Kasus Proyek Fiktif Krueng Cunda Berlanjut, Siapa Tersangka?

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh telah telah menyerahkan hasil laporan audit investigasi kerugian negara terkait kasus dugaan proyek fiktif pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh telah menyerahkan hasil laporan audit investigasi kerugian negara terkait kasus dugaan proyek fiktif pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa, Lhokseumawe kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe.

Kasus Proyek Fiktif Krueng Cunda Berlanjut, Siapa Tersangka?

ACEHSATU.COM LHOKSEUMAWE – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh telah telah menyerahkan hasil laporan audit investigasi kerugian negara terkait kasus dugaan proyek fiktif pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe.

Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya menjelaskan bahwa berdasarkan hasil audit investigasi yang mereka lakukan, ditemukan kerugian tersebut termasuk pembangunan fisik dan pengawasan.

Menanggapi hal tersebut, Muhammad Fadli, Demisioner Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unimal dalam keterangan pers menyampaikan bahwa laporan tersebut harus segera ditindaklanjuti.

“Kita berharap kepada Kejari Lhokseumawe untuk segera menindaklanjuti laporan hasil audit dari BPKP Aceh agar bisa langsung dilakukan penyidikan dan penetapan tersangka setelah terpenuhinya 2 alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP,” ujar Fadli, Kamis (20/5/2021) dalam keterangan persnya. Menurut Fadli, dari sejak awal pihaknya sudah mengawal kasus tersebut.

Dirinya bersyukur langkah-langkah advokasi yang dilakukan dirinya bersama sejumlah aktivis lainnya membuahkan hasil. “Terima kasih banyak kepada BPKP Aceh yang sudah bekerja secara optimal dan profesional dalam melakukan tugasnya, sekarang tumpuan terakhir ada di Kejari Lhokseumawe,” ujarnya.

Fadli menyakini dan percaya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lhokseumawe beserta jajarannya juga akan bekerja optimal dan profesional dalam mengungkapkan kasus ini, sehingga hal ini bisa memberikan punishment bagi oknum-oknum yang ingin menghambat proses pembangunan di kota Lhokseumawe dengan cara korupsi.

Menurut Fadli, salah satu faktor fundamental sebuah daerah tidak maju karna masih banyak praktik-praktik korupsi di dalamnya. Dirinya juga berharap penyidik memeriksa anggota DPRK Lhokseumawe yang sebelumnya pernah mengatakan tidak ada dugaan korupsi dalam kasus proyek Cunda – Meuraksa.

"Karena DPRK bukan lembaga auditor negara, tidak pantas mereka menyampaikan narasi seperti itu kepada publik, patut diduga ada konspirasi yang sedang ditutupi," kata Fadli.

Selain itu kata Fadli, pernyataan anggota DPRK Lhokseumawe sebelumnya juga patut diduga menghalang-halangi proses pengungkapan tindak pidana/kasus korupsi (Obstruction of justice) yang di atur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Semoga saja itu bukan titipan Pokok-pokok Pikiran (Pokir)," ujar Fadli.

Terakhir Fadli mengingatkan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus tersebut hingga tunta dan berharap semua masyarakat kota lhokseumawe ikut mengawal kasus ini agar kedepannya tidak ada lagi hak-hak masyarakat untuk menikmati pembangunan dan insfrastruktur dihilangkan oleh oknum-oknum tikus berdasi.

"Kita berharap Kajari Lhokseumawe akan meninggalkan prestasi terbaiknya selama bertugas di kota Lhokseumawe dalam menjalankan nilai-nilai kebenaran dan keadilan," pungkas Fadli.