ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Forum Anti-Korupsi dan Transparansi Anggaran (FAKTA) mengapresiasi langkah PT MAM Energindo melaporkan dugaan malpraktik pada proses tender proyek di lingkungan Rumah Sakit Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh.

Selain untuk mengungkap kebenaran desas-desus ‘tender diatur’ seperti yang beredar di publik selama ini, pelaporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga untuk menghindari penanganan hukumnya yang terhenti di tengah jalan.

“Kami mendukung langkah kuasa hukum PT. MAM Energindo melaporkan kasus yang diduga merugikan pihak mereka akibat dugaan kongkalikong. Laporan ke KPK juga bisa menghindari kasus itu mandeg di tengah jalan seperti kasus korupsi pengadaan CT Scan yang saat ini dipeti-eskan Kejaksaan Tinggi Aceh,” ujar Koordinator FAKTA, Indra P Keumala di Banda Aceh, Senin (3/2/2020).

Sebagaimana diketahui, kasus korupsi pengadaan CT Scan tahun 2008 dengan digaan kerugian keuangan negara mencapai Rp 8 miliar telah dihentikan penyidikannya oleh Kejaksaan Tinggi Aceh.

Padahal kasus melibatkan mantan direktur RSUZA dr. Taufik Mahdi bersama empat tersangka lain, yaitu Toni BE, selaku mantan kepala bagian perencanaan RSUZA, Muhazar, Said Usman, dan Bukhari pihak rekanan, begitu terang benderang.

Indra juga menilai langkah hukum yang dilakukan PT. MAM Energindo dapat dijadikan contoh bagi kontraktor lain sebagai upaya mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Ini (laporan PT. MAM Energindo ke KPK) adalah langkah kritis yang patut ditiru untuk mendorong perbaikan sekaligus membuktikan benar tidaknya soal desas-desus yang selama ini kita dengar bahwa tender pemerintah Aceh rawan intervensi,” demikian Indra P Keumala. (*)