lanjut dikarenakan kemampuan orang tuanya tidak memungkinkan alias tidak memiliki dana, jangankan untuk membiayai kuliah anak-anaknya bahkan untuk kebutuhan hari-hari sangat tergantung pada bantuan pangan non tunai bagi yang mendapatkan dan bansos lainya, dan apalagi kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Memang tidak semua rakyat Aceh seperti itu, ada juga yang masih safety hidup dalam masa pandemik saat itu terutama masyarakat yang memiliki saving atau tabungan (masyarakat kelas ekonomi menengah keatas) atau masyarakat bisnis dan kelompok ini tidak teralul signifikan ada di Aceh, masyarakat yang memiliki gaji tetap alias pekerja yang di gaji negara atau ASN tidak semua juga yang aman dalam pandemic ini, melainkan bila ASN golongan rendah yang memiliki usaha sampingan juga tak luput dari dampak Covid-19, dan selebihnya termasuk masyarakat dipedesaan amat susah dalam hal pendapatan karena tiada stok apapun juga ditingkat masyarakat tani yang ada di desa-desa.

Dengan demikian, harus ada usaha penelitian atau pencacahan secara menyeluruh oleh pemangku kepentingan (penyelenggara pemerintah Aceh) menyangkut daya beli masyarakat Aceh agar dapat diformulasikan kebijakan atau bantuan apa yang dapat menacapai saasaran, dan bila perlu dengan model memberikan kail untuk mencari ikan istilahnya bukan hanya memberi makan, atau dengan kata lain untuk meningkatkan daya beli masyarakat harus dibantu.

Tahap awal memang harus ada stimuli untuk mampu dalam pemenuhan kebutuhan dasar terlebih dahulu, dan kemudian harus diikuti bantuan agar masyarakat bisa berusaha agar kedepan bisa mendapatkan pendapatan alias ciptakan pekerjaan kepadanya.

Insya Allah bila pemimpin bijaksana dan arif serta transparan dalam bertindak demi rakyatnya bisa dengan mudah sebenarnya memecahkan permasalahan yang sangat butuh campur tangan pemerintah saat ini. (*)

(Penulis Adalah Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekah (USM) Aceh, Putra Pidie Jaya).